Edisi 06-12-2018
Menumpas KKB di Papua


Serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua yang menewaskan puluhan pekerja proyek jalan trans-Papua mengentakkan kita semua.

Serangan ini menyadarkan kita bahwa situ asi keamanan di sejumlah wilayah daerah paling timur Indonesia ter - sebut masih sangat rawan. Pelaku serangan ini kemungkinan be sar adalah kelompok separatisme yang selama ini memang kerap me - nyebarkan teror kepada warga setempat. Sebanyak 31 pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jem batandiKaliYigidanAurak, DistrikYigi, KabupatenNduga, Pa pua diduga dibunuh kelompok bersenjata pada Minggu, 2 Desember 2018. Kepolisian Daerah Papua menyatakan sejauh ini sebanyak 24 orang yang tewas telah diketahui identitasnya.

Apa pun motif dari pelaku pembunuhan, ini kejadian yang sangat ter kutuk. TNI dan Polri diharapkan bisa segera menumpas ke lom pok yang telah bertindak dengan cara sadis ini. Presiden Joko Wido do juga te lah memerintahkan TNI-Polri untuk memburu pelaku, ti dak mem - biarkan satu pun lolos, dan memberantas hingga ke akar-akarnya. Presiden juga menegaskan, peristiwa itu tidak akan mem buat takut bangsa ini untuk melanjutkan pembangunan di bumi Papua. Kemarin sebanyak 169 personel gabungan TNI dan Polri di ke rah - kan ke Nduga.

Selain untuk mengejar KKB, juga untuk melaku kan evakuasi terhadap para korban pembunuhan. Turut dikerahkan 4 helikopter, termasuk 1 unit jenis MI dan Bolco untuk proses eva ku a si. KemarinKapolriJenderalPolTitoKarnavianmen dugapelakuberasal dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya. Jum lahnya sekitar 30-50 orang dan memiliki sekitar 20 pucuk senjata. Menumpas KKB ini tentu bukan pekerjaan mudah bagi aparat ke - amanan. Bagaimanapun kelompok tersebut dilengkapi puluhan sen - jata. Apalagi sejak dulu kelompok kriminal di daerah ini terkenal sa dis, ter masuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

Selain mem bu - ru pelaku pembunuhan dan menjamin kondisi keamanan da erah se - tem pat agar kembali kondusif, yang perlu menjadi per ha ti an aparat ada lah mengetahui asal-muasal senjata yang kini di kua sai para pe laku. Apalagi diduga senjata yang digunakan berstandar mi liter. Me mang sebagian senjata kemungkinan hasil rampasan dari aparat ke amanan kita yang sebelumnya menjadi korban se rangan. Namun se ba gian senjatatersebutdipastikandiperolehpe la kudari hasilpe nye lundupan. Kapolrimenyebut, sebagiansenjatadiperolehdaripenyelundupdi Papua Nugini dan masuk melalui jalur ilegal.

Jika ini yang terjadi, sa lah satu cara untuk menumpas pelaku kriminalitas ini adalah me mu tus rantai penyelundupan yang ada. Oknum yang terlibat per da gangan senjata di perbatasan Papua-Papua Nugini juga harus di tum pas sebagaimana pentingnya memberantas anggota KKB. Selama ini sejumlah pelaku penyelundupan senjata sudah ditangkap, tetapi perlu pengawasan lebih ekstra karena terbukti KKB bisa memiliki sen - jata untuk menyerang dan membunuh. Sejauh ini masih muncul perdebatan apakah kejadian di Nduga ini adalah tindakan kriminal murni atau gerakan separatisme untuk me - misahkan diri dari NKRI.

Komnas HAM buru-buru meng ingat kan bahwa personel TNI seharusnya belum perlu dikerahkan sebe lum ada bukti bahwa pelaku pembunuhan sadis ini adalah kelompok se paratis atau gerakan makar. Komnas HAM meminta agar k e poli si an tetap yang berada di depan memburu pelaku sebelum ada sim pul an dari hasil pengumpulan fakta bahwa kejadian ini adalah aksi se paratisme. Persoalan HAM tentu tetap harus didorong agar dikedepankan aparat TNI-Polri dalam upaya memburu pelaku kejahatan ini. Na mun HAM tentu bukan satu-satunya pertimbangan.

Diketahui Pa pua ada - lah daerah yang kerap bergolak karena ada sekelompok orang yang meng hendakiberdirinyanegaraPapuaMerdeka. Ituarti nyabahwasa - ngat mungkin pelaku pembunuhan ini adalah me re ka yang selama ini melancar kan gerakan makar terhadap NKRI. Dalam kondisi seperti ini urusan keselamatan negara dan perlindungan atas keselamatan ma syarakat sipil di sana harus menjadi prioritas.

Urusan HAM memangharus ditegakkan dalam setiap tindakan aparat kita, tapi bukan ber arti hal lain lantas dianggap tidak lebih penting. Pembantaian atas masyarakat sipil di Nduga ini adalah masalah yang sangat serius sehing ga negara harus bertindak tegas atau bahkan keras.

Berita Lainnya...