Edisi 09-11-2018
Implikasi Putusan MA tentang DPD


Dikabulkannya gugatan uji materiil Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua Umum Partai Hanura yang juga me rupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh Mahkamah Agung (MA) me nim bulkan efek lanjutan.

Padahal sebelum nya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah me no lak gugatan OSO atas di coretnya na ma nya se ba gai salah satu calon ang gota DPD oleh Ko misi Pe mi lihan Umum (KPU) ka - rena menilai tidak ada pelanggar an administratif dan sesuai de ngan Peraturan KPU (PKPU) No mor 26/2018 ten tang Pen - ca lonan Per se ora ng an Peserta Pemilu De wan Perwakilan Daerah (PKPU Nomor 26/ 2018) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/ PUUXVI/ 2018. Putus an MA ini ternyata tidak hanya ber efek pada diper bo leh kan nya pe - ngurus partai politik (par pol) untuk juga menjadi calon ang - gota DPD, tapi lebih dari itu, juga me nimbulkan efek yang lebih se rius dan sig nifikan.

Konflik Putusan

MK pada 23 Juli lalu me - ngeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang No mor 7/2017 tentang Pe mi - lihan Umum. Amar putusan MK ini berupa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Klausul putusan MK yang menegaskan bahwa pengurus parpol dilarang men - jadi calon anggota DPD bisa dilihat pada amar putusan kedua dalam bentuk putusan konstitusional bersyarat (condi tionally constitutional).

Bah - wa klausul “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l dalam Undang-Undang Pemilu di nya ta - kan bertentangan de ngan UUD 1945 dan tidak mem pu nyai ke - kuatan hukum me ng ikat secara bersyarat se pan jang tidak di - maknai mencakup pula pe ng - urus (fungsionaris) parpol. Berdasarkan putusan MK tersebut, dengan jelas dan te - rang bahwa pengurus par pol tidak boleh menjadi calon ang gota DPD. Ti dak ada pilihan lain un tuk me - nyimpangi pu tus an MK ini, meng ingat si - fat nya final dan me ng - ikat (final and binding) sebagai penafsir kons - titusi, yang pu tu san di muat di dalam berita ne gara. Oleh karena itu, pilihan KPU untuk memuat aturan melalui PKPU yang melarang ang - gota pengurus parpol untuk men jadi calon anggota DPD telah tepat untuk me nin dak - lanjuti putusan MK ter se but.

De mi kian pula dengan ke pu - tusan Ba waslu yang me nolak gu gat an pemohon ber d a sar - kan pada putusan MK ter - sebut, menu rut penulis juga cukup kuat dan rasional. Namun demikian, MA me - nga bulkan permohonan uji materiil PKPU dengan nomor perkara 65/P/HUM/2018 yang bertolak belakang dengan pu - tusan MK pada 25 Oktober 2018. Salah satu alas an pi - hak pe mohon mengajukan per mo hon - an ter se but, yai tu bahwa pen co retan nama OSO sebagai calon ang gota DPD tidak bisa didasarkan pada adanya pu tus - an MK karena putusan MK tidak bisa berlaku surut.

Dalil ter sebut hen dak nya perlu di - perhatikan, me ng ingat pu tu s - an MK dikeluarkan selama ren - tang waktu pelak sanaan ta ha - pan-tahapan pemilihan umum sehingga tidak te pat apa bila di - ka takan bah wa pu tus - an MK yang dilak sa na - kan KPU de ngan mencoret calon ang gota DPD yang juga pe ng urus par pol merupakan pe lak sanaan pu - tusan berlaku su rut. Apalagi si fat final dan me ng ikat putusan MK disebutkan di dalam un dangun dang ber la ku se - jak putusan tersebut di ucap - kan dalam si dang yang terbuka untuk umum.

Karena itu, sejak 23 Juli yang masih berada dalam ren tang waktu pemilu ter se but, pu tus an MK te lah ber la ku meng ikat. Ba gai ma na pun putusan MK telah dikeluarkan dan te - lah final dan mengikat bagi se - mua pihak (erga omnes), de mi - kian pula putusan MA yang juga telah dikeluarkan de - ngan sifat final dan me ng ikat dalam hal uji materiil. Aki bat - nya, ter jadi tarik ulur an tar - putusan yang sama-sama ber - si fat final dan mengikat ini na - mun saling bertolak be lakang.

Dilema Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, harus dihadapkan pada situasi yang serbadilematis. Pertama, Ba wa s - lu sebagai pengawas pem i lu yang telah mengeluarkan pu - tusan dengan persoalan sa ma di satu sisi harus mematuhi pu - tusan MA sehingga sudah pasti harus menyimpangi pu tu s an - nya sendiri. Padahal pu tusan yang dikeluarkan Ba was lu ter - sebut merupakan bentuk peng - hormatan terhadap pu tus an MK.

Kedua, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dibing ungkan dengan adanya pu tusan dari 2 (dua) lembaga per adilan yang saling bertolak belakang satu sama lain. KPU harus terpaksa menganulir pu tusan MK untuk mematuhi dan melaksanakan putusan MA. Sebaliknya, untuk meng hor mati dan menjalankan pu tusan MK, KPU harus me ng - anu lir putusan MA. Efek lan - jutannya, pelaksanaan pemilu yang di selenggarakan KPU ter - sebut tentu juga akan me ng ala - mi bias dan kerancuan yuridis.

Solusi

Masalah persinggungan anta ra putusan MK dan p u tusan MA dengan objek yang sama memang sesuatu yangwajar ter jadi, mengingat kedua lembaga ter se but mempunyai ke - we na ngan sama untuk me la - kukan uji ma teriil. Ranah antara ke duanya memang berbeda, tapi im pli kasinya sering kali sama. Perso alan serupa sangat di mung kin kan terjadi lagi di masa menda tang. Karena itu, diperlukan solusi kom prehen sif untuk me ngatasi sekaligus mencegah ma salah serupa. Sa lah satu upa ya yang bisa dilakukanm adalah dengan mengintegrasikan uji ma teriil dan menyerahkan ke wenangan tersebut pada satu lem baga, yaitu MK.

Dengan pe ng uji an satu atap ini, per soalan per bedaan uji materiil tidak akanmuncul lagi. Demikian pula dengan keseragaman materi muatan seluruh bentuk per atur an perundangunda ng an yang selaras dengan nilai konstitusi.

Mohammad Agus Maulidi
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII dan Mahasiswa Magister Hukum UII












Berita Lainnya...