Edisi 12-01-2019
Prostitusi, Korupsi, dan Hipokrisi


Perhatian publik hari-hari ini tengah tersita pada praktik prostitusi yang dilakukan dua artis dan model sekaligus merangkap sebagai pekerja seks komersial (PSK), yakni VA dan AS di Surabaya.

Publik terperangah karena tarif sekali kencan dengan artis bisa menembus angka Rp80 juta. Sebenarnya ini bu kan kasus baru, ini hanya repetisi. Meski disebut prostitusi daring, toh ujung-ujungnya sama dengan prostitusi konvensional, ketika dua orang bertemu dan melakukan transaksi seksual dengan uang.

Seperti di ketahui, kata prostitusi berasal dari kata Latin pro-stituere dan pro-stauree , yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pen cabulan, dan pengendakan. Prostitusi ditandai dengan tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emo sional (Truong 15).

Meski prostitusi kini di kecam oleh semua agama, pada awalnya prostitusi merupakan bagian dari ritual agama. Lerner dalam bukunya yang berjudul “The Creation of Patriarchy” menyebutkan bahwa bentuk praktik prostitusi tertua ditemukan di negara-negara kuno seperti India dan Babilonia Kuno.

Di Babilonia Kuno, para perempuan yang berafiliasi dengan sebuah candi melakukan hubungan seksual dengan orangorang asing yang mengunjungi candi tersebut untuk memuja kesuburan dan kekuasaan seksual para dewi. Imbalan yang kemudian diberikan adalah sumbangan bagi candi.

Srinivasan dalam makalahnya “Temple Prostitution and Community Reforms: The Devadasi Case “ juga mengungkapkan bahwa prestise sosial dan hak istimewa Devadasi (pelacur candi) India, berasal dari “status berdedikasi” mereka pada dewa-dewa candi dan pada keahlian artistik dan seksual yang mereka jalankan untuk mempertahankan diri dan keturunan mereka.

Dari situ, prostitusi melebarkan sayapnya ke prostitusi nonkeagamaan. Kota-kota besar dunia sejak awal masehi nyaris tidak bisa terlepas dari prostitusi. Pada Abad Pertengahan misalnya, kaum pelacur di Eropa diizinkan untuk membentuk gilda, namun mereka harus mengenakan pakaian untuk membedakan mereka dari kaum perempuan “terhormat”.

Ini berangkat dari konsep Kristen tentang seks sebagai dosa dan prostitusi berfungsi memuaskan berahi pria. Thomas Aquinas mengatakan: “Enyahkan tempat sampah dan Anda akan mengotori istana. Enyahkan pelacur dari muka bumi dan Anda akan memenuhinya dengan sodomi”.

Meski di berbagai negara ada program gencar menutup lokalisasi pelacuran, kenyataannya prostitusi sulit dihapus. Bahkan di zaman now, dengan adanya gadget, prostitusi malah kian eksis dan menjadi industri yang menggiurkan. Media sosial digunakan sebagai sarana utama.

Dalam kasus pe nang kapan artis VA dan AS di Su ra baya, misalnya, terungkap bah wa sindikat prostitusi daring ini menggunakan Twitter dan Instagram da lam menjalankan akti vitasnya. Soal tempat kencan, juga bukan masalah. Terkait penanganan atas VA dan AS, banyak pertanyaan ditujukan kepada polisi.

Mengapa yang dipublikasi hanya kedua nama itu? Mengapa pemakai jasa VA atau AS, yang konon merupakan seorang pengusaha tidak dipublikasikan secara fair? Bukankah perempuan penjual jasa seks dan pem belinya samasama meng ung gukan tubuh sendiri, mengapa polisi terkesan melakukan diskriminasi? Tidak heran, jika kemudian persoalan prostitusi ini berkembang dan melebar ketematema yang lain, seperti dikaitkan dengan feminisme, agama dan bahkan politik kita.

Maka fokus tulisan ini selanjutnya bukan hanya soal prostitusi semata, tapi pada pertanyaan, sebenarnya lebih buruk mana kelakuan para pe lacur dibanding kelakuan para pejabat negara (eksekutif, legis latif, dan yudikatif) yang ternyata telah me lakukan korupsi? Budayawan sekaligus mantan wartawan Sujiwo Tedjo pernah melontarkan pertanyaan ini di sebuah talkshow di televisi.

Menurut Sujiwo, pelacur tidak pernah merugikan publik, sebanyak yang dilakukan koruptor. Dampak buruk yang di timbulkan oleh pekerjaan se orang pelacur tidak pernah se masif seperti dilakukan oleh koruptor. Tapi benarkah? Kita bisa mengelus dada pada kelakuan para artis yang jadi pelacur.

Tapi mari kita juga mengelus dada para kelakuan para kepala daerah yang hanya memikirkan uang yang dikorupsi untuk memperkaya diri sendiri. Untunglah sebagian para kepala daerah itu sudah ditangkap KPK, sebagian lewat OTT. Sebagian kini sudah diadili dan meringkuk di pen jara.

Bayangkan sudah ada 113 kepala daerah yang ditetapkan jadi tersangka korupsi. Selain kepala daerah, wakil rakyat juga tega korupsi, bah kan bersama-sama, sebagai mana DPRD Malang. Bayang kan 41 dari 45 DPRD Malang, awal September 2018 dite tap kan sebagai tersangka oleh KPK.

Mereka disuap untuk me muluskan pembahasan ang gar an daerah, yang diusulkan ke pala daerah, dalam hal ini wali kota nonaktif M Anton, yang kasus nya tengah diadili. Kasus korupsi serupa juga terjadi di Propinsi Jambi. Menyedihkan, kepala daerah ber sekongkol dengan wakil rakyat untuk m ngorupsi anggaran yang di per untukkan bagi ke sejahteraan rakyat.

Melihat praktik korupsi yang sedemikian masif seperti itu, kita yang notabene meng aku beragama tentu akan me ngelus dada dan berkomentar bahwa benarbenar telah terjadi kebangkrutan moral yang sudah amat parah. Denny JA pernah mengungkap kan, tidak perlu ada survei untuk melihat kebangkrutan moralitas publik ini.

“Lihatlah, betapa masjid dan gereja semakin banyak dikunjungi. Namun, perilaku tak bermoral yang menentang prinsip semua agama terjadi semakin buruk.” Pertanyaannya kemudian, apakah dalam situasi demikian argumen teologis atau agama (fikih, fatwa atau larangan) masih mempan untuk bisa mengatasi korupsi yang sudah seperti kanker kronis ini? Apakah berbagai pesan agama (apapun) juga bisa meng hentikan praktik prostitusi? Boleh jadi korupsi dan prostitusi terus terjadi, karena terkait hipokrisi atau mentalitas munafik, seperti pernah dikatakan oleh budayawan dan wartawan Mochtar Lubis (yang wafat 2 Juli 2004).

“Kemunafikan mengisi rongga kepala, hati, jiwa dan seluruh tubuh kita. Dalam hati kita tidak setuju, tetapi kita mengatakan setuju. Dalam hati, kita me ngutuk korupsi (juga prostitusi, tambahan penulis), tetapi kita berbuat korupsi (karena yang mem beri dan menerima samasama melakukan korupsi).

Dalam hati, kita mengutuk penyalahgunaan kekuasaan, tetapi kita menyalahgunakan ke - kuasaan” (Simak buku “Pembebasan Budaya-Budaya Kita”, Gramedia, 1999, hal. 14). Kita memang bisa ber polemik tanpa henti, lebih baik mana pelacur atau pejabat ko rup? Tapi bagaimana jika ter nyata para pejabat korup jus tru banyak menjadi pelanggan PSK? Keiko (kini di penjara), mucikari pelaku prostitusi daring di Surabaya, pada 2012 lalu pernah mengungkapkan 1.500 pe lang gan nya adalah pejabat negara.

Sayang lagi-lagi polisi hanya mem bidik si Keiko, sedangkan para pe langgan yang notabene pejabat negara dibiarkan, dengan alasan ke kurangan bukti. Kalau sudah begini, pe nulis jadi ingat peng galan sajak “Bersatulah Pelacur-Pelacur Jakarta” oleh WS Rendra, berikut ini:

Pelacur-Pelacur Kota Jakarta Berhentilah tersipu-sipu Ketika kubaca di koran Bagaimana badut-badut mengganyangkalian Menuduh kalian sumber ben cana negara Aku jadi murka Kalian adalah temanku Ini tak bisa dibiarkan Astaga Mulut-mulut badut Mulut-mulut yang latah bah kan seks mereka politikkan Saudari-saudariku Membubarkan kalian Tidak semudah membu bar kan par tai politik Mereka harus beri kalian kerja Mereka harus pulihkan darjat kalian Mereka harus ikut memikul ke - salahan.

TOM SAPTAATMAJA

Teolog dan Kolumnis

Berita Lainnya...