Edisi 05-01-2019
Taiwan Investigasi Dugaan Kerja Paksa Mahasiswa RI


JAKARTA - Pemerintah Taiwan melalui Taipei Economic and Trade Office (TETO) membantah dugaan kerja paksa yang mengeksploitasi mahasiswa Indonesia di Tai wan.

Meski demikian, TETO menya - takan akan melakukan in ves - tigasi lebih lanjut atas adanya praktik tersebut. Kepala Perwakilan TETO di Indonesia John Chen me - ngatakan, berdasarkan la por - an yang diterimanya, me mang ada agen yang me man faatkan keberadaan ma ha siswa dalam program magang di Taiwan.

Untuk itu ke depan pihaknya akan melarang agen agar tidak menangani pe rek rutan untuk program ma gang. “Ada yang dimanfaatkan oleh agen. Namun sejalan ber jalannya waktu, Pe me - rintah Taiwan mengetahui itu dan membuat peraturan bahwa tidak boleh ditangani agen,” ujar Chen di Jakarta kemarin.

Kasus dugaan kerja paksa ratusan mahasiswa asal Indo - nesia di Taiwan mencuat se - telah anggota Legislatif dari Partai Nasionalis China, Ko Chih-en, mengatakan maha si - swa tersebut bekerja 10 jam per hari atau 40 jam per pekan. Jumlah jam kerja tersebut di atas aturan yang berlaku yak ni 20 jam per pekan.

Dalam pertemuan dengan Komite Legislatif Kebu da yaan dan Pendidikan De sem ber tahun lalu, Ko Chih-en me - nuduh sedikitnya enam uni - versitas berkolaborasi de ngan agen buruh dan per usahaan untuk menyediakan tenaga buruh murah. Chen menambahkan, un - tuk menyelidiki dugaan ker ja paksa tersebut, pihak ke men - terian telah berkunjung ke salah satu universitas yakni Universitas Sains dan Tek no - logi Hsing Wu pada periode 28 Desember 2018 dan 3 Januari 2019.

Hasilnya, menurut dia, semua pengaturan magang di luar kampus sudah sesuai de - ngan ketentuan Undang-Un - dang Ketenagakerjaan Taiwan. Pihak kampus juga menyang - kal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang ter - sebut.

Dia mengungkapkan, un - tuk memastikan kualitas pro - gram magang kelas khusus ini, Kementerian Pendidikan Tai - wan juga telah memonitor sekolah ini sejak tahun ajaran 2017 ketika program dilun cur - kan. Menurutnya, sanksi hu - kuman akan dikenakan jika ditemukan penyimpangan atau operasi ilegal.

“Sanksi yang diberikan be - rupa menghilangkan hak uni - versitas untuk berpar ti si pasi dalam program inter na sional kerja sama industri-uni - versitas. Setiap uni ver si tas yang terlibat dalam akti vitas magang ilegal akan di tuntut,” katanya. Dia menerangkan, Peme - rintah Taiwan terus ber koor - dinasi dan berkonsultasi de - ngan perwakilan Indonesia di Taiwan.

Termasuk mene lu su ri jika memang ada ma ha siswa yang mengikuti pro gram ma - gang lewat jalur ilegal. “Untuk ke depannya segala komplain dapat ditujukan ke TETO secara tertulis dan TETO akan senang hati dapat me - nerima,” katanya.

Pernyataan senada di sam - paikan Menteri Riset, Tek no - logi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir. Menurut dia, tidak ada kerja paksa mahasiswa Indo - nesia di Taiwan.

“Jadi ini masalah berita lama dan sekarang sedang ada pe - milihan presiden di sana, jadi isu ini muncul terus. Inti nya bagai mana lawan meng han - curkan dengan berita itu. Kami sudah cek, sebenarnya tidak ada ‘kerja paksa’ itu,” ujar Nasir di Se marang, Jawa Tengah, kemarin.

Dia mengatakan sudah berkoordinasi dengan TETO mengenai pengiriman maha - siswa tersebut. Informasi yang masuk ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pen di - dikan Tinggi, tidak ada ma - salah dengan mahasiswa di Taiwan.

“Nah, yang masalah adalah tenaga kerja. Jadi mereka itu tenaga kerja sambil kuliah, bukan kuliah kemudian men - cari kerja. Jadi urusannya ke tenaga kerja,” cetus dia. Menurut dia, kejadian ter - sebut merupakan kejadian pa - da 2016. Sebelum ditetap kan - nya kerja sama pemberian beasiswa kepada mahasiswa Indonesia.

“Penetapannya ba - ru pada 2017, kemudian di - seleksi pada 2018, dan ini mau di be rangkatkan pada 2019,” kata nya. Perhimpunan Pelajar Indo - nesia (PPI) Taiwan ju ga me m - ban tah tudingan kerja paksa yang dimaksud.

Dalam ke te - rangan resminyadi situs resmi pp i taiwan.org, PPI Taiwan me - nye butkan memangada kele - bihan jam kerja tetapi hal itu - dikompensasi dengan pem be - rian gaji. Sementara itu Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghas - koro mengatakan, pemerin tah harus segera mem fo r mu lasi - kan skema program per ku - liahan-magang yang tetap memprioritaskan keber lang - sungan studi, keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa Indonesia di Taiwan.

“Kita tidak tahu berapa la - ma ratusan mahasiswa In do - nesia ini sudah dipaksa be ker - ja. Namun tindakan pre ventif seharusnya sudah di lakukan sejak awal penyim pangan ter - jadi, jadi tidak berlarut-larut dahulu, baru se karang men - cuat ke per mu kaan.

Jangan sampai kita ter lambat me nyi - kapi,” urai Pandu. Selain menangguhkan pro - gram terebut, pemerintah juga sebaiknya memeriksa le galitas dari institusi yang me na - warkan dan mem be rang kat - kan para mahasiswa.

Menurutnya, mahasiswa dan calon mahasiswa perlu me mi liki pemahaman secara umum mengenai hukum dan kebi jakan yang berlaku di negara tujuan sehingga lebih peka terhadap pelanggaran.

neneng zubaidah/ oktiani endarwati/ muh shamil/ant