Edisi 12-01-2019
159.000 Tenaga Pendidik PPPK Akan Direkrut


JAKARTA - Pemerintah memastikan akan membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga pendidikan sebanyak 159.000. Lowongan ini dikhu sus kan untuk tenaga honorer kategori (K2).

Rekrutmen PPPK untuk te naga pendidikan ini merupakan tahap pertama dari dua kali re krutmen yang direncanakan digelar tahun ini. Selain tenaga pendidikan, pada tahap ini re krutmen yang akan dilak sa na kan akhir Januari atau awal Februari ini hanya di kh ususkan un tuk tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

Mekanisme seleksi tidak jauh berbeda dengan seleksi ca lon pe - gawai negeri sipil (CPNS), termasuk akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bi dang) dan SKD (seleksi kom pe tensi dasar). Hanya, tingkat ke sulitan akan ada pe nye - suaian. Setelah lulus tes tersebut, pe serta akan langsung diterima.

“Khusus untuk (seleksi) se ka - rang ditujukan untuk guru honorer K2 yang jumlahnya sekitar 159.000. Itu bagi yang mau (ikut seleksi). Kalau tidak mau juga engga apaapa,” kata Menteri Pendidikan dan Ke bu dayaan (Kemendikbud) Mu - had jir Effendy di Kompleks Istana Negara kemarin.

Menurut dia, 159.000 yang bakal direkrut tersebut me ru pakan jum - lah guru honorer K2 yang telah di - verifikasi. Verifi kasi dimaksud di - lakukan di se luruh Tanah Air. “Sudah kita hi tung by name by address .

Sudah kita sensus, termasuk sudah di keluarkan 25.000 karena ter nyata orang - nya tidak ada. Jadi, K2 hanya sekitar 159.000,” tu turnya. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menargetkan agar se mua K2 dapat lolos seleksi PPPK.

Dengan begitu, pe me - rintah mendapat tambahan te - naga pendidik sebanyak 159.000. “Sebenarnya kalau kita sudah mematok 159.000 itu, ya artinya yang lulus ya se - gitu ,” tuturnya. Dia menegaskan, seleksi PPPK kali ini dikhususkan guru honorer K2.

Di luar luar tenaga honorer K2 dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi, ter ma - suk guru-guru honorer baru. Namun, dia menjanjikan akan mencarikan solusi untuk 736.000 guru honorer yang ada.”Mo hon kesabarannya, akan dilakukan secara ber ta - hap. Kemendikbud sudah pu - nya rencana sampai 2023 (ter - kait guru honorer),” jelasnya.

Dengan adanya seleksi PPPK ini, dia meminta sekolah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Dia berharap bisa menuntas - kan nasib honorer-honorer yang telah ada saat ini. Jika rekrutmen guru honorer tidak di tutup, jumlah akan terus ber - tambah dan tidak akan pernah tertuntaskan.

“Ini kita akan segera membangun sistem rek - rutmen guru yang betul-betul sistemik, mengikuti standar kualifikasi yang benar. Kalau sekolah terus-terusan meng - angkat honorer, kapan kita selesai?” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menga ta - kan bahwa rekrutmen kali ini memang tidak akan menerima pelamar baru. Menurutnya, akan lebih baik melakukan se - leksi dari pekerja-pekerja yang sudah ada di tiga formasi ter - sebut. “Iya.

Kan mereka kan su - dah jalan di sana, tidak perlu mencari orang lain lagi. Mereka akan dites,” ungkapnya. Menurut dia, rekrutmen kali ini memang dilakukan secara terbatas yakni tiga formasi saja.

Pasalnya, jumlah tenaga ke se - hatan, guru dan penyuluh per - tanian memang masih kurang saat ini. Hasil rekrutmen CPNS yang sebelumnya telah dilak sa - nakan juga belum mampu me - menuhi kebutuhan formasi dimaksud. Namun, berupa jumlah ke - se luruhan kuota PPPK yang bakal direkrut tahun ini, Bima belum dapat memastikannya.

Menurutnya, jumlah akan di - pu tuskan setelah peng hi tung - an kebutuhan yang matang, ter - utama oleh Menteri Pen da - yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan Menteri Keuangan. Selain itu, penetapan kuota rekrutmen juga akan mem per - hatikan kapasitas fiskal daerah.

Hal ini penting mengingat pe - merintah daerah (pemda) yang menggaji para PPPK. “Iya ini sedang melihat apakah daerah mempunyai alokasi belanja pe - gawai yang masih ada. Kan ka lau yang diterima banyak tapi ti dak bisa dibayar bagaimana? Daerah kan harus siap,” pa parnya.

Dia lantas menuturkan, Men pan-RB telah melaporkan rencana rekrutmen PPPK ini kepada Presiden Jokowi. Ke pa - da menteri, Presiden meminta hal ini dilakukan secara hatihati mengingat berkejaran de - ngan waktu pemilu.“Tadi Presiden juga menyampaikan su - dah dekat pilpres tidak mau ada gejolak lagi. Nanti dikira ngapangapainin . Tapi kita juga harus melihat ada kebutuhan orang,” ujarnya.

Sementara itu, pakar ad - ministrasi publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Su - pra yogi mengatakan langkah untuk memprioritaskan pe - kerja instansi mengikuti PPPK bentuk afirmasi. Namun, dia tetap mengingatkan agar pe - merintah tetap melakukan se - lek si sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini memang bentuk afir - matif. Tapi tentu perlu tetap dilihat kompetensi dan profesionalitasnya,” tuturnya. Dia mengaku guru memang harus diprioritaskan mengingat jumlah yang akan pensiun cukup banyak. Namun begitu, dia menekankan rekrutmen guru PPPK ini harus diatur secara detail.

Tentunya juga untuk jabatan-jabatan lain yang akan direkrut dari PPPK. “Guru PPPK ini seperti apa, perlu dijelaskan. Selain itu, masyarakat masih berpikiran PPPK sama dengan honorer. Padahal kan berbeda. Saya pikir sosialisasi penting ya karena di Bandung yang dekat Jakarta masih ada yang tidak tahu PP PK. BKN harusnya bergerak,” ungkapnya.

dita angga