Edisi 11-12-2018
Meringkas Regulasi Pendaftaran Izin Usaha


Rumitnya regulasi ter kait perizinan di Indonesia su dah menjadi rahasia umum. Tidak hanya investor dalam negeri, investor dari luar negeri pun sering mengeluhkan hal serupa.

Rumitnya regulasi terkait perizinan inilah yang membuat Zulfi, 32, malas untuk mengurus perizinan usa ha roti bakarnya. Pegawai swas ta ini me ngatakan dia lebih suka men - jalankan usahanya tanpa cam - pur tangan regulasi peme rintah. “Usaha saya tergolong usa - ha kecil, modalnya juga paspasan. Pasti butuh uang banyak dan waktu yang tidak sebentar un tuk mengurus perizinan. Sa - ya lebih pilih usaha seperti se - ka rang saja,” cetusnya. Peringkat kemudahan berusa ha di Indonesia turun satu tingkat pada Indeks Ease of Doing Business (EoDB) yang di keluarkan Bank Dunia barubaru ini.

Jika pada Indeks EoDB 2018 Indonesia berada di pe - ringkat ke-72, kini berada di pe - ringkat ke-73 pada Indeks EoDB 2019. Penurunan pe - ring kat Indonesia juga berarti ke ga galan jajaran pemerintahan untuk mencapai target Pre - si den Joko Widodo yang meng - ingin kan Indonesia berada di peringkat ke-40. Dalam indeks ini terdapat juga indikator Starting a Bu si - ness (Memulai Usaha). Pada 2018, Indonesia hanya men ca - pai posisi ke-144. Peringkat ini membuat Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga se - perti Singapura ataupun Hong Kong yang masing-masing men capai posisi keenam dan ketiga. Indikator Starting a Bu s iness dalam EoDB dihitung ber - dasarkan jumlah prosedur, ha ri, dan biaya yang dike luar kan un - tuk mendaftarkan usaha.

Menurut Indeks EoDB 2018, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha di Indonesia sebanyak 23 hari yang mencangkup 11 pro se - dur. Untuk mengatur fase ini, di bu tuh kan 69 total regulasi yang meng atur mulai dari pu - sat hing ga peraturan daerah. Beli tan birokrasi perizinan mem buat orang lebih memilih ber tahan di ranah informal mes ki dengan menanggung se - jumlah opportunity cost (perlindungan keamanan, akses kre - dit bank, dan lain-lain). Rendahnya peringkat Indonesia pada indikator Starting a Business justru menjadi sebuah ironi. Bagaimana tidak, ter da - pat sekitar 93% unit usaha di In - do ne sia yang termasuk dalam ka te gori unit usaha informal se - per ti usaha roti bakar milik Zulfi.

Menurut Sensus Eko no - mi Ba dan Pusat Statistik (BPS) 2016, dari sekitar 26,7 juta unit usaha di Indonesia, hanya 1,8 juta unit yang berbentuk badan usaha. Berarti masih ada se - kitar 24,8 juta unit yang belum ber badan usaha. Laporan BPS pada tahun yang sama juga me - nyebut unit usaha di Indonesia di do mi nasi oleh unit usaha berskala usa ha mikro dan kecil (UMK) yang jumlahnya men - capai 26,2 juta. Berdasarkan beberapa sum - ber data tadi, dapat di asumsikan bahwa pada 2016 mayoritas unit usaha di Indonesia adalah UMK yang belum berbentuk ba - dan usaha atau informal. Padahal, kontribusi unit usa - ha informal atau UMK ter bilang besar pada Pendapatan Do mes - tik Bruto (PDB).

Pada 2016 di - perkirakan kontribusi sek tor UMK terhadap PDB men capai Rp6.947,8 triliun atau sekitar 56% dari total PDB Nasional. Pa - da tahun yang sama, sektor UMK dapat menyerap tenaga kerja tiga kali lebih tinggi diban - ding kan dengan sektor usaha skala besar. Melihat besarnya kontribusi sektor ini pada PDB, pemerintah sudah seharusnya memprioritas kan para pengusaha UMK se - perti Zulfi untuk mendaftarkan unit usahanya menjadi formal. Halinipentinguntukme nun juk - kan ko mitmen dan kese rius an pe me rintah untuk men du kung tumbuhnya wira usaha wan-wira usa ha wan baru di Tanah Air.

Dengan mentransfor masikan unit usaha informal men - jadi formal, para pengusaha UMK memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui banyak cara satu di antaranya akses kepada kredit. Tanpa legalitas atas usaha yang di miliki, mengakses kredit ada - lah sesuatu yang sulit dila ku - kan. Setelah mendapatkan kre - dit, mereka berkesempatan untuk memperbesar atau mening katkan skala usahanya yang pada akhirnya akan mem - buka kesempatan kerja untuk lebih banyak orang. Selain itu, penyederhanaan pro sedur perizinan untuk pen - daf taran usaha juga akan mem - buka kesempatan untuk tum - buhnya para wirausahawanwirausahawan muda.

Mereka yang berniat untuk memulai usaha tidak akan takut disu lit - kan oleh pengurusan perizinan. Hal ini tentu saja akan be r dam - pak positif pada pertumbuhan ekonomi dan akan menambah besar kontribusi UMK pada PDB. Sudah selayaknya peme - rintah mengakomodasi kepentingan unit usaha UMK melihat kon tribusi mereka pada PDB dan potensi ekonomi yang me - re ka miliki dengan regulasi pen - daf taran izin yang lebih se - derhana. Sebenarnya pemerintah su - dah melakukan terobosan un - tuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Satu di antaranya adalah melun cur - kan Online Single Submission (OSS) pada Juli lalu.

OSS dibuat untuk menyederhanakan pe - layanan pendaftaran usaha de - ngan cara membentuk sistem yang terintegrasi secara elek - tro nik antara pemerintah pu - sat dan pemerintah daerah. Na mun, pada pelaksanaannya, ti dak semua daerah bisa me - nik mati OSS. Hal ini dika re na - kan belum meratanya in fra - struk tur dan koneksi internet di seluruh Indonesia. Pelaksanaan OSS juga ma sih terkendala tumpang tindihnya peraturan di tingkatan daerah dan tingkat nasional. Padahal, harmonisasi berbagai per aturan sangat penting un tuk me - mak simalkan penerapan OSS su paya bisa mengakomodasi kepentingan semua pi hak.

Pe nerapan regulasi di In do nesia ma - sih memberlakukan mekanisme desentralisasi se hingga pene - rapan OSS yang di pegang oleh pemerintah pusat dapat ber ten - tangandenganbe beraparegulasi perizinan yang dike luar kan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, regulasi pe ner bitan izin mendirikan ba ngunan (IMB) hanya dike - luar kan oleh pemerintah dae - rah, tapi pada saat yang ber - samaan izin tersebut menjadi syarat pe nerbitan surat izin usaha per dagangan (SIUP) yang seka rang dikelola oleh pemerintah pusat.

Ketika pe - merintah dae rah tidak dapat mengeluarkan izin ini da lam waktu 30 hari, SIUP yang su - dah diterbitkan oleh peme rin - tah pusat melalui OSS akan jadi tidak berlaku. Contoh lainnya adalah izin HO (izin interupsi) yang di gu - na kan sebagai salah satu sya - rat pendaftaran izin usaha di Kota Bandung. Persyaratan ini jelas memperlambat pen - daftaran izin usaha karena untuk men dapatkan izin ter - sebut mem bu tuhkan waktu setidaknya tujuh hari. Kabar baiknya, sejak Ma ret 2018 ini prosedur ter sebut sudah di - tiadakan se hingga para pe - laku usaha yang ingin men - daftarkan usahanya di Kota Ban dung tidak perlu lagi men - dapatkan izin HO. Usaha ini patut diapresiasi.

Ada baiknya jika pemerintah daerah lain mencontoh Pemerintah Kota Bandung yang telah secara nyata berusaha mela ku - kan efisiensi prosedur di dae - rah nya. Lebih baik lagi jika pe - me rintah pusat lebih fokus untuk mem benahi tata kelola izin yang ada secara bertahap da ri - pada ter lalu fokus pada ambisi untuk integrasi secara nasional yang jelas-jelas belum siap. Untuk memaksimalkan im ple mentasi OSS, sebaiknya pe me rintah pusat perlu ikut men dampingi penyusunan atau pe nyesuaian sejumlah peraturan pemerintah pusat dengan per atur an pemerintah daerah.

Pendampingan sangat penting di la ku kan, ter utama di daerah yang meng alami ke - sulitan atau lam bat dalam mem for mu la si kan SOP yang baru. Penerapan se buah sis - tem dalam peme rin tah an ha - rus selalu memiliki payung hukum. Ketiadaan pa yung hu kum akan meng ham bat pe lak - sanaan program pe me rintah. Selain itu, peme rin tah daerah juga perlu mem bu ka kerja sama dengan sektor swasta sebagai upaya untuk me - ningkatkan in frastruktur tek - nologi informasi di daerah seperti akses internet, kom - puter, dan juga listrik. Terobosan lainnya yang su dah dilakukan pemerintah ada lah menghapus sebanyak 51 per aturan menteri dalam ne geri (permendagri) yang di - ang gap sebagai penghambat in ves tasi mulai dari bidang per pa jak an, pelatihan, pen di - dikan, UMKM, dan masih ba - nyak lagi.

Namun, upaya ini ma sih belum cukup untuk me - ningkatkan pe ring kat In do - nesia pada Indeks EoDB. Pembenahan, monitoring, dan evaluasi terhadap berbagai upa ya untuk me nye derha na kan pendaftaran izin usa ha su dah seharusnya dilaku kan. Ti dak hanya untuk me nge jar pe ringkat dalam Indeks EoDB ta hunan yang dike luar kan oleh Bank Dunia, tapi yang ter pen ting juga ada- lah men dukung upaya inovatif anak bangsa da lam berkreasi di ber bagai bi dang.

Kalau peme rin tah ingin me metik manfaat dari bonus de mografi yang selalu di gem bargemborkan akan dinik ma ti Indonesia, upa ya nyata untuk menye der hanakan pen daftar an izin usa ha adalah sebuah ke harusan.

Imelda Freddy
Peneliti pada Center for Indonesia Policy Studies (CIPS)











Berita Lainnya...