Edisi 12-01-2019
Tajuk-Selamat Tinggal Bagasi Gratis


Kebijakan maskapai Lion Air dan Wings Air meng hapus bagasi gratis bagi penumpang berjalan mulus.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memberi lampu hijau yang mulai berlaku pada 22 Januari nanti. Namun, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kemenhub tidak sekadar memberi persetujuan penghapusan bagasi gratis, tetapi juga turun tangan mengatur tarif bagasi berbayar.

Keterlibatan Kemenhub dalam me nen tu kan tarif bagasi untuk mencegah tindakan semena-mena dari maskapai dalam menetapkan tarif bagasi kepada penumpang. Maskapai Citilink Indonesia segera mengikuti jejak Lion Air dan Wings Air. Penghapusan bagasi gratis penumpang maskapai berbiaya murah atau low cost carrier (LLC), di mata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, berpotensi mengorbankan konsumen.

Sebab, tarif bagasi berbayar bisa menyentuh tarif batas atas, bahkan bisa menembus tarif maskapai full service. Karena itu, harus dihindari jangan sampai penumpang jadi korban jasa pesawat uda ra yang dari riil tarif adalah kategori full services, namun kualitas layanan kategori LCC.

Kalau itu terjadi, maka pertanyaan yang harus dijawab Kemenhub, apa gunanya kebijakan tarif batas atas dan batas bawah pada pesawat? Bagi pemerintah, langkah perusahaan penerbangan menghapus bagasi gratis adalah kewenangan mereka. Pihak Kemenhub sebagaimana ditegaskan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS), hanya mengawasi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dengan dan tidak mengganggu layanan.

Sebelumnya, kebijakan penghapusan bagasi gratis maskapai Lion Air dan Wings Air siap diberlakukan pada 8 Januari lalu, namun Kemenhub meminta dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selama dua pekan. Rupanya Citilink Indonesia juga tergoda menghapus bagasi gratis buat penumpang.

Manajemen anak usaha Garuda Indonesia i tu sedang berkoordinasi dengan stakeholders, baik eksternal dalam hal ini otoritas penerbangan maupun internal guna me nyiapkan seluruh infrastruktur pendukung yang di butuhkan, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan persiapan sosialisasi kepada masyarakat.

Ketentuan bagasi berbayar itu hanya untuk penerbangan domestik. Penghapusan bagasi gratis dari maskapai berbiaya murah memang tidak melanggar aturan, namun masyarakat tetap mempertanyakan dasar hukumnya. Ketentuan mengenaibagasi tertuang dalam Peraturan Menhub (PM) No 185/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Ang kutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Pada Pasal 22 di nyatakan setiap maskapai dalam menentukan standar pe la yanan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masingmasing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat di sesuaikan dengan kelompok pelayanan. Selanjutnya, tersebut dalam Pasal 3 PM No 185/2015, terdapat tiga kelompok pelayanan untuk angkutan udara niaga berjadwal, meliputi pelayanan dengan standar maksimum (full services), pelayanan standar menengah (medium services ), dan pelayanan standar minimum (no frills).

Nah, kelompok pelayan -an standar minimum dapat mengenakan biaya bagasi. Dan, maskapai Lion Air, Wings Air, dan Citilink Indonesia, terdaftar sebagai kelompok pelayanan standar minimum. Pemerintah menilai, ada sisi positif dengan diberlakukannya bagasi berbayar, paling tidak diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan maskapai yang mengarah kepada peningkatan ketepatan waktu (on time performance) maskapai.

Namun, permintaan pihak YLKI agar pemerintah turun tangan menentukan tarif bagasi untuk maskapai berbiaya murah juga tak bisa diabaikan. Karena di balik penentuan tarif bagasi sepihak oleh maskapai berpotensi besar merugikan konsumen.

Berita Lainnya...