Edisi 06-12-2018
Ironi Pemberantasan Korupsi


Di Indonesia setiap tahun adalah tahun pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi gencar dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ikuti Kepolisian RI dan Kejak saan RI, baksilih berganti mela ku kan penindakan kasus duga an korupsi.

Namun, korupsi te rus ter jadi. Bahkan kemudian ber - kembang hingga desa-desa. Sepanjang 2018 ini terjadi serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Sekurangnya terjadi 25 kali OTT terhadap tersangka pe laku korupsi, sebagian besar adalah kepala daerah. Jumlah kasus tangkap tangan korupsi ta hun ini naik dibandingkan OTT kasus korupsi 2017 seba - nyak 19 kali. Yang terakhir, pada 17 November lalu, terjadi penangkap an Bupati Pakpak Barat Re - migo Yolanda Berutu dan sejumlah tersangka lainnya. Ha - nya dalam hitungan sekitar sa - tu bulan, sebelumnya juga ter - jadi “penangkapan basah” tiga kepala daerah lainnya, satu di Jawa Timur, dua di Jawa Barat. Ke tiganya, secara urutan wak - tu, adalah Wali Kota Pasuruan Setiyono, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, dan Bu - pati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.

Korupsi Menular ke Desa

Gencarnya penindakan kasus korupsi pada 2018, ter ma - suk berupa OTT, merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Aparat penegak hu kum, dengan KPK sebagai garda terdepan, bersama Polri maupun Kejaksaan RI, seolah saling berlomba memberantas korupsi. Namun, seperti pepatah lama; mati satu tumbuh seribu, kasus korupsi terus saja terjadi. Penangkapan begitu banyak kepala daerah dalam kasus ko - rupsi tidak membuat jera para kepala daerah lainnya untuk mengeruk uang negara. Pe - nang kapan pihak swasta yang menjadi mitra penyelenggara negara dalam praktik koruptif juga tidak membuat jera rekan - an-rekanan lainnya untuk ber - kongkalikong me rugi kan keuangan ne gara. Perilaku koruptif ini, bu - kan nya berkurang, malah me nular.

Fenomena terkini ada - lah ma raknya pencurian uang negara yang dilakukan oleh apa rat pemerintahan desa. Ma raknya korupsi oleh kepala desa mau pun pe rang kat desa itu adalah sejak ada dana desa. Kalau ada pepatah menyata - kan kejahatan terjadi karena ada kesempatan, itu be - nar ada nya. Dana desa, se lain man faat - nya yang besar untuk me me - rata kan pem bangunan hing ga ke desa, juga me miliki dam pak ne gatif be rupa tum buhnya prak - tik ko rupsi. Sejak bergulir pa da 2015 dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp186 tri liun untuk 74.954 de sa. Da na de sa yang berlimpah menjadi sum ber bancakan ba ru. Me nu rut temu an In do ne sia Cor ruption Watch (ICW) sejak 2015 hing ga se mester I 2018 tercatat sedikitnya 181 kasus korupsi dana de sa de ngan 184 ter sang - ka ko rup si dan nilai ke rugian sebe sar Rp40,6 miliar.

Kasus korupsi dana desa juga meningkat dari tahun ke ta hun. Pada 2015 tercatat 17 ka sus. Pada tahun kedua jum - lahnya meningkat menjadi 41 kasus. Kemudian pada 2017 ko rupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara pada se - mester I 2018 terdapat 27 ka - sus di desa yang semuanya men jadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Total hing - ga saat ini sedikitnya 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa. Satu di antara kasus yang cu - kup menyita perhatian ada lah yangmenjeratAgusMul yadi, ke - pala Desa Dassok, Ka bu pa ten Pamekasan, Jawa Timur. Agus terlibat dalam du ga an suap “pengamanan” kasus peng adaan yang meng gu na kan dana de - sa di Desa Das sok.

Yang menarik dari kasus ini ada lah KPK turun tangan melakukan operasi tangkapta nganka rename nyeretBu - pati Pamekasan Achmad Syafii dan Ke pa la Ke jak sa an Negeri Pame - ka - s a n R u d y Indra Prasetya. Kasus Agus Mul yadi me nun - jukkan be tapa praktik ko rupsi bisa belit-mem belit se demi kian rupa: bu pa ti, kepala de sa, dan aparat pe negak hu - kum. Pe rilaku korup tif sejak da ri pihak atasan (bupati), me nu run ke bawah (ke pala desa), dan meli - bat kan aparat penegak hu kum yang seharusnya mene gakkan hukum (jaksa).

Quo Vadis Pemberantasan Korupsi?

Gencarnya penindakan korupsi, meningkatnya jumlah OTT dari tahun ke tahun, me - rupakan keberhasilan dari ap a - rat penegak hukum dalam me - laksanakan tugas dan fungsi - nya. Namun, diakui atau tidak, di sisi lain menunjukkan beta - pa tidak atau belum efektifnya penindakan korupsi tersebut untuk menimbulkan efek jera dalam kasus korupsi. Korupsi terus terjadi, bahkan menular ke tempat-tempat sebelumnya yang relatif tidak ada korupsi. Pada 2017 terjadi 19 kali tang kap tangan, apakah tahun berikutnya korupsi berkurang? Tidak. Tahun ini terjadi 25 kali tangkap basah. Jalan di tempatnya pem be - rantasan korupsi bisa dilihat dari stagnannya Indeks Persep si Korupsi (IPK) Indonesia.

Hasil survei Transparency In - ternasional (TI) pada 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-118 dari 176 negara de - ngan skor 32 dari skala 0 sam - pai 100, di mana 0 sangat korup 100 merupakan negara ter ber - sih. Pada 2016 dan 2017 skor IPK kita cuma naik sedikit men - jadi 37. Skor IPK Indonesia itu masih di bawah rata-rata skor dunia yang besarnya 43, dan bahkan berada di bawah skor rata-rata negara ASEAN yang ada di angka 39. Padahal, IPK merupakan sa - lah satu tolok ukur efektivitas penindakan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Hasil sur - vei itu menggambarkan betapa gencarnya pemberantasan ko - rupsi tidak berbanding lurus dengan berkurangnya kasus korupsi.

Satu di antara kelemahan dalam pelaksanaan pembe ran - tasan korupsi sekarang adalah lebih dikedepankannya penin - dakan dibandingkan pence - gah an. Di satu sisi terjadi pe - ning katan penegakan hukum terhadap tindak pidana ko - rupsi, tapi di sisi lain sistem pencegahan korupsi belum ber jalan optimal. Pembe ran - tas an korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu KPK, Polri, maupun Ke - jaksaan, lebih kuat di bidang pe nindakan dan lemah di pen - cegahan. KPK yang dibentuk sebagai pemicu dan pemberdayaan ins titusi yang telah ada dalam pem berantasan korupsi (trigger mechanism ) memang sudah menjadi garda terdepan dalam penindakan korupsi, tapi fung - sinya sebagai trigger mechanism justru belum optimal.

Fungsi su pervisi dan koordinasinya ter hadap/dengan Polri dan Kejaksaan juga seperti tenggelam oleh fungsi penindakannya. Ketimpangan antara pe nin - dakan dengan pencegahan ko - rup si, ini yang harus diseim - bang kan dalam sistem pemberan tasan korupsi, dengan titik beratnya pada pencegahan, bu - kan penindakan seperti saat ini. Fungsi penindakan memang tetap harus dijalankan oleh aparat penegak hukum. Ka lau kebakaran sudah terjadi, tentu harus dipadamkan. Na - mun, mencegah kebakaran itu lebih penting.

Trimedya Panjaitan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan




Berita Lainnya...