Edisi 11-01-2019
Teror terhadap KPK


Aku mengenali mereka yang tanpa tentara mau berperang melawan diktator dan yang tanpa uang mau memberantas korupsi.

Puisi di atas ditulis oleh Soe Hok Gie, seorang aktivis Indo nesia Tionghoa (1942-1969) yang dimuat di Harian Sinar Harapan pada 18 Agustus 1973. Sengaja puisi tersebut dikutip untuk me nun - jukkan bahwa perlawanan terhadap bayang-bayang hitam kediktatoran termasuk korupsi membutuhkan militansi juang dan pengorbanan yang besar. Ini tepat untuk meng gambarkan realitas miris yang di - alami Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK) dalam me ngeliminasi korupsi yang makin kuat “meremas” bangsa ini.

Meskipun operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pe jabatpejabat tinggi terus gen car dilaku kan oleh KPK namun resistensi terhadap eliminasi korupsi juga terus mencuat. Rabu (9/1), teror bom terhadap KPK terjadi di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Pe ru mahan Graha Indah, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat dan rumah Wakil Ketua KPK Laode M Sya rif di Jalan Kalibata Selatan, Jakarta Selatan, de - ngan waktu yang berbeda. Di rumah Laode terdapat bom molotov yang ditemukan oleh sopirnya, Bambang, pada pukul 05.30 WIB. Botol tersebut berbentuk seperti lampu senter yang memiliki sumbu di mana terdapat nyala api. Sedangkan untuk rumah Agus, petugas keamanan rumah menemukan benda diduga bom berupa para - lon yang dibungkus me nye ru - pai bom, yang tergeletak di depan rumah.

“Gangs of Corruptors”

Teror terhadap KPK bukan baru kali ini. Jika dilacak jejak sejak awal berdirinya KPK, be - lum dua tahun bekerja, Komisi antirasuah ini sudah diancam bom pada Januari 2006 yang saat itu diterima oleh sekretaris komisioner KPK bertepatan dengan kasus besar yang sedang ditangani KPK pada saat itu yakni penyuapan hakim di Mahkamah Agung. Pada 2008 teror kembali mengguncang KPK pada Februari dan No vember. Pada 2009 kembali terjadi lagi teror bom persisnya pada Juli. Ancaman tak hanya ditujukan di kantor KPK saja, tetapi juga pada fungsional KPK seperti terjadi pada 2015.

Rumah sejumlah pegawai KPK di - datangi orang yang menemui anak dan isteri. Mereka meminta agar suaminya berhenti menjadi pegawai KPK. Seorang pejabat struktural KPK di bidang penyidikan juga pernah didatangi seseorang dari instansi asalnya yang berpangkat lebih tinggi untuk me - minta segera mengundurkan diri dengan ancaman data keluar ganya sudah diketahui oleh pejabat tersebut. Ada pula rumah salah satu penyidik KPK yang diancam bom, bahkan mobilnya dirusak dengan cara disiram air keras hingga cat mobil terkelupas.

Bahkan law - yer pimpinan KPK Nursyahbani Kantjsungkana pada Februai 2015 pun memperoleh pesan teror bahwa di rumahnya sudah terdapat bom yang siap me - ledak. S etelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditang - kap polisi dan dijadikan tersang ka terkait kasus me me rin - tahkan kesaksian palsu di peng - adilan, pimpinan KPK lain pun mulai ikut dilaporkan ke polisi. KPK memang sejauh ini merupakan institusi yang garang dalam menangkap ko rup - tor, sampai-sampai ia menjadi institusi paling terkenal di masyarakat (survei LSI dan ICW 8-24 Oktober 2018).

Dalam sejarah penegakan hukum khususnya yang terkait dengan OTT, harus diakui, KPK me rupakan lembaga yang paling getol melakukan OTT. Pada 2013 misalnya, ada 8 OTT yang di - lakukan KPK dan beberapa di antaranya merupakan kasus “Big Fishes” oleh sosok-sosok “high ranking official” seperti Akil Mochtar (Ketua MK), Prof Rudi Rubiandini (Ketua SKK Mi gas), Fathonah yang ke mudian melibatkan Luthfi Hasan Ishaq (makelar dari presiden PKS), Setyabudi Tedjocahyono dan Dada Rosada (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ban dung yang melibatkan Wali Kota Bandung). Sebanyak 91 kasus di - ta nga ni KPK sejak dua tahun UU Nomor 30 Tahun 2002 ten tang Ko misi Pem beran t a san Tindak Pi dana Korupsi (Ti pikor) di sah kan. Kasus korupsi terbanyak dilakukan oleh pemegang ja ba tan di legislatif dan swasta.

Pada 2018 lalu KPK mencatat rekor 30 OTT dan ta - hun 2019 ini, 200 perkara menjadi target bidikan KPK. Tidak heran jika survei kuantitatif yang dilakukan Al vara Research Centre (20 April- 9 Mei 2018) menunjukkan ada nya kepuasan publik terhadap ki - nerja KPK, yakni sebesar 78,8%. Meningkat 1,6% di ban ding hasil survei pada Februari 2018 yakni 77,2%. Namun yang terjadi, sejarah selalu berulang: setiap ada te robosan pengungkapan kasus be - sar oleh KPK, saat itu pula mulai muncul sikap resistensi dari para ko ruptor.

Publik awam pun tahu dan sadar bahwa memberantas korupsi di republik ini se perti melempar sarang tabuh an yang selalu memicu amukan kawanan tabuhan, karena ko rupsi bukan saja dilakukan se cara individu, namun juga secara kolektif, berjejaring, sehingga sedikit saja KPK “bergerak”, ia akan langsung ber hadapan dengan solidaritas perlawanan balik para koruptor nan keji. Ada upaya grand design untuk menumpulkan taring KPK secara sistematis dan masif, mulai dari mempersoalkan dasar pembentukanya, ca kupan kewenangannya, legalitas SDM-nya, stigmatisasi kelem - ba gaan hingga kriminalisasi komisioner KPK.

Mungkin tak berlebihan ketika Tony Kwook (2015), mantan Operation Direktur of ICAC mengatakan, bahwa ada ka langan profesional tertentu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari gangs of corruptors yang ber usaha mencari- cari kelemahan untuk mendelegitimasi KPK. Bah kan, ada yang mengait - kan, ge tolnya KPK menang kap ko rup tor kelas teri dengan nilai korupsi kecil, membuat praktik korupsi sistemik di Tanah Air tak berkurang. Padahal me nu rut Tony, pembe rantasan ko rup si oleh KPK bisa maksimal jika dilakukan seca ra kom pre hen sif, tidak hanya meng ung kap kasus korupsi besar saja tapi juga yang kecil-kecil.

Pihak yang selama ini mengkritisi KPK semestinya pa ham, bahwa kerja KPK ti dak lah sama de ngan situasi di Si nga pura misal nya, yang indeks per sepsi korupsi-nya berada di atas Indonesia, di mana ma sya rakat dan elite nya sudah benar-benar tertib dan sadar hukum, sehingga KPK-nya Singapura cukup hanya berfungsi sebagai watch dog, yang membelalak kan mata untuk menakuti para pe jabat yang hendak korupsi (Deni, 2010).

Semakin Gigih

Contoh bagus sudah di per - lihatkan KPK-nya Arab Saudi yang dipimpin Mohammed bin Salman yang beberapa waktu lalu yang menangkap sebelas pangeran dan puluhan pejabat ak - tif dan nonaktif di negara ter se - but atas tuduhan korupsi. Hebat nya, langkah berani yang meng gegerkan rakyat Saudi tersebut ditempuh oleh komisi yang baru dibentuk hitungan jam. Poinnya jelas, korupsi ada - lah musuh gigantis yang tidak bisa lagi disikapi dengan ke la - kuan teri, tetapi dengan “kerja gila”.

KPK harus terus didukung secara moral untuk me nunai - kan tugas mulia pem be ran - tasan korupsi. Kita berharap te - ror yang dialami oleh KPK tidak meruntuhkan semangat, tapi justru semakin mengobarkan kegigihan dan konsistensi untuk menempuh “jalan sunyi” membersihkan negara ini dari perangai korupsi. Tim Ke polisian bersama Detasemen Khu - sus 88 Antiteror harus se cepatnya mengungkap peristiwa tersebut untuk membuktikan bahwa penegakan hukum di negeri ini tidak kendor. Adrian Little (dalam De mocratic Piety: Complexity, Conflict and Violence, 2008) mengatakan bahwa korupsi, kon - flik dan kekerasan selalu saling berkelindan dalam mem produksi kejahatan sistemik di sebuah negara. Ketika aspek pene gakan hukumnya rendah atau lemah, maka sistematisasi korupsi sekaligus proses delegi timasi korupsi akan berlangsung.

Maka, kerja pemberantasan korupsi jelas bukan kerja anu alitas, namun kerja yang mem butuhkan “napas panjang”. Dan, publik termasuk peme rintah harus bersabar sembari terus menginjak gas dukungan kepada KPK seperti menambah sumber daya institusi, biaya, peng adaan teknologi canggih untuk menjamin akurasi penyidikan dan mengadvokasi, ter masuk memberikan ruang selebarlebarnya kepada ma syarakat agar aktif ber par tisipasi membe rikan suplai in formasi kasuskasus korupsi kepada KPK.

UMBU TW PARIANGU
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana









Berita Lainnya...