Edisi 11-01-2019
Polri Kedepankan Tindakan Preventif


JAKARTA –Polri mengedepankan tindakan preventif dan profesional serta menggandeng semua elemen masyarakat termasuk TNI dalam mengamankan Pemilu 2019.

Polri tidak mempersoalkan adanya perbedaan pilihan politik masyarakat asalkan, perbedaan itu tidak disertai dengan adu fisik. “Polri akan hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan, mari kita berpesta demokrasi, ber - saing dengan santun dan se - hat. Pemilu dikatakan ber ha - sil jika semua elemen ber si - nergi mulai dari pusat hingga daerah,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal dalam Round Table Dis - cussion Pemilu Cerdas Tanpa Baper: Berbeda Pilihan Itu Biasa di Gedung SINDO, Ja - karta Pusat, kemarin. Iqbal mengatakan 450.000 anggota kepolisian di siapkan untuk melakukan upaya pro - aktif kepolisian. Bah kan, kata dia, Kapolri Jen deral Polisi Tito Karnavian meminta selu - ruh kapolda un tuk aktif turun ke lapangan meyakinkan di na - mika masya rakat agar tidak terjadi hal-hal yang mengan - cam jalannya pe milu.

Tidak hanya itu, pihak nya juga masuk ke kelompokkelompok milenial, termasuk masuk ke kampus dan sekolah untuk melakukan upaya pre - ventif dalam pengamanan pe - milu. “Kami sampaikan bah - wa NKRI adalah yang utama,” tutur jenderal bintang dua ini yang lebih suka dipanggil Abang ini. Di sisi lain, pihaknya tegas melakukan tindakan hukum yang tegas sebagai upaya pem - binaan. Termasuk penindak - an terhadap penyebaran beri - ta-berita bohong seperti ka sus hoaks Ratna Sarumpaet atau yang terbaru isu tujuh kon - tainer surat suara yang su dah tercoblos. “Kita bertindak ce - pat walaupun kita dituduh ma - cam-macam, tidak apa-apa. Itu risiko polisi,” papar nya.

Menurut Iqbal, berda sar - kan hasil evaluasi, gangguan yang selalu terjadi saat Pemilu dan Pilpres 2019 yakni money politic, black campaign, dan hoaks. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meminimalisasi semua itu. “Misal nya sosialisasi li - terasi ber media sosial, antara lain goes to cam pus, fo c us group discussion (FGD), kampanye antihoaks, lomba dan event, silaturahmi kamtibmas dan Satgas Nu san tara,” ungkap - nya. Dia mengatakan, Polri me - miliki beberapa satuan tugas (satgas) untuk mencegah ter - jadi kecurangan dan men - dinginkan suasana pemilu dan pilpres tenteram dan da - mai, di antaranya Satgas Money Politics.

Satgas ini ber tu - ju an memberikan efek de - terrent terhadap pihak-pihak yang ingin membuat curang dalam pesta demokrasi. Dalam undang-undang di - sebutkan bahwa pihak mana pun yang menjalankan prak - tik politik uang bisa dikenai sanksi sebagaimana diatur da - lam Pasal 187 A hingga D UU No 10/2016. Dalam pasal ter - se but disebutkan bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Polri membentuk Satgas Nusantara yang bertugas mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pilpres berlangsung. Satgas ini ber tu - gas menangkal hoaks hingga kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Satgas tersebut bekerja sama dengan para tokoh agama dan masyarakat. Tujuannya, un tuk meredam tensi pa - nas saat pilpres. Kami perlu juga to koh-tokoh masyarakat yang memberikan pernyata - an-per nyataan yang menyejuk kan bukan memprovo kasi,” tan das mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang religius ini. Lebih jauh, Iqbal meng im bau masyarakat agar hati-hati de - ngan berita bohong atau kam panye hitam serta tidak men cip takan kegaduhan yang da pat me - me cah belah NKRI. Pi haknya mengajak semua ele men masyarakat untuk bersama sama melawan politik uang dan SARA, mewujudkan pe milu aman, damai dan se juk. “Pilihan boleh beda ta pi kita tetap ber satu dan jangan gol put karena golput bukan solusi,” ungkap nya.

Tantangan Besar

Anggota Bawaslu Mo chammad Afifuddin menga takan, upaya pengawasan pe milu terus di - lakukan. Pihak nya ingin me mas - tikan segala se suatunya se suai aturan ter masuk pengawasan ter hadap Ko misi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, tan - tang anPemilu2019sangatbesar. Sesuai kewenangannya ber - da sarkan undang-undang, pi - hak nya harus melakukan upaya pencegahan bekerja sama de - ngan kepolisian dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pe me - ta an indeks kerawanan pemilu. Termasuk penyebaran berita hoaks. “Ini kita petakan meski pun tidak semua penindak an nya ada di kami,” ujarnya.

Selain mela ku - kan pencegahan juga ada upaya pengawasan dan penin dakan. “Jangan takut kalau ada dugaan pelanggaran silakan di lapor - kan,” katanya. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebelumnya meng - ung kapkan, pihaknya dan TNI menguatkan koordinasi ber sa - ma guna memaksimalkan peng - amanan Pemilu 2019. Sebab, ke - dua lembaga ini ingin pemilu ber jalan dengan tertib dan da - mai. “Kita berharap bisa mak si - mal untuk pengamanan se hing - ga pesta demokrasi ini menjadi pesta bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya,” kata Tito Tito menegaskan, Polri dan TNI tak bergerak sendiri dalam mengamankan Pemilu. Selain menyusun strategi dan operasi terpusat, Polri dan TNI akan me - libatkan seluruh elemen masya - ra kat untuk memaksimalkan pengamanan.

“Kita juga ajak to - koh masyarakat, ormas, semua pihak yang peduli pemilu aman dan damai,” ungkapnya. Tito mengakui bahwa pola ri - sasi masyarakat akibat Pemilu 2019 tak terhindarkan. Kendati demikian, dia tak ingin pesta de - mokrasi menimbulkan gesekan kon flik di kalangan masyarakat. “Ibarat mesin mobil dia harus panas, tapi tidak boleh terjadi overheat, terlalu panas,” ujarnya. Dia melihat peranan elemen masyarakat seperti tokoh aga - ma, tokoh masyarakat, dan or - mas berperan strategis untuk mencegah konflik secara lang - sung. Selain itu, kata dia, di per - lu kan pembangunan narasi-na - rasi positif oleh elemen ma sya - rakat agar Pemilu 2019 berjalan damai.

“Kita dorong menge luar - kan narasi dan statement pemilu damai. Itu kita sampaikan di se - mua wilayah,” tandasnya. Lebih jauh, Tito mengingat - kan netralitas seluruh anggota Polri dan tak boleh terlibat da - lam konflik kepentingan de - ngan peserta Pemilu 2019. Jika ada anggota kepolisian yang ter - libat dalam konflik kepentingan maka akan dikenai sanksi tegas. “Sudah kami sampaikan, kami buat maklumat, ada sanksi, ti - dak boleh berfoto dengan pas - lon, dan ikut tim kampanye, dan lainnya, sanksi bisa mulai dari teguran, demosi, hingga dipecat,” paparnya.

Polri juga sudah membuka hotline nomor telepon yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan bila menemukan ada oknum anggota Polri yang tidak netral. “Polri juga mene ri - ma dan menindaklanjuti lapor - an masyarakat yang masuk ke alamat email khusus yang sudah di sediakan, yaitu divpropam99 @gmail.com,” tutupnya.

Abdul rochim/m yamin