Edisi 07-12-2018
Selain Honorer, Tenaga Profesional Juga Direkrut Jadi PPPK


JAKARTA – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak hanya untuk mengakomodasi tenaga honorer.

Sebenarnya sejak awal PPPK diarahkan untuk merekrut tenaga pro fesional untuk masuk di pemerintahan. Seperti diketahui, pemerintah se - belumnya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK. “Ini bukan se matamata untuk honorer. Kebijakan ini disusun jauh hari sebelum marak isu tenaga honorer. Memang diarah kan untuk profesional. Kita istilahnya ingin beli jadi. Dari pasar tenaga kerja kita ambil secara kompetitif,” kata Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Adminis - trasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq di Jakarta kemarin.

Taufiq mengatakan, tren di ber - bagai negara saat ini juga banyak menggunakan PPPK. Menurutnya PPPK membuat birokrasi akan lebih fleksibel dan kompetitif. Pasalnya dengan skema berbasis kontrak kerja ini ke depan akan lebih mudah me - masti kan tercapainya target kerja. “Kita bisa memaksakan target performa nya lebih mudah. Kalau tidak perform ya ganti. Karena memang bentuk evaluasi berkala,” tuturnya. Selain itu merekrut tenaga profesional untuk menjadi PPPK akan lebih efisien. Hal ini karena tidak perlu waktu lama untuk mendidik ataupun memberikan pelatihan.

“Keuntungannya mendapatkan tenaga profesional yang sudah jadi tanpa perlu mendidik, kita yang pasti ada efisiensi karena lebih pendek pen - didikannya,” ungkapnya. Lebih lanjut PPPK sangat cocok untuk jabatan-jabatan yang sifatnya nonpermanen. Dengan menggunakan PPPK, akan mudah untuk mem ber - henti kan jika ada perubahan struktur kelembagaan. Sebelumnya Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen teri - an Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB), Setiawan Wangsa atmaja menga - ta kan, rekrutmen PPPK direncana - kan akan dimulai pada 2019. Namun dia belum dapat memastikan jabatan apa yang akan dibuka dalam rekrut - men ter sebut. “Jenis jabatan masih perlu dikoordinasikan dengan instan si,” ujarnya.

Pelaksana PKH Berpeluang Ikut

Sementara itu Dirjen Perlin dung - an dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat me - nyatakan, petugas pelaksana Pro gram Keluarga Harapan (PKH) diberi ke - sem patan mengikuti rekrutmen PPPK. “Adanya PP 49/Tahun 2018 ini bisa memberikan kepastian hukum bagi pelaksana PKH yang selama ini status - nya kontrak kerja dengan Kemensos. Meski demikian harus mengikuti pro - sedur seleksi adminis trasi dan seleksi kompetensi,” kata nya saat membuka Kegiatan PKH Jateng Festival Ke-3 di Sragen, Jateng, kemarin. Penjelasan tersebut sontak men - dapatkan sambutan meriah dari 2.460 SDM PKH dari seluruh kabupa ten/ kota se-Jateng.

Pada kesempatan ter - sebut, serangkaian acara dilaksanakan di kompleks GOR Diponegoro, Sragen, di antaranya pameran Kube KPM PKH dan PKH Sragen Award serta wisuda bagi 25 KPM yang menjadi graduasi sejahtera mandiri. Harry menambahkan, dalam PP tersebut telah diatur kriteria menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui PPPK, antara lain dibatasi minimal usia 20 tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, tidak pernah dipidana dan juga tidak men - jadi anggota atau pengurus partai politik. “Dengan adanya PP tersebut maka untuk bisa menjadi ASN nanti - nya bisa melalui dua jalur perekrutan yaitu seleksi Pegawai ASN atau PPPK,” imbuhnya.

Menurut Harry, Kemensos sejak 2017 terus melakukan perbaikan sistem rekrutmen, penggajian, dan pemberian jaminan sosial. Anggaran SDM PKH tahun 2019 sebesar Rp1,4 triliun sudah disetujui DPR. “Se hing ga ada kesiapan untuk memproses seki - tar 39.000 SDM PKH menjadi PPPK,” kata nya. Saat ini jumlah pe tugas pelak - sanaPKHmencapai 39.566 orang. Koordinator Wilayah I SDM PKH Jateng Arif Rohman Muis men dukung rencana Kemensos tersebut.

“Kita sepa - kat sekali karena bisa mem beri kan kepastian status pada masa de pan pe - tugasPKHsehinggaloyalitasdanpeng - abdian semakin kuat,” katanya.

Dita angga/binti mufarida