Edisi 09-11-2018
Tahun Politik, Media Diminta Independen


JAKARTA –Memasuki tahun politik, pemberitaan seputar politik terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 cukup mendominasi hampir di seluruh media, baik cetak, online, mau pun elektronik.

Dewan Pers meminta agar media bisa bekerja dengan tetap menjaga independensi dan mem prio ritaskan kepentingan publik. Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Pra setyo mengatakan, pihak nya telah me ngeluarkan su rat edaran dan me ngum pulkan para produser dan pim pinan new sroom untuk membuat de kla rasi agar media tetap bisa be kerja untuk kepentingan pu blik. “Kita tahu media selalu tergoda masuk wilayah politik. Ada pemilik media menjadi pim pinan partai bahkan ketua par tai. Yang menjadi pertanya an, bagaimana independensi me dia,” ujar Yoseph di sela diskusi bertajuk “Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019” di Kompleks Parlemen, Senayan, Ja karta, kemarin. Mengacu Pasal 6 Butir A Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers, di se butkan pers nasional melak sana kan tugas jurnalistik guna memenuhi hak masyarakat mengetahui infor masi.

“Bagaimana masyarakat me nge tahui informasi yang be nar kalau informasinya diwar nai dengan insi-nu asi terkait de ngan kepentingan-kepen ting an,” ujarnya. Dalam Pasal 6 Butir C dikata - kan, pers nasional me lak sanakan peran an nya dalam me - ngem bangkan pen dapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. “Kita tahu, terutama televisi, mereka punya pakar dan ex pert, tapi da - lam diskusi ter tentu, pakarnya itu-itu saja se hingga di acaraacara talkshow yang diundang kalau TV A ma ka expert A, TV B maka expert B, ini menjadi per - ta nyaan, ke napa nggak disilang saja,” kata nya.

Anggota Komisi I DPR Effen di Sim bolon mengata - kan, pada zaman se karang se - tiap orang bisa menjadi me dia dan narasumber untuk media - nya sendiri. Karena media se - karang tidak lagi bergerak li - nier de ngan apa yang menjadi pema haman umum ter hadap media. “Saya melihat kemaju - an tekno logi dan dinamika yang ber kem bang, seorang po - litisi bisa meng urus dirinya sendiri de ngan seluruh ins tru - men yang bisa diadakan oleh dirinya sen diri. Jadi timses langsung me le kat ke dirinya,” katanya. Politikus PDIP ini menilai se jauh ini media di Indonesia umumnya su dah relatif indepen den. Namun, memang tidak se muanya bisa sangat inde - pen den karena banyak faktor yang memengaruhi.

“Sein de - pen den-independennya me - dia, sepan jang shareholder -nya masih ber kaitan dengan ke - pen tingan po li tiknya, ya terus bagaimana. Itu di seluruh du - nia ya sama pasti se perti itu. Pasti ada keber pi hak an subjek - tif,” tuturnya. Karena itu, pengawasan da - ri Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pres diang - gap penting untuk mereduksi ke tidakindependenan media. “Ta pi sepanjang kita berharap sa ngat independen seluruh - nya, ya saya kira nggak bisa,” kata nya. Pengamat politik dari Uni - ver sitas Indonesia (UI) Boni Ha r gens mengatakan, ukuran independensi media adalah apa kah ada kode etik yang dilang gar atau tidak.

Namun, menu rutnya, selama keber pi hakan media itu adalah keber pihak an berdasarkan nilai ka rena alas an moral, hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. “Saya ambil contoh ketika Bar rack Oba ma maju sebagai ca pres, 174 media mainstream lo kal dan federal itu justru men du - kung dia. Tetapi, semua ber main pa da level nilai,” tutur nya.

Abdul rochim