Edisi 07-12-2018
Pencabutan Hak Politik Harus Lebih Tegas


JAKARTA –Hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap para pelaku korupsi sudah diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2013.

Hukuman ini patut diapresiasi. Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM)Oce Madril menilai, tuntutan dan vonis pidana tambahan berupa pen - cabutan hak politik terhadap para terdakwa penyelenggara ne - gara baik kepala daerah, ang gota DPR, maupun ang gota DPRD merupakan keniscayaan. Oce pun mengapresiasi KPK yang mengajukan tun tut an dan majelis hakim yang menjatuh - kan pidana tam bahan seperti itu. Termasuk yang paling baru pidana pen cabutan hak politik untuk ter dakwa Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli. Ha nya, menurut Oce, sebenarnya publik berharap putusan pen cabutan hak po - litik lebih tegas.

Pasalnya, kalau pencabut - an hak politik hanya dua, tiga, empat, atau bahkan lima tahun, maka boleh jadi tidak akanter - lalu berarti. Bahkan, makna dari esensi melindungi masya - ra kat justru tidak terlalu terasa. “Seharusnya pencabutan hak politik itu bukan sekian tahun, tapi mereka dilarang ikut pemilu atau pilkada se - lama dua hingga tiga kali. Karena esensi dari hak politik itu adalah terwujud dari ikut pemilu nasional atau pemilu kepala daerah. Jadi kalau me - reka (terdakwa yang kemudian menjadi terpidana) dilarang mengikuti dua atau tiga kali, itu menurut saya akan jauh lebih baik,” ungkap Oce saat dihu - bungi KORAN SINDO kemarin.

Karena itu, dia menya ran - kan kepada KPK melalui JPU dalam menerapkan tuntutan dan majelis hakim yang men - jatuhkan pidana pencabutan hak politik perlu mengubah model penerapannya, bukan hanya hitungan berapa tahun, melainkan dua hingga tiga kali pemilu. Dengan begitu, para po - litisi baik sebagai politisi semata maupun merangkap sebagai kepala daerah, DPR, dan DPRD yang akan atau ber keingi nan melakukan korupsi pasti akan berpikir ulang. “Mereka yang sudah ter bukti melakukan korupsi juga akan betul-betul merasakan dampak secara politik. Kalau hanya lima tahun pencabut an nya, kan itu hanya satu kali pemilu. Saya kira satu kali pemilu juga nggak signifikan,” ujarnya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin menghukum Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tam - bah an berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun. Majelis hakim yang dipim - pin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto dengan anggota Franki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar, dan Titi Sansiwi menilai Zumi Zola Zulkifli selaku gubernur Jambi periode 2016-2016 ter - bukti secara sah dan meya kin - kan bersalah menurut hukum melakukan dua delik tindak pidana korupsi (tipikor).

“Menjatuhkan pidana tam - bahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pen ca but - an hak untuk dipilih dalam ja - batan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai men - jalani pidana pokok,” tandas hakim Yanto saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Selepas sidang, Zola me nga - takan sangat menghor mati putusan majelis hakim terkait pidana penjara, denda, dan pidana tambahan pencabutan hak politik.

Sabir laluhu