Edisi 09-11-2018
High Cost, Low Politics


Tak terhitung lagi saya menghadiri forum diskusi politik, baik sebagai pem bicara maupun pendengar. Kadang muncul juga rasa jenuh, bosan, dan pesimistis, apakah diskusi itu membawa perubahan ataukah hanya semacam katarsis intelektual?

Dari sekian banyak diskusi itu, salah satu kesan dan simpulan yang terekam adalah po - litik berbiaya mahal, tetapi ha - silnya mengecewakan. Padahal politik adalah sebuah seni, ilmu, dan aktivitas dalam me - nge lola kekuasaan sebuah nega ra secara profesional, efi - sien, dan transparan agar rak - yat nya semakin cerdas, se jahtera, dan berkeadaban. Coba saja googling, tuliskan berapa banyak pejabat negara masuk penjara? Jawabannya fan tastis. Hati saya berat un - tuk menerima dan percaya. Seratus lebih anggota DPR dan DPRD yang masuk penjara karena korupsi. Begitu juga se - kian banyak bupati, wali kota, gubernur, komisioner, dan men teri. Salah satu penyebab korupsi adalah ongkos politik yang amat mahal bagi seseorang un tuk men duduki jabatan itu.

Ja bat an publik di negeri ini bagai kan barang lelang, siapa yang paling berani membayar, mereka yang ber hasil duduk di situ. Mem bayar nya bisa diangsur di depan, sisanya dibayar setelah jabatan dalam genggamannya. Kepada siapa membayar? Ke pada pihak yang memiliki le - galitas dan otoritas untuk memperoleh tiket politik. Utamanya adalah parpol dan afiliasinya. Ongkos lainnya adalah untuk membeli suara calon pemilih serta membayar saksi proses per hitungan suara. Di luar itu semua masih ada bohir yang sengaja berinvestasi un tuk memengaruhi pembuat - an undang-undang (UU) dan per aturan pemerintah (PP) yang menguntungkan dan me - lindungi bisnis mereka.

Ke semuanya itu semakin transparan dan para peneliti bahkan me mi li ki data besaran biaya politik itu. Kalau berbagai informasi itu be tul, berarti para bohir dengan kekuatan uangnya telah ber - hasil membeli wakil rakyat, par - pol, dan punya saham pem buat - an UU dan PP untuk melicinkan bisnis mereka. Jadi, jika ada pro - duk UU dan PP yang lebih me mi - hak para bohir, itu bisa di mak - lumi karena yang merumuskan memang sejak awal sudah tidak lurus niatnya dan tidak ber pi - hak pada nalar sehat dan ke pen - tingan rakyat banyak. Lalu seburuk dan sebusuk itu kah budaya politik kita?

Tentu saja banyak kemajuan yang diraih selama reformasi ini. Namun sulit dimungkiri bahwa dari ongkos politik yang sed emi kian mahal ini, baik uang mau pun sosial, hasilnya sangat mengecewakan. Mengurus negara yang se de - mikian besar seakan main-main, coba-coba, kebenaran di ukur dengan besarnya jumlah sua ra, tetapi menggusur hik mah dan kebijaksanaan dalam per mu sya - waratan dalam per wa kilan. Isu mutakhir yang merebak adalah uji coba pemilu dan pileg secara serentak dalam satu pa ket.

Bagi orang desa sangat mung kin akan kebingungan menentukan lima gambar dan nomor yang mesti dicoblos, yaitu pasangan capres-cawapres, DPR pusat, DPD, DPR provinsi, dan DPRD, sementara program sosialisasi tidak berlangsung dengan lancar dan merata. Bagi para caleg daerah, ada yang tidak berani mem pro mo - si kan capres-cawapresnya, ta - kut tidak populer, karena warga dapilnya punya pilihan berbeda dari parpolnya. Bagi caleg, yang penting dirinya lolos ke Se nayan, siapa pun presidennya. Artinya tidak semua caleg bersungguh-sungguh mem promo si kan sosok capres yang diusung partainya.

Demikianlah, cerita ini bisa diperpanjang lagi. Kita prihatin dengan ongkos politik yang mahal, tetapi hasilnya kurang berkualitas. High cost, low politics.

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah