Edisi 07-12-2018
Putri Pendiri Huawei Ditahan di Kanada


VANCOUVER - Putri pendiri Hua wei, Meng Wanzhou, ditahan di Kanada dan menghadapi ekstradisi ke Ame ri ka Serikat (AS).

Penangkapan itu dapat mengganggu harapan me re da - nya konflik dagang China dan AS serta mengguncang bursa saham global. Meng saat ini juga menjabat sebagai Chief Finan - cial Officer (CFO) Huawei Tech - no logies Co Ltd. Penangkapan ini diduga terkait pelanggaran sanksi AS. Kantor berita Reuters belum dapat memastikan apa saja bentuk pelanggaran ter - sebut. Potensi sanksi pada peru sa - haan smartphone terbesar ke - dua dunia itu dapat berdampak besar pada jaringan suplai tek - nologi global. Saham di se - jumlah perusahaan penyuplai untuk Huawei di Asia, termasuk Qualcomm Inc dan Intel juga merosot kemarin.

Meng merupakan salah satu vice chair di dewan komisaris dan putri pendiri Huawei, Ren Zhengfei. “Meng ditahan pada 1 Desember atas permintaan oto - ritas AS dan pengadilan awal akan digelar pada Jumat (7/12),” ungkap juru bicara De - partemen Kehakiman Kanada, dilansir kantor berita Reuters . Sejumlah sumber men je las - kan, pada April lalu bahwa oto ri - tas AS telah menyelidiki Huawei sejak 2016 karena dituduh me - ngirimkan produk-produk asal AS ke Iran dan negara-negara lain sehingga melanggar undang-undang (UU) ekspor dan sanksi AS. Produsen peralatan tele ko - mu nikasi terbesar di dunia itu telah mengonfirmasi penahan - an itu dan hanya memberi se di - kit informasi tentang tuduhan yang diajukan pada Meng.

“Pe - ru sahaan tidak tahu ada tin - dakan salah oleh Meng. Meng ditahan saat dia sedang pindah penerbangan di Kanada,” papar pernyataan Huawei. Kedutaan Besar (Kedubes) China di Kanada menyatakan menentang penahanan itu dan mendesak pembebasan Meng segera. Pada April, sejumlah sumber menjelaskan bahwa penye li - dikan Departemen Kehakiman AS ditangani oleh kantor kejak - sa an di Brooklyn. Departemen Ke hakiman AS menolak ber ko - mentar tentang perkembangan terbaru itu. Juru bicara kantor kejaksaan AS di Brooklyn juga menolak berkomentar. Penahanan itu mendapat respons keras di media sosial China, Weibo.

Seorang peng gu - na Weibo menyatakan, warga Chi na harus memboikot pro - duk buatan raksasa teknologi AS, Apple Inc dan membeli pro - duk Huawei untuk menun juk - kan dukungan kepada salah sa - tu andalan nasional China. Profesor Jia Wenshan dari Universitas Chapman di Cali - for nia menyatakan, penahanan itu bagian dari strategi geo po - litik lebih luas dari peme rin - tahan Trump untuk meng ha - dapi China. “Ini berisiko besar merusak perundingan dagang AS-China,” ujar Jia Wenshan. Peneliti di lembaga yang di - kelola Kementerian Perda gang - an China Mei Xinyu menulis arti kel di akun WeChat Edisi Luar Negeri People’s Daily bah - wa penangkapan itu peringatan bahwa pemerintahan Trump mungkin mengabaikan kese pa - kat an dengan China.

“Kita dapat memastikan dalam waktu dekat jalan sulit per tarungan selama perun - ding an akan menjadi bagian dari hubungan AS-China. Chi - na harus biasa pada lingkungan baru pertarungan dan mem - perlakukan semua janji pe me - rin tah AS dengan hati-hati,” tulis Mei dalam artikel tersebut. Meski penahanan Meng itu terjadi pada saat yang rumit da - lam hubungan AS-China, ti dak jelas apakah itu kebetulan. Pendiri Gavekal Dra go no - mics Arthur Kroeber menya ta - kan, China tampaknya tidak akan membalas tindakan itu kepada komunitas bisnis AS yang kepentingannya ber ten - tangan dengan Beijing dalam perang dagang.

“Anda dapat me mainkan bola keras dengan negara kecil, tapi Anda tak dapat mela ku - kannya dengan AS. Se be narnya ini merugikan mere ka untuk membuat kesulitan pada pe - rusahaan-perusahaan AS,” kata Kroeber. Penyelidikan terhadap Hua - wei itu mirip dengan yang di - alami perusahaan China, ZTE Corp, yang dinyatakan bersalah pada 2017 karena melanggar UU AS yang melarang penjualan teknologi buatan AS ke Iran. Awal tahun ini, AS melarang perusahaan-perusahaan asal Negeri Paman Sam menjual su - ku cadang dan software kepada ZTE. Pada musim panas ini, ZTE membayar USD1 miliar dalam kesepakatan agar larangan itu dicabut otoritas AS.

Syarifudin