Edisi 09-11-2018
Zumi Zola Dituntut Delapan Tahun


JAKARTA –Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli dengan pidana penjara selama 8 tahun disertai pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Hal tersebut tertuang dalam surat tuntutan nomor: 105/ TUT.01.06/24/11/2018 atas nama Zumi Zola Zulkifli yang dibacakan secara bergantian oleh JPU yang dipimpin Iskandar Marwanto dengan anggota Mochamad Wiraksajaya, Arin Karniasari, dan Tri Anggoro Mukti di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. JPU menilai, Zumi Zola Zulkifli selaku gubernur Jambi periode 2016-2016 yang masuk kategori penyelenggara negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam dua delik.

Pertama, menerima gratifi - kasi bersama-sama Firmansyah selaku bendahara Tim Sukses Pemilihan Gubernur Jambi pada 2015 merangkap asisten pribadi Zola, Asrul Pandapotan Sihotang selaku teman dekat Zola, dan Arfan selaku kabid Bina Marga sekaligus Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Kurun Februari 2016 hingga November 2017, Zola telah menerima Rp37,477 miliar, USD173.300 (tertanggal 8 November 2018 setara Rp2.521.994.000), 100.000 dolar Singapura (tertanggal 8 November 2018 setara Rp1.061.995.000), dan satu mobil Alphard bernomor polisi D 1043 VBM.

Saat dan setelah menerima gratifikasi tersebut Zola tidak melapor kepada KPK sampai batas waktu 30 hari kerja se - bagaimana yang dipersyarat - kan dalam UU Pemberantasan Tipikor. Padahal penerimaan itu tidak ada alasan hak yang sah menurut hukum. Kedua, Zola telah memberi - kan suap “uang ketok palu” dengan total Rp16,34 miliar ke pada sekitar 57 anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ter - bagi dalam dua bagian. Pertama, Zola bersama Apif Firmansyah memberikan Rp12,94 miliar untuk persetujuan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4,163 triliun. Kedua , Zola bersama Erwan Malik (divonis 4 tahun) selaku plt Sekretaris Daerah Pemprov Jambi Arfan (divonis 3 tahun 6 bulan) dan Saifudin (divonis 3 tahun 6 bulan) selaku asisten daerah III Pemprov Jambi untuk per setu - ju an APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4,515 triliun.

Suap yang diberikan dengan angka variatif mulai dari Rp50 juta, Rp88 juta, Rp90 juta, Rp 100 juta, Rp150 juta, Rp175 juta, Rp200 juta, Rp400 juta, Rp600 juta hingga Rp700 juta. Keseluruhan uang suap yang diberikan Zola sebagian berasal hasil penerimaan gratifikasi Zola. “Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan meng adili perkara ini memu - tus kan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pidana penjara selama 8 tahun dan ditambah pidana denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” tandas JPU Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

JPU menggariskan, per - buat an penerimaan gratifikasi dan pemberian suap Zola di - lakukan dalam kapasitas dan pe manfaatan jabatannya se - bagai gubernur Jambi. Bahkan uang hasil gratifikasi selain untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, juga diper guna - kan untuk kepentingan dan aktivitas politik mulai dari DPW PAN Provinsi Jambi, DPD PAN kota/kabupaten hingga calon kepala daerah tingkat kota/ kabupaten yang diusung PAN. Karenanya JPU juga me - nuntut pidana tambahan ke pada Zola berupa pencabutan hak politik. “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” ujar JPU Iskandar.

JPU Arian Karniasari me - nga takan, KPK secara lembaga menolak permohonan justice collaborator (JC) yang sebelum - nya diajukan Zola pada 25 Okto - ber 2018. Pasalnya syarat-syarat untuk menjadi JC tidak ter - penuhi. Pertama, Zola adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut baik sebagai penerima gratifi - kasi maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD. Kedua, keterangan Zola yang diungkapkan di penyidikan maupun di sidang pengadilan belum signifikan dan belum ber sifat menentukan untuk membongkar pelaku tindak pidana lain ataupun untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi lain. JPU menghargai kete rang - an, sikap, dan alasan Zola yang kooperatif, termasuk telah mengembalikan uang maupun barang gratifikasi ke negara melalui KPK.

Tapi,hal tersebut hanya dipertimbangkan seba - gai hal-hal yang meringankan. JPU Tri Anggoro Mukti me - ngatakan, para penerima uang suapdari Zola merupakan pihak yang juga mengetahui dan meng - hendaki adanya uang ketok palu terkait dengan pengesahan APBD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018. “Sehingga ter hadap me - reka patut dimintai pertanggung jawaban,” ujarnya. Atas tuntutan JPU, Zumi Zola Zulkifli dan tim penasihat hukumnya mengaku mengerti dan akan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi). Majelis hakim menetapkan pelaksanaan sidang pembacaan pleidoi pada Kamis (22/11). Selain itu Zola juga meminta izin berobat ke majelis. “Izin berobat itu saja Yang Mulia,” kata Zola.

Sabir laluhu