Edisi 06-12-2018
PGRI Minta Rekrutmen PPPK Berkeadilan


JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lebih berkeadilan.

Di antaranya dengan memperhatikan para guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun. PGRI menilai, jika hanya didasarkan pada Peraturan Pe merintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK, rasa keadilan bagi para guru honorer belum terpenuhi. “Rasa ke adil - an ini harus diperhatikan. Guru itu kan (pekerjaan yang dilanda si) pengabdian dan ke cintaan,” kata Ketua PGRI Unifa Rosyidi seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Unifa menyatakan, PP Mana jemen PPPK dinilai masih ter lalu umum sehingga terlihat para guru honorer belum di perhatikan. Apalagi, di dalam peraturan tersebut fresh graduate ataupun yang sudah mengabdi lama diperlakukan sama.

“Dari umur 20 sampai 59 tahun di jadi kan sama dalam satu plot. Itu yang tentunya melukai rasa keadilan para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun di situ. Yang kemudian karena ke - kurangan guru, seolah-olah mereka tidak diperhitungkan,” pa - parnya. Unifa pun telah menyam pai - kan langsung kepada Pre si den agar ada aturan turunan lain yang mengatur khusus re - krutmen PPPK guru dan tenaga pendidikan. Selain itu, PGRI meminta agar ada formasi khu - sus untuk para tenaga pendi - dikan dan guru. Hal ini dapat di - atur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

“Juga perjanjian kerja cukup datu kali saja. Ditesnya sesama honorer itu dan diberi penghargaan untuk yang lebih lama mengabdi yang ber - dedikasi. Dan kita siap di per lakukan sebagaimana ASN lain, dinilai kinerjanya. tapi yang paling penting teman-teman honorer yang telah sertifikasi guru itu bisa diakui ser ti fi - kasinya,“ ungkapnya. Pada kesempatan itu Presiden Jokowi menyebutkan bah wa ke depan pembangunan akan difokuskan untuk pem bangunan sumber daya manusia (SDM). Presiden menilai guru memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan SDM. “Kami ingin diberikan pe - mikiran dan rekomendasi-rekomendasi apa yang harus kami kerjakan dalam jumlah yang besar dalam melompatkan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Saya meyakini hal ini menjadi kunci bagi pem - bangunan sumber daya manu - sia yang ada di negara kita,” kata nya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta masukan terkait pe - nuntasan masalah tenaga ho - no rer. Dia ingin mendengar lagi aspirasi dan hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama de - ngan PGRI. “Kedua, soal guru ho norer saya ingin masukkan soal ini. Dua hal itu yang ingin saya sampaikan, tapi kalau ada masukan lain saya persilakan,” katanya. Sebelumnya, tenaga ho no - rer kategori dua (K2) masih khawatir dengan nasib mereka lantaran belum ada kejelasan terkait skema PPPK. Ketua Forum Honorer Ka - tegori Dua (K2) Indonesia (FH - K2I) Titi Purwaningsih meng - ha rapkan penuntasan ma salah tenaga honorer di la kukan se - cara menyeluruh tan pa batasan usia ataupun ins tansi.

“PPPK tetap kontrak kan? Tetap merit system kan? Apakah mungkin dapat mengakomodir seluruh honorer K2 untuk ma suk?,” gugatnya. Hal yang harus menjadi prio - ritas untuk dituntaskan ada lah tenaga honorer K2. “Tapi kalau sistemnya untuk seluruh ho no - rer dan tidak ada ke khu susan K2, itu percuma dan bukan solusi,” papar Titi. Jika merujuk pada Undang- Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak semua bidang da - pat diisi PPPK. Padahal, tenaga honorer K2 bekerja di banyak bidang di pemerin tahan. Ber - dasarkan UU ASN, hanya 59 bidang jabatan yang bisa diisi PPPK, sementara ho norer K2 ada di 60 bidang pe kerjaan. “Ka - mi sudah tua. Ba nyak yang usianya di atas 35 ta hun. Bahkan sekitar 25% sudah di 45 tahun. Yang kami ha rapkan ada penghargaan ka re na kami telah meng abdi ber tahun-tahun,” tu - turnya.

Naikkan Kesejahteraan

Sementara itu, politikus PKB Abdul Karding menilai PP tentang Manajemen PPPK ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen pemerintah ter - hadap guru honorer. Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional untuk men jadi aparatur sipil negara (ASN).

“Ini satu peraturan yang melegakan dan mem ba ha gia - kan, sekaligus juga yang di - tunggu-tunggu oleh para ho - norer, khususnya guru-guru ho norer. Terbukti ini disiapkan matang dan baik sebagai solusi pengangkatan honorer,” ujar - nya. Hal senada disampaikan po - litikus Perindo Arya Sinu lingga yang mengatakan bahwa ma sa - lah guru honorer di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Selama ini, berdasarkan per - aturan perundang-undangan, memang tidak memberikan ruang kepada tenaga berusia 35 tahun ke atas untuk menjadi PNS. “Jadi selalu terbentur oleh undang-undang, makanya Pak Jokowi membuat PP 49. Pak Jokowi ambil jalan tengah dan mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah, bukan PNS. Paling tidak, ini mem beri - kan solusi buat teman-teman guru honorer. Kalau untuk mengubah undang-un dang nya, lamanya minta ampun,” katanya.

Arya menuturkan, selama ini ada cukup banyak masalah yang dihadapi para guru. Di an - taranya gaji yang masih jauh di bawah UMP (upah minimum provinsi). Karena itu, ketika pemerintah mengeluarkan atur an PP 49, diharapkan ke sejahteraan para tenaga honorer ini akan semakin baik. “Guruguru itu akan dijadikan pegawai pemerintah, sudah pasti ga ji - nya akan membaik. Sekitar ada 1,7 juta guru honorer di posisi ini. Ini jawaban Pak Jokowi ter - hadap guru honorer,” kata Arya.

Dita angga/ abdul rochim

Berita Lainnya...