Edisi 11-01-2019
Membangun Kota Tangguh Bencana


Pemerintah menaik kan dua kali lipat anggaran penang gulangan ben cana menjadi sebesar Rp15 triliun pada APBN 2019, semen tara pada 2018 realisasi anggaran bencana mencapai le bih dari Rp7,035 triliun (KORAN SINDO , 8/1).

Presiden Joko Widodo mene gaskan bahwa perubahan upa ya mitigasi bencana harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari kebijakan, pe nyediaan dana mitigasi, ketaatan pembangunan berbasis zonasi aman-rawan bencana, hingga pendidikan dan pelatihan evakuasi bencana. Sebagai negara yang berada di atas cincin api, Indonesia memiliki kondisi geografis rawan bencana, maka kita harus siap, sigap, tanggap, dan tangguh dalam setiap menghadapi berbagai bencana, baikbanjir, long sor, gunung berapi, gempa bumi, tsunami (akibat gunung meletus, gempa, longsoran bawah laut), maupun likue fak si. Salah satunya dengan mem bangun Kota Tangguh Ben cana.

Kota tangguh bencana meru pakan komitmen pe merintah terhadap perwujudan pembangunan kota yang berkelanjutan berdasarkan Per - atur an Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pem ba - ngun an Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Hal itu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pe nang - gu langan Bencana, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 32 Ta - hun 2009 tentang Perlin du ng - an dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan berbasis kepada empat pilar yakni ekonomi, sosial, ling ku - ngan hidup, serta tata kelola dan hukum.

Pembangunan ber kelanjutan adalah pem - bangunan yang memenuhi ke - bu tuhan masa kini tanpa me - ngorbankan kemampuan me - me nuhi kebutuhan generasi men datang (Bruntland, 1987). Pembangunan berkelanjutan melibatkan peran penting empat pihak yakni pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, organisasi masyarakat dan me - dia massa/sosial. Kerja sama didasarkan pada prinsip ke se - taraan, partisipatif, akuntabel, dan saling mendukung. TPB/SDGs memiliki 17 TPB, 169 target, dan 241 in di - kator yang harus dicapai hing - ga 2030. Pada Tujuan ke-11 TPB, target pembangunan kota adalah mewujudkan kota yang inklusif, aman, ‘tangguh (ben - cana)’, dan berkelanjutan.

Konsep kota tangguh ben - cana harus masuk dalam ke bi - jakan perkotaan, peraturan dan perundang-undangan per - ko taan, perencanaan dan pe - ran cangan perkotaan, serta ekonomi lokal dan pembiayaan perkotaan agar dapat diimplementasi di setiap kota. Kota tangguh bencana ha - rus menjadi arus utama dalam pe nyusunan visi misi setiap kepala daerah (rawan ben ca na), rencana pembangunan jang ka me nengah-panjang dae rah (RPJMD), rencana kerja pe - rangkat daerah (RKPD), serta rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Selanjutan Peta Rawan Ben - cana (Bappenas, BNPB, 2017) diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi (RDTR-PZ), rencana tata bangunan lingkungan (RTBL), ser ta panduan rancang kota/ ka wasan perkotaan (PRK). Kota tangguh bencana harus difokuskan pada upaya antisipasi (pencegahan ter ja dinya bencana), mitigasi (pe ngu - rangan risiko bencana), dan adaptasi (penyesuaian ter ha - dap perubahan bencana). Peme rintah kota bisa melakukan antisipasi, berada di depan sebelum bencana terjadi.

Bertindak adaptasi sesuai kondisi dan potensi kelokalan. Me nyu - sun rencana aksi mitigasi ter - hadap ancaman bencana yang mungkin akan terjadi. Untuk mempercepat ter - wu judnya kota tangguh ben - cana diperlukan kerja sama ber jenjang antarkota/kabupaten (lokal), provinsi (regional), pusat (nasional), hingga an tar - negara (internasional). Kerja sama fokus pada upaya pe - ngem bangan kapasitas daerah, berbagi praktik-praktik suk - ses, kebijakan dan program ter - baik, serta inovasi sumber pendanaan.

Dengan anggaran penanggulanganbencanasebesarRp15 triliun, pemerintah seharusnya bisa membangun per contohan kota tangguh ben cana di beberapa daerah rawan ben ca - na, seperti di Banda Aceh, Aceh; Padang, Sumatera Barat; Beng - kulu, Bengkulu; Bantul-Kulon Pro go, DI Yog ya karta; Pandeglang, Jawa Barat; Lombok, NTB; Maumere, NTT; Palu, Sulawesi Tengah; Nabire, Papua Barat. Pemerintah kota juga harus memberikan pengetahuan dan informasi terkait kebencanaan lokal kepada masyarakat, me - nyosialisasikan teknis eva - kuasi ketika terjadi bencana, melakukan simulasi tanggap darurat bencana, serta mem - bangun infrastruktur mitigasi bencana.

Pemerintah kota dapat me - manfaatkan teknologi in for - masi dan komunikasi untuk me wujudkan kota tangguh ben cana dengan terobosan inovatif dan kreatif agar efektif dan efisien. Misal, perenca na - an tata kota tangguh bencana yang partisipatoris me ne rap - kan aplikasi yang mem be rikan informasi sederhana ringkas dan jelas perihal pe r un tukan zona merah untuk tem pat tinggal, rencana pem ba ngun - an permukiman di zona aman, keterlibatan partisipasi ma - syarakat, serta kanal peng - aduan tentang tata ruang. Kawasan rawan bencana harus bebas bangunan dan di - peruntukkan sebagai ruang terbuka hijau berupa hutan mangrove (kawasan pesisir pantai) berjarak aman dari bibir pantai minimal 200-500 meter, hutanlindung, atautamankota.

Kawasan permukiman, per - kantoran, dan perniagaan di - kembangkan ke dataran tinggi atau kawasan perbukitan yang dinilai aman, mensyaratkan ba - ngunan standar tahan gem pa, dan RTH minimal 30%. Ka was - an dilengkapi jalan sebagai jalur evakuasi, lapangan olah raga (posko pengungsian), dan ta - man-taman kota (tempat eva - kuasi). Bencana tidak bisa dicegah, masyarakat yang harus ber - ubah. Masyarakat harus lebih siap dan sigap saat bencana tiba. Tahu apa yang harus di lakukan, ke mana akan evakuasi, bagaimana bertahan hidup, bangkit memulihkan ke hidupan, dan membenahi ling - ku ngan pascabencana.

Hanya soal waktu, bencana banjir, longsor, gempa, tsunami, likuefaksi akan terjadi lagi, bisa di mana saja, kapan saja di negeri ini. Membangun kota tangguh bencana bukan merupakan pilihan tetapi se - buah keharusan.

NIRWONO JOGA
Peneliti pada Pusat Studi Perkotaan