Edisi 06-12-2018
Rekanan Kemendagri Divonis 10 Tahun


JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada dua rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Irvanto merupakan mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yang juga mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera dan mantan Ketua Konsorsium Murakabi. Irvanto juga merupa - kankeponakandariterpidana15 tahun penjara mantan Ketua DPR yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Adapun Oka adalah pemilik OEM Investment Pte Ltd dan Delta Energy Pte Ltd yang juga mantan Komisaris PT Gunung Agung. Oka juga merupakan teman dan orang kepercayaan Setya Novanto. Majelis hakim yang dipim pin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto dengan anggota Franki Tambuwun, Emilia Djaja - s ubagja, Anwar, dan Ansyori Syaifuddin me nilai, Irvanto dan Oka terbukti se cara sah dan meyakinkan ber salah menurut hukum melakukan perbuatan korupsi dalam proyek penger ja - an pengadaan e-KTP di Kemen - dagri tahun 2011-2013.

Proyek dengan anggaran Rp5.952.083.009.000 itu dime - nangi tendernya dan diga rap oleh konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI). Majelis menggariskan, per - buatan pidana Irvanto dan Oka terbukti dilakukan bersamasama dengan delapan orang lain baik yang sudah menjadi ter - pidana maupun yang belum ter - sangka. Perbuatan Irvanto dan Oka mencakup dua hal utama. Pertama, secara langsung mau - pun tidak langsung turut serta memenangkan perusahaan tertentu dalam proyek e-KTP. Kedua, menjadi perantara dalam pembagian fee dari proyek tersebut untuk pihak-pihak ter - tentu, termasuk untuk Setya Novanto. Perbuatan Irvanto dan Oka telah memperkaya puluhan orang dan lebih dari 6 per usa haan. Akibatnya negara meng alami kerugian Rp2.314.904.234.275,39 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pem - bangunan (BPKP) Nomor : SR- 338/D6/01/2016 tertanggal 11 Mei 2016.

“Mengadili, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I Irvanto Hendra Pam - budi Cahyo dan terdakwa II Made Oka Masagung dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun dan pidana denda masing-masing Rp500 juta sub - sider pidana kurungan masingmasing selama 3 bulan,” tandas hakim Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipi - kor Jakarta tadi malam. Majelis menilai, perbuatan keduanya telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana sebagaimana da - lam dakwaan pertama.

Anggota majelis hakim Emilia Djajasubagja mengatakan, delapan pihak yang ber - sama-sama melakukan per - buatan pidana dan diuntungkan, pertama,Setya Novanto selaku ketua Fraksi Partai Golkar di DPR 2009-2014 (terpidana 15 tahun penjara) yang diper - kaya USD 7,3 juta. Kedua,Irman (terpidana 15 tahun penjara) selaku direktur jenderal Ke - pendudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diperkaya Rp2,371 miliar lebih, USD877.700, dan 6.000 dolar Singapura. Ketiga, Sugiharto (terpidana 15 tahun) selaku direktur Pen - gelolaan Informasi Adminis - trasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang diperkaya USD3.473.830.

Ke - empat, Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong (terpidana 13 tahun) yang diperkaya USD2.500.000 dan Rp1,186 miliar. Kelima, Direktur Utama PT Quadra Solution 2012-2013 Anang Sugiana Sudihardjo (ter - pidana 6 tahun) yang diperkaya Rp20,732 miliar. Keenam, Isnu Edwi Wijaya (belum tersangka) selaku direktur utama Perum PNRI dan ketua konsorsium Perum PNRI. Ketujuh, Diah Anggraini (belum tersangka) selaku sekretaris jenderal Kemendagri yang diperkaya USD500.000 dan Rp22,5 juta.

Kedelapan, Drajat Wisnu Setya - wan (belum tersangka) selaku ketuapanitiapengadaanbarang/ jasa di lingkungan Ditjen Duk - capil tahun 2011 yang diper - kaya USD40.000 dan Rp25 juta. “Juga memperkaya pihakpihak lain, di antaranya Gama - wan Fauzi, Chairuman Harahap, M Jafar Hafsah, Miryam S Haryani, Ade Komaruddin, dan beberapa anggota DPR periode 2009-2014 lainnya,” ungkap hakim Emilia. Hakim Emilia menguraikan, Irvanto dan Oka berperan sentral dalam penerimaan uang sebesar USD7,3 juta untuk Setya Novanto yang terbagi dalam dua bagian dengan proses transaksi yang canggih berupa sistem “hawala” disusul penarikan se - cara tunai maupun barter se - hing ga tidak tercatat di Bank Indonesia dan tidak terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pertama, Irvanto menerima USD3,5 juta dalam kurun 19 Januari-19 Februari 2012 dari petinggi Biomorf Mauritius Limited yang juga executive director pada PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem (almarhum). Kedua,Oka menerima USD3,8 juta dari Marliem dan terpidana Direktur Utama PT Quadra Solution 2012-2013 Anang Sugiana Sudihardjo pada 14 Juni dan 10 Desember 2012. Atas putusan majelis hakim, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung serta tim penasihat hukum masingmasing maupun JPU mengaku masih pikir-pikir selama satu pekan apakah banding atau me - nerima putusan. “Pikir-pikir,” tandas Irvanto dan Oka ber - samaan.

Sabir laluhu





Berita Lainnya...