Edisi 12-01-2019
Aturan Pajak e-Commerce Berlaku 1 April 2019


JAKARTA – Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/ PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Beleid yang akan berlaku efek tif mulai 1 April 2019 itu di - harapkan dapat memberikan ke pastian terkait aspek perpa - jak an bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui in ternet. Direktur Penyuluhan, Pela - yanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Ke - menkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pa - jak baru bagi pelaku e-commerce.

Menurutnya, pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 terse - but semata-mata terkait tata cara dan prosedur pengenaan pajak untuk memberikan ke - mu dahan administrasi dan men dorong kepatuhan per pa - jak an para pelaku e-commerce.

“Ini demi menciptakan per - lakuan yang setara dengan pela - ku usaha konvensional,” kata Hestu melalui siaran persnya di Jakarta kemarin. Pokok-pokok pengaturan pajak dalam PMK-210 terbagi menjadi tiga bagian.

Pertama, bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui plat - form marketplace maka harus memberitahukan nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada pi - hak penyedia platform. Apabila belum memiliki NPWP, pelaku usaha dapat memilih untuk men daftarkan diri guna mem - per oleh NPWP, atau memberi - tahukan nomor induk kepen - dudukan (NIK) kepada penye - dia platform marketplace.

Kedua, kewajiban penyedia plat form marketplace adalah me miliki NPWP, dan dikukuh - kan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kemudian me - mungut, menyetor, dan mela - por kan PPN dan PPh terkait pe - nyediaan layanan platform mar ketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Penyedia platform market - place juga wajib memungut, me - nyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan ba - rang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Di Indonesia beberapa pe - nyedia platform marketplace yang dikenal antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over-the-top di bidang transportasi juga tergolong se - bagai pihak penyedia platform marketplace.

Ketiga, bagi e-commerce di luar platform marketplace adalah pelaku usaha yang me lak - sana kan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mema - tuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai keten - tu an yang berlaku.

Hestu me - nam bahkan, sebe lum PMK- 210 ini berlaku, Ditjen Pajak akan melakukan sosiali sasi ke - pada para pelaku e-commerce. Sementara itu, Menteri Kom - info Rudian tara optimistis eko - no mi ber ba sis digital akan terus berkembang.

Dia memperkira - kan pada 2030 menda tang total transak si ekonomi digital mencapai USD 130 miliar. Nilai yang sa ngat besar itu me nurut Rudian tara salah satunya disebabkan oleh gaya hidup ma nu sia saat ini yang tidak lepas da ri gawai. Potensi ini harus di man faatkan sebaik mungkin oleh pa ra pengusaha sta r tup di Indonesia.

oktiani endarwati