Edisi 12-01-2019
TPA Sampah di Kabupaten Bekasi Overload


BEKASI – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Burangkeng di Desa Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi sudah tidak bisa menampung sampah atau overload .

Gunungan sampah TPA milik Pemkab Be - kasi ini mencapai 30 meter dari permukaan tanah. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dodi Agus Suprianto me ngatakan, muatan yang me - le bihi daya tampung di TPA Burangkeng ini terjadi sejak lama dan sampah dari 23 ke ca - matan tidak bisa ditampung di TPA tersebut.

“Tumpukan sam - pah sudah tinggi dan me mang overload,” ucapnya ke marin. Sejauh ini belum ada ren - cana perluasan TPA karena Ren cana Tata Ruang dan Wi la - yah (RTRW) Kabupaten Bekasi belum direvisi sehingga mem - bu tuhkan keterlibatan orga - nisasi perangkat daerah (OPD) lain untuk mengubahnya.

Saat ini solusinya hanya meratakan sampah-sampah di puncak gundukan. Dengan meratakan gun - duk an, keberadaan sampah baru bisa ditumpuk tanpa ha - rus memikirkan zona baru. Ins tansinya belum me mi kir - kan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjadikan TPA Burangkeng sebagai industri - ali sasi sampah.

Sebab kerja sa - ma itu malah akan menambah beban keuangan daerah. “Ti - dak ada yang gratis dalam pe - ngelolaan energi sampah,” katanya. TPA Burangkeng telah ber - umur hampir 22 tahun dan luas nya dari dulu sampai se ka - rang hanya 11,8 hektare.

Setiap hari sebanyak 125 mobil sampah masuk ke lokasi pem - buangan. 89 mobil dari Dinas Lingkungan Hidup, 48 mobil dari Dinas Perdagangan Pasar, dan dari pihak swasta kurang lebih 30 mobil. Dalam sehari sampah yang masuk TPA Burangkeng men - ca pai 750 ton.

Sampah itu ter - diri atas sampah rumah tangga, pasar maupun sampah yang dihasilkan perusahaan. “Usia TPA sudah tua dan belum direvisi aturan pengembangan wilayah pembuangan. Itu se - dang kita pikirkan ke depannya,” kata Dodi.

Kasi Tata Ruang Badan Pe - rencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Be - kasi Evi Mutia mengatakan, rencana perluasan TPA Bu - rang keng hingga kini masih ter katung-katung.

Sebab ren - cana revisi aturan tata ruang masih menunggu kebijakan tata ruang Jakarta, Bogor, De - pok, Tangerang, Bekasi, Pun - cak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur) yang belum disahkan. “Kami masih membahas sekaligus mematangkan ren - ca na revisi peraturan daerah (perda) terkait RT/RW Kabu - pa ten Bekasi,” ucapnya.

Aturan yang mengikat TPA Burangkeng adalah Perda No 12 Tahun 2011 tentang RTRW. Di dalam aturan itu disebutkan lahan pembuangan sampah hanya 11 hektare. Sebenarnya untuk meme - cah kan masalah sampah di TPA bukan hanya melakukan perluasan.

Sebaiknya ada pe - ngelolaan sampah di hulu sebe - lum dibuang. Salah satunya perlu ada keterlibatan aparatur RT dan RW untuk memilah jenis sampah mana yang harus dibuang. “Seperti bank sam - pah gitu. Jadi ada penurunan volume sampah yang dibu - ang,” ujar Evi.

Selain itu perlu perubahan sistem pengelolaan di TPA Burangkeng. Setidaknya ada industri yang masuk untuk menerapkan teknologi baru karena sistem yang dipakai se - karang hanya angkut buang, tidak ada teknologi yang me - ngelola seluruh sampah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti menuturkan, sebaiknya eksekutif fo kus mematangkan revisi perda tata ruang. Sebab kebutuhan lahan TPA Burangkeng sudah sangat mendesak mengingat kini overload. “Kalau dibiar kan akan menjadi masalah baru nantinya. Jadi perlu solusi se ce patnya,” katanya.

abdullah m surjaya