Edisi 07-12-2018
Pemerintah Masih Kaji Kebijakan Relaksasi DNI


JAKARTA- Pemerintah masih mengkaji kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebelum dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Sekretaris Kementerian Koor dinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moe giarso mengatakan, ada 41 bidang usaha yang akan dike luar - kan dari DNI. Sebelumnya, ada 54 bidang usaha yang diusulkan untuk dikeluarkan dari DNI 2018. "Jadi data yang terakhir yang masih kami bahas lagi ada 41 bidang usaha," ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut dia, pembahasan mengenai DNI bersifat dinamis karena belum ada perpres. Dari 41 bidang usaha itu akan di usul - kan ke Presiden Joko Widodo. "Ini dinamis dan jangan bilang revisi sebab belum ada prepres. Sementara posisi final seperti ini, tinggal menunggu pembahasan tingkat menteri atau ratas de - ngan presiden. Kalau nanti ada arahan nanti kita ubah lagi," ungkapnya.

Seperti diketahui, bidang usa ha dibagi dalam lima kelompok, yaitu kelompok A, B, C, D, dan E. Dari 54 bidang usaha yang akan dikeluarkan dari DNI, peme rin tah mengembalikan 5 bidang usa ha ke dalam DNI sehingga totalnya ada 49 bidang usaha. Dari total 49 bidang usaha ter - sebut, ada 9 bidang usaha yang dikembalikan dalam DNI. Kemu - dian ada penambahan satu bi - dang usaha terbuka untuk inves - tasi namun dengan syarat kemitraan.

"Persyaratan dipertegas de - ngan kemitraan dan batas per - sya ratannya diperbaiki dengan semangat kemudahan per izin - an," kata Susiwijono Sebelumnya, Menteri Koor - di nator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan kebijakan DNI pada minggu ini. "Tunggulah beberapa hari ini kita selesaikan. Kita akan usahakan supaya selesai," tuturnya.

Oktiani endarwati