Edisi 11-01-2019
Jalan Nasional Dukung Integrasi Transportasi


JAKARTA -Penyerahan pengelolaan 100% jalan-jalan nasional kepada Pemprov DKI Jakarta mempermudah keterpaduan moda transportasi dengan kota-kota penyangga.

Fungsi jalan akan dimaksimalkan sekaligus dipercantik dengan berbagai fasilitas. Dari 38 jalan nasional, 25 di antaranya sudah dikelola DKI dan 13 jalan yang masih di ta - ngani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera diserahterima - kan. Jalan-jalan di Jakarta yang berstatus jalan nasional yakni Jalan Akses Cengkareng, Jalan Lingkar Barat, Jalan Pejom - pongan-Kebayoran Lama, Ja - lan Arteri Kebayoran Lama, Jalan Metro Pondok Indah, Ja - lan Pasar Jumat, Jalan Ciputat Raya, Jalan Kartini, Jalan TB Simatupang, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Raya Bogor, Jalan Cakung-Cilincing, dan Jalan Akses Marunda.

Kemudian Jalan Daan Mogot, Jalan S Parman, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Halim Perdanakusuma, Jalan DI Panjaitan, Jalan Jend A Yani, Jalan Perintis Kemer dekaan, Jalan Bekasi Raya, Jalan Yos Sudarso, Jalan Sulawesi, Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Jampea, Jalan Cilincing Raya, Jalan Enggano, Jalan Taman Sta siun Priok, Jalan Mar ta - dinata, Jalan Lodan, Jalan Kra - pu, Jalan Pakin, Jalan Gedong Panjang, Jalan Pluit Selatan Raya, Jalan Jembatan Tiga, Ja - lan Jembatan Dua, serta Jalan Latumenten. Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengapresiasi pe ngelolaan seluruh jalan na - sional oleh Pemprov DKI. Mo - mentum tersebut untuk mem - be nahi transportasi di Jakarta dan integrasi transportasi, ter - m asuk mengatur volume ken - daraan menuju Ibu Kota.

“Ini hal positif, apalagi APBD DKI kan melimpah. Saya pikir tidak sulit mengelola jalan na - sional melalui anggaran kita,” ujar Bestari di Jakarta kemarin. Pengelolaan di bawah DKI juga mempermudah kinerja pe - merintah pusat karena peme - rintah tinggal berkonsentrasi pada kawasan jalan-jalan lain - nya. Pengamat tata kota Uni - versitas Trisakti Nirwono Joga meminta Pemprov DKI me - manfaatkan benar momentum ini untuk membenahi dan me - ningkatkan jalan yang masih berlubang sekaligus menata trotoar. Semakin banyak jalan nasional dikelola Pemprov DKI, semakin mudah pula upaya percepatan keterpaduan trans - portasi. “Ini bisa untuk meng - integrasikan transportasi, ka - rena hierarkinya harus ada dukungan jalan,” katanya.

Keterpaduan seluruh ja - ringan moda transportasi mas - sal meliputi KRL Commuter Line, mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), bus Transjakarta, dan angkutan umum lainnya. Termasuk pemeliharaan dan perawatan jalan nasional, dia mendorong Pemprov DKI segera membenahi jalan yang masih berlubang atau rusak. “Sarana pendukung harus di la - kukan dengan baik, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memperbaiki jalan berlubang,” ujar Nirwono. Sebelumnya, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki pe - ngalaman saat menjabat gu - bernur DKI, pengelolaan jalan nasional diserahkan kepada DKI.

“Pak Presiden merujuk saat beliau menjadi gubernur DKI. Itu yang menjadi rujukan, tapi kemarin belum ada final - nya. Saat ini arahnya sudah diberi tahu oleh Pak Menko Ma - ritim dan diarahkan ke DKI,” ka - ta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Dengan anggaran men cu - kupi, DKI tidak akan kesulitan mengelola jalan nasional. Ter lebih beberapa jalan itu berada di pusat kota, pemeliharaan hingga pembenahan akan mu - dah dikerjakan Pemprov DKI. “Jalan-jalan nasional nanti 100% dikelola Pemprov DKI. Kemarin juga sudah diberikan arahan, Pak Menteri PUPR juga menyampaikan nanti akan 100% diserahkan,” ucap nya.

Menurut mantan menteri pen didikan dan kebudayaan itu, pengelolaan jalan nasional membuat akses lalu lintas dan pengaturannya dari beberapa kota pinggiran Jakarta men - jadi lebih mudah sebab ke - terbatas an tupoksi membuat Pemprov DKI kerap kesulitan. “Rute-rute lalu lintas, kami tidak bisa le luasa mengatur ketika jalan-jalan utama itu tidak masuk kewenangan DKI,” ujar Anies. Termasuk mengendalikan moda transportasi massal dan kendaraan pribadi yang sing - gah di Jakarta. Jika moda trans - portasi massal direncanakan sendiri oleh masing-masing da - erah, bukan menjadi solusi baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Bila digabungkan akan mem permudah DKI mem - bangun suatu kawasan, ter ma - suk mengendalikan moda trans portasinya. “Nanti yang mengatur kawasan adalah Pem - prov DKI. Bagi kami, penga tur - an transportasi massal di ja di - kan satu akan sangat me mu - dah kan,” ucapnya.

Yan yusuf