Edisi 07-12-2018
BPDP-KS Perlu Berikan Pendanaan ke PLN


JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) perlu memperluas peran pendanaannya dengan memberikan insentif kepada Pertamina- PLN.

Bagi Pertamina, dana tersebut bisa digunakan untuk membuat kilang pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sementara PLN untuk investasi pada mesin-mesin yang kompatibel dengan biodiesel. Perluasan peran pendanaan itu diyakini bisa mendongkrak harga CPO yang kini berada di bawah USD500 per ton. Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Kismanto memperkirakan, pembangunan kilang CPO dapat mempercepat proses pencampuran minyak mentah (crude oil) dengan CPO menjadi bahan bakar. ”Pembangunan kilang itu diharapkan mampu menyerap CPO hingga 20 juta ton per tahun atau 340.000 barel per hari (bph),” kata Agus dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ”Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani” di Jakarta, Rabu (5/12).

Insentif bagi PLN perlu di - lakukan agar ada peningkatan penggunaan CPO pada pembangkit listrik. Dengan insentif ini, PLN dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar minyak sawit. Hanya saja, agar PLN tidak terbebani, BPDP-KS dapat membantu pembiayaan untuk pilot plant dan perencanaan. ”Peran BPDP-KS juga diperlukan ketika terjadi selisih harga antara BBM dan BBN,” kata Agus. Agus menyarankan pemerintah juga perlu melakukan penjajakan program barter biodiesel biothanol dengan Brasil yang memiliki potensi sebesar 3,3 juta kiloliter. Selain itu, substitusi MFO (marine fuel oil) dengan CPO oleh PLN yang potensinya bisa mencapai 0,9 juta kiloliter juga perlu dilakukan.

”Peluang lain, mengganti PLTD berbahan bakar HSD dengan CPO atau minyak goreng. Potensinya bisa mencapai 2,9 juta kiloliter,” kata Agus. Agus menyarankan pemerintah untuk mempercepat program B20 menjadi B30. ”Paling tidak, program B30 bisa terealisasi pertengahan tahun depan untuk mempercepat serapan dan mendorong kenaikan harga CPO.” Anggota Komisi XI DPR Jhony G Plate mengatakan, instansi pemerintah perlu melepaskan ego sektoral untuk mendorong penguatan harga CPO.

”Indonesia merupakan negara yang besar, tetapi semua instansi bekerja sendiri-sendiri dan sangat sektoral sehingga mengakibatkan kita menjadi kecil dan berdampak pada leveragekita yang kecil,” katanya. Plate juga menjelaskan, program hilirisasi domestik guna meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri tidak bisa ditunda karena produksi sawit nasional yang melimpah.

Sudarsono