Edisi 09-11-2018
Penyerapan Anggaran DKI Tak Maksimal


JAKARTA – Penyerapan anggaran DKI Jakarta 2018 tidak maksimal. Saat ini baru terserap Rp41 triliun atau 54,83% dari total Rp75 triliun. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran salah satunya akibat gagal lelang.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, banyak kegiatan gagal lelang disebabkan belum tersedianya barang yang dibutuhkan, tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, dan gagal kontrak. Misalnya pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran DKI di mana ada satu mobil khusus yang terdiri atas dua tangki sekaligus, tangki air dan tangki memadamkan api seperti spons atau busa. Spesifikasi tersebut tidak bisa dipenuhi dan berujung gagal lelang.

”Ada juga alasan ada pihak ketiga. Mungkin dia modalnya kuat, termin pertama dia tidak tagih, termin kedua tidak, ketiga tidak. Mungkin dia nagihnya langsung di termin keempat, di Desember sekaligus. Ada yang modelnya begitu. Macam-macamlah,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Akibat penyerapan rendah pada tahun ini, diprediksi serapan anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berakhir sama seperti tahun lalu. Rata-rata serapan anggaran di SKPD berkisar di bawah 80%. ”Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pendidikan menjadi SKPD penyerapan terendah. Semua dipacu terus,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu.

Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah DKI Jakarta Blessmiyanda menuturkan, dari nilai yang ditender di instansinya sebesar Rp34 triliun, belanja langsung APBD 2018 hanya sekitar 3% atau Rp8,5 triliun yang gagal. ”Antara lain instalasi pengolahan air limbah (Ipal) komunal, truk tangki BBM pemadam kebakaran,” ucapnya. Terkait evaluasi ke depan supaya tidak gagal lelang, perencanaan pengadaan oleh SKPD harus dilakukan cermat dan lebih dini. ”Akan diusulkan semacam instruksi gubernur untuk percepatan rencana pengadaan barang dan jasa pada 2019,” katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Dite Abimanyu menilai be - berapa kegiatan pembangunan Pemprov DKI pada tahun anggaran 2018 berjalan sangat lambat seperti pembangunan hu nian DP Nol Rupiah dan rehabilitasi gedung sekolah. Hingga pertengahan tahun anggaran pada Juni 2018, angka penyerapan anggaran baru sekitar 28,5%. Kemudian data akhir September lalu angkanya telah beranjak menjadi 47,6%. ”Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan sema ngat pe merintahan Gubernur Anies yang berjanji meningkatkan penyerapan anggaran. Di sisi lain, banyak kegiatan pem bangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan rumah DP Nol Rupiah, rehabilitasi gedung sekolah, dan kegiatankegiatan lain,” ungkap Dite.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, segala perencanaan anggaran yang dilakukan TAPD harus memberikan pemahaman secara komprehensif sebelum dibawa lebih lanjut dalam rapat lintas komisi DPRD. Dia berharap aspek perencanaan dapat dilakukan secara akurat dan tahap pelaksanaan lelang sebisa mungkin di awal tahun. ”Kalau perlu untuk proyek- proyek besar bisa dilakukan skema tahun jamak atau lelang dini sehingga rendahnya penyerapan anggaran teratasi,” ujar Sani–– panggilan akrab Tri wisaksana–– beberapa waktu lalu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin tah Daerah, anggaran paling lambat disahkan 30 November 2018.

Dia menilai waktu pembahasanAPBDkaliinisangatketat mengingat banyak kegiatan di DPRD yang dilakukan secara bersamaan seperti re ses, kunjungan kerja, serta bimbingan teknis. Meski demikian dia memastikan pembahasan ang garan tetap harus diprio ritaskan.

Bima setiyadi