Edisi 09-11-2018
Cagub Sultra dan Wali Kota Kendari Dieksekusi


JAKARTA – Jaksa eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana Asrun dan anaknya, Adriatma Dwi Putra ke Lem baga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara.

Asrun merupakan Wali Kota Kendari periode 2007-2012 dan 2012-2017 sekaligus calon gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pilkada Serentak 2018. Sementara Adriatma Dwi Putra merupakan Wali Kota Kendari periode 2017-2022. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Ali Fikri menyatakan, perkara suap atas nama Asrun dan Adriatma Dwi Putra sudah berkuatan hukum tetap. Pasalnya, Asrun dan Adriatma serta JPU memutus kan menerima putusan yang sebelumnya di - jatuhkan maje lis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Karenanya, putusan ter-sebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan status Asrun dan Adriatma telah menjadi terpidana.

Atas dasar itu, maka bapak dan anak tersebut di ekse - kusi oleh jaksa eksekutor KPK guna menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan (lapas). “Betul, Asrun dan Adriatma sudah dieksekusi ke Lapas Kendari pada Rabu, 7 November 2018 pagi. Itu (ekse kusi) kewenangan jaksa ekse - kutor,” ungkap Ali kepada KORAN SINDO kemarin. Ali Fikri merupakan ketua JPU yang menangani perkara atas nama Asrun dan Adriatma. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Asrun dan Adriatma dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan, dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah masing-masing selesai menjalani pidana pokok.

Majelis hakim yang dike tuai Hariono menilai, Asrun selaku Wali Kota Kendari 2012-2017 se - kaligus calon gubernur Sula wesi Tenggara dalam Pilkada Serentak 2018 dan Adriatma Dwi Putra selaku wali kota Kendari periode 2017-2022 bersama Fatmawaty Faqih telah terbukti secara sah dan me ya kinkan ber - salah menu rut hu kum melaku - kan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik penerimaan suap dengan total Rp6,8 miliar. Suap diterima secara berlanjut dari terpidana pemberi suap Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Has - mun Hamzah (di vonis 2 tahun penjara).

Ali melanjutkan, JPU me ne - rima putusan karena dua hal. Pertama, sudah meme nuhi rasa keadilan. Kedua, pertim bang an majelis hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam uraian analisis hukum JPU dalam tuntutan Asrun dan Adriatma. Juru Bicara KPK Febri Dian - syah mengatakan, ekse kusi ter - hadap Asrun dan Adriatma Dwi Putra untuk menjalani pidana badan dilakukan KPK karena tidak ada upaya hukum lanjutan atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ada alasan lain mengapa Asrun dan Adriatma dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Kendari dan bukan ke Lapas Kelas IA Suka - miskin, Ban dung. “Sekarang tidak bisa lagi ekse kusi dilaku kan di Suka - miskin. Sudah beberapa ter - pidana (perkara korupsi) dila - ku kan eksekusi ke lapas-lapas lain, termasuk di daerah masingmasing,” ungkap Febri.

Meski begitu, KPK meng - ingatkan secara serius agar pe - nempatan terpidana korupsi di lapas daerah masing-masing termasuk di Kendari tidak terjadi seperti Lapas Suka miskin. Sebelumnya, KPK berhasil membongkar kasus dugaan suap jual beli kamar sel, fasilitas, pemberian izin, dan pemberian terkait lainnya di Lapas Suka - miskin.

Sabir laluhu