Edisi 07-12-2018
Menkeu Dukung Pembentukan BPLH


JAKARTA– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendukung pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Dukungan ini diberikan resmi melalui surat dari Menteri Keuangan tertanggal 3 Desember 2018. Surat tersebut diterima Menteri Siti Nurbaya tanggal 4 Desember 2018, di tengah pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP) 24 di Katowice, Polandia. ”Terima kasih pada Bu Menkeu Sri Mulyani yang meskipun tidak bisa hadir namun tetap mengikuti perkembangan dari Tanah Air,” kata Menteri Siti Nurbaya dalam rilisnya, kemarin. Menurut Menteri Siti, pembentukan BPDLH itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46/2017 dan Peraturan Presiden Nomor 77/2018.

”Ini semakin memperjelas kesiapan Indonesia melaksanakan implementasi kesepakatan Paris, dan paling penting menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 28H,” katanya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengawal pembentukan BPDLH agar segera beroperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan hidup serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua kementerian dalam berbagai kesempatan juga sudah menyampaikan tentang rencana pembentukan BPDLH dalam pertemuan bilateral dengan beberapa kontributor potensial.

Menteri Siti yang saat ini tengah memimpin delegasi Indonesia pada COP24 di Polandia menegaskan, sudah ada mekanisme dan kesiapan untuk setiap dukungan dana mengatasi lingkungan, termasuk isu perubahan iklim. ”Langkah ini penting, sebab sudah banyak prestasi masyarakat Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim, seperti reduksi emisi gas rumah kaca yang menjadi indikator,” katanya.

Target pada 2030, NDC Indonesia akan menurunkan sekitar 29% emisi GRK atau setara 2,8 Gigaton CO2. Dari data yang ada, pada 2016 tercatat penurunan sudah mencapai 8,7% dan tahun 2017 sudah finalisasi hitungan sebesar 10,8%. ”Dengan adanya mekanisme keuangan ini, kita berharap dukungan internasional dan juga dalam negeri, seperti dana reboisasi dan lainnya nanti bisa diatur,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Sudarsono