Edisi 11-01-2019
Rezim Gender Muhammadiyah: Mispersepsi atau Fakta?


Saya sangat senang mendapat hadiah buku berjudul “Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Iden titas, dan Eksisten si” (2015) dari Dr Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA.

Siti Ruhaini Dzuhayatin (SRD) adalah sarjana lulusan terbaik Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga dan dosen pas casarjana di al - mamaternya. Ia pernah men - jabat sebagai direk tur Pusat Studi Wanita dan wa kil rektor bidang ke ma ha sis waan dan kerjasama UIN Sunan Kalijaga. Di level internasional, ia per - nah mengikuti Training Me ka - nisme HAM In ter na sio nal di Gedung PBB (New York, Ame - rika Serikat) dan men jabat sebagai Ketua Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam/ OKI (berpusat di Jeddah, Arab Saudi). Masih banyak lagi pres - tasi akademik dan jabatan publik penting yang (pernah) ia san dang. Pada 2010, SRD men - da pat penghargaan sebagai do - sen terbaik dan produktif dari Menteri Agama RI.

Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai staf khusus presiden bidang isu keagamaan inter - nasional. SRD mempunyai otoritas keilmuan membahas isu gen - der. Karya ilmiahnya “Rezim Gen der Muhammadiyah: Kon - tes tasi Gender, Identitas, dan Ek - sistensi” merefleksikan perhatian nya terhadap studi ini. Se - telah membaca buku ter sebut, tim bul pertanyaan: “Rezim Gender Muhammadiyah” itu fakta atau mispersepsi? Inilah poin pen ting yang menjadi catatan kri tis-apreasiatif d a - lam tulisan ini.

Sebagai titik to - lak, perlu di k e mukan penger - tian “rezim” dan “gender.” Menu rut The Random House Dic - tionary of the English Language (Random House, New York, 1987, hlm. 1623), arti “regime” (rezim) adalah (1)a mode or system of rule or gover n ment; (2) a ruling or prevailing sys tem; (3) a government in power; (4) the period during which a particular government or ruling system is in power. Artinya (1) ta tanan atau sistem pe me rin tah an; (2) sistem peme rin tahan yang berlaku; (3) pe merintah yang sedang ber kuasa; (4) pe riode di mana pe merintah atau sistem pe merintahan sedang ber - kuasa.

Berdas ar kan penger - tian ini, da pat dipahami kata “re zim” biasanya dipakai da - lam konteks sistem pe me rin - tahan. Dalam kamus yang sama, kata “gender” antara lain diar - ti kan perbedaan “sex.” Me - nurut kamus ini, “gender gap” adalah the dif fe rences between women and men, especially as reflected in social, political, intellectual, cul tu ral, or economic attainments or at ti tudes (perbedaan antara wa ni ta dan pria, khususnya seperti tere flek - sikan dalam pen ca pai an atau si kap sosial, politik, in te lek - tual, dan kultural). Me la lui bu - kunya “Rezim Gender Mu ham - madiyah,” SRD me ng ritik Mu - hammadiyah sebagai rezim sosial yang me la ks a nakan sis - tem dan tata kelola or ga ni sa - sinya dengan me ne rapkan ke - bi jakan dan tindakan diskriminasi gender.

Dalam pembacaan saya atas buku ter sebut, kaum pria lebih di uta makan dan di - tempatkan pada posisi penting di jabatan struk tural, sedang kaum wanita di-exlude dan disubordinasikan. Dengan de - mi kian, Mu ham ma diyah ber - tin dak sebagai “rezim gender” de ngan men su bor di nasikan pe rempuan. Kira-kira demi - kian pola pemikiran dan jalan pi kiran SRD yang saya tangkap dalam bukunya.

Kasus yang Diangkat

Salah satu ka sus yang di ang kat oleh SRD da lam bukunya adalah tentang ga gal - nya pe rem puan men - jadi anggota pe ng urus Majelis Tar jih Muhammadiyah gara-gara cara ber pa kai an. Merujuk per nyataan Ab dur - rah man (bukan nama se be - narnya), SRD me nu turkan: “Rame sekali ketika akan m e - milih anggota peng urus Ma jelis Tarjih, terutama anggota yang perempuan. Ba nyak na - ma yang didaftar tetapi hanya satu ak hirnya yang memenuhi kriteria. Konon Anda (pe nyu - sun, Siti Ruhaini Dzuhayatin) didrop ka rena ada yang melihat keru dung nya masih suka me - lorot dan pake cel ana jeans. Ada juga seorang calon perempuan yang didrop ka re - na ketahuan pakai daster di jalan dekat ru mahnya, ya yang begitu-be gitu jadi masalah.”

Menurut saya, kasus ini bu - kan semata-mata merupakan per soalan diskriminasi gender (bukan karena kedua calon itu berjenis kelamin perempuan), tetapi lebih merupakan tam pil - an “dress code” yang se ha rusnya dilakukan oleh kedua calon pe - rempuan yang didrop itu. Se an - dainya SRD dan calon pe rem - puan lain yang didrop itu ber - pakaian dan memakai bu sa na seperti yang dikehendaki Ma jelis Tarjih, mereka bedua atau sa - l ah satu dari keduanya akan lo - los menjadi anggota pe ngurus Majelis Tarjih Muhammadiyah. Selanjutnya, SRD dalam bu - kunya mengemukakan indikasi lain ketidakadilan gen der di tubuh Mu hamma di yah.

Pada 2005, Ulfah ter pilih sebagai ke - tua umum Ikatan Pe - mu da Mu ham ma diyah Sulawesi Selatan, tetapi kemudian ia mengun - dur kan diri karena ada “ke be r a rat an” dari PW Mu ham madiyah dan PW Ai si yah setem - pat. Ulfah menuturkan pengunduran diri nya: “Aku me - mang terpilih se - cara aklamasi da - lam pemilihan lang - sung, tetapi karena ada ‘semacam’ ke - ber atan dari beberapa ayahanda (Pe ng urus PW Mu ham ma di yah) dan ibunda (Pe ngurus PW Aisiyah) mes ki pun tidak secara resmi, ar ti - nya hanya pendapat in di - vidu-in di vidu. Kata me - reka ‘masih lebih baik laki-laki yang kurang mam pu ke tim - bang seorang pe rem puan yang mampu.’ Se be nar nya te manteman mendorong saya un tuk bertahan tetapi saya pilih mundur daripada nanti me n - jadi masalah.

Sayangnya aku bukan orang yang kuat, jadi aku mundur.” Bisa jadi kultur masyarakat setempat (Sulawesi Selatan) pada 2005 belum sepenuhnya dapat menerima perempuan menjadi ketua umum IPM. Tam paknya sistem nilai sosial budaya masih menjadi bahan pertimbangan bagi pe rem - puan untuk menduduki posisi pun cak di IPM Sulsel saat itu. Situasi ini tentu akan berubah sejalan dengan dinamika per - kem ba ngan masyarakat. Lagi pula, ka sus lokal Ulfah yang mengun dur kan diri menyusul dirinya terpilih sebagai ketua umum IPM Sulawesi Selatan itu tidak seharusnya “di ge ne - ralisasi” be gitu saja oleh SRD dan dijadikan “kritik” empuk terhadap Mu ham madiyah se - ba gai rezim gen der.

Menurut saya, kasus lokal Ulfah di Sula - wesi Selatan tidak mewakili visi keagamaan dan pan da - ngan gender yang di anut oleh Muhammadiyah. Sebagai outsider, saya se cara jelas melihat Mu ham madiyah menganut pan da ngan sensi ti - vi tas gender. Se karang ini, ke - tua umum PP Muhammadiyah dan ketua umum PP Aisiyah di - jabat oleh pasangan suamiistri. Sangat terasa ada kese ra - sian, kehar monisan, dan ke - setaraan gender. Ketua Umum PP M u ham - madiyah dijabat oleh Dr Hae dar Nashir (suami) dan ke tua umum PP Aisiyah dimotori oleh Dra Siti Noor djannah Djo hantini, MM, MSi.

Muhammadiyah, sebagai or ga nisasi mus lim modernis, hadir secara fung sional dan ber - pe ran pen ting dalam menyosialisasi dan mengedukasi sensitivitas gender dalam kehidupan umat dan bangsa. Me nurut saya, kritik terhadap Mu hammadiyah se bagai rezim gen der lebih merupakan mis persepsi, bukan fakta.

Faisal Ismail
Guru Besar Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta











Berita Lainnya...