Edisi 05-12-2018
Dosen Politeknik Wajib Punya Sertifikat


JAKARTA – Pemerintah menginginkan agar dosen dan mahasiswa politeknik harus me miliki ser tifikat kompetensi. Hal ini sesuai dengan program prioritas pembangunan 2019, yakni penguatan sumber daya ma nu sia (SDM).

Kebijakan ini bakal di lak - sanakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Ting gi (Kemenristekdikti) de - ngan melakukan Program Revitalisasi Infrastruktur dan Dosen Politeknik. Program ini sesuai dengan arahan Pre si den Joko Widodo (Jokowi) yang meminta anggaran Ke men - ristekdikti pada 2019 ha rus ber kaitan dengan SDM. “Tahap pertama yang di re - vi t alisasi ialah semua dosen politeknik harus mendapat sertifikat kompetensi. Kalau dosen tidak dapat sertifikat kompetensi, ya bagaimana lu - lusannya,” kata Menteri Ri set, Teknologi dan Pen di dik an Tinggi (Menristekdikti) Mo - hammad Nasir seusai meng - hadiri Hari Antikorupsi Se - dunia di Jakarta, kemarin.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro ini menga takan, sudah ada 800 dosen yang men - jalani uji kom pe ten si untuk mendapatkan ser tifikat. Jumlah itu terbagi atas 350 dosen menjalani pe la tih an di luar ne - ge ri dan 450 di da lam negeri. Jumlah dosen yang sudah menjalani proses uji kom pe - ten si sertifikasi ini masih ter - bilang sedikit. Sebab, kata Nasir, jumlah dosen poli tek nik ada di kisaran 10.000 hingga 12.000 dosen. Karena itu, tahun depan jumlah yang akan menjalani uji kom pe ten si sertifikasi terus ditambah. “Nah, ini sisanya bagaimana, saya akan lakukan hal seperti itu. Kita akan ajukan ang gar an berikutnya supaya masif,” kata guru besar akuntansi ini. Nasir menuturkan, tidak ha nya dosen namun maha sis - wa nya juga harus memiliki sertifikat selain memegang ija zah kelulusan.

Dia men je - las kan, sertifikat kompetensi ini sangat penting sekali jika memang mau bersaing de ngan kebutuhan tenaga kerja yang disesuaikan dengan ke butuh - an dunia industri. Se lain SDM, laboratorium yang ada di po li - tek nik juga harus di revitalisasi dengan penye suai an yang di - butuhkan industri. “Sehingga mahasiswa ter bia - sa mengerjakan apa yang bia sa dilakukan industri,” katanya. Menristekdikti men je las - kan, lulusan perguruan tinggi ke depan memang harus di - sesuaikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga tidak menciptakan pengangguran baru. Lalu untuk menghadapi revolusi industri 4.0, maka pemerintah ingin men cip ta - kan para digital talent atau SDM yang mengusai per kem - bangan teknologi digital yang semakin pesat ini.

Sementara itu, Menaker M Hanif Dhakiri mendorong lem - baga pendidikan bisa ber si nergi dengan industri dalam meng - hadapi tantangan dan peluang menyambut revolusi industri 4.0. Pentingnya kerja sama ka - langan kampus de ngan industri disebabkan kun ci dari keber - hasilan in ves tasi SDM adalah partisipasi industri. “Semakin tinggi parti si pa si industri, maka akan se ma kin tumbuh tingkat keber h a sil an investasi SDM yang ber hasil,” katanya. Hanif menjelaskan, di ja di - kan nya tingkat pendidikan sebagai salah satu indikator bagi pekerja yang ikut ber saing memperoleh kesem pat an be - kerja, maka kualitas te naga kerja Indonesia masih per lu diperbaiki.

Salah satu upa ya menguatkan peran stra tegis dari lembaga pen di dik an, yak - ni melalui pem be la jar an lang - sung sehingga bisa me ningkatkan kompetensi serta si - ner gitas dan kola bo ra si dengan dunia industri. Saat ini, kata Menaker, pihaknya sedang meru muskan grand design pelatihan vokasi nasional sebagai lang kah strategis persiapan SDM In donesia di era revolusi in dus tri 4.0 dengan mere vi ta li sa si kan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pembaharuan ser ti fikasi kom - petensi. Peneliti Center for In do ne - sian Policy Studies (CIPS) Pan du Baghaskoro menga takan, penyiapan sarana dan kelengkapan untuk pendidikan vo kasi, baik di perguruan ting gi ma upun di SMK, pen ting di la ku kan.

Selain itu, per masalahan kurikulum ini bisa diminimalisasikan dengan andil pemerintah daerah da lam penyusunan kuri - kulum pendidikan vo kasi di wilayah masing-masing. Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah In - donesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK bisa dis e - suaikan dengan ke bu tuhan domestik. “Pemerintah daerahlah yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menentukan hal-hal seperti ini, karena mereka pasti tahu betul keadaan in dus tri dan eko nomi di wilayahnya,” ung - kap nya.

Neneng zubaidah