Edisi 12-01-2019
Ratu Hemas dan Jalur SKLN


Berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ratu Hemas diberhentikan sementara sebagai senator DPD.

Badan Kehormatan mengambil langkah tegas karena Ratu Hemas dinilai melang gar etika dan profesionalisme sebagai seorang senator. Ketidakhadirannya dalam beberapa rapat paripurna sebenarnya bu kan tanpa alasan. Baginya, ke pemimpinan Osman Sapta Odang di DPD tidak memiliki legitimasi yang absah. Ratu Hemas merujuk pada putusan Mah kamah Agung (MA) Nomor 20/PHUM/2017.

Dalam putusannya, MA menyatakan masa jabatan pimpinan DPD bukan 2,5 tahun, me lainkan 5 tahun. Tanpa di sadari, kisruh ini kembali membuka pertarungan lama antara dua kubu. Pimpinan DPD kubu Ratu Hemas (2014-2019) dan pimpinan DPD kubu Osman Sapta Odang (2017-2019). Isu perpecahan ini kembali menjadi polemik yang tak berujung.

Kini ikhtiar konstitusional Ratu Hemas berlanjut. Demi mengakhiri perdebatan legitimasi kepemimpinan di tubuh DPD, Ratu Hemas dan kuasa hu kumnya mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam logika hu kum konstitusi, permohonan ini bisa dibilang cukup menarik. Jika permohonan itu di terima dan diadili oleh MK, bisa dipastikan hal ini menjadi perkara SKLN pertama yang di sidangkan MK dengan pemohon tunggal, yaitu DPD.

MK & SKLN

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK diberikan (constitutional given ) empat kewenangan dan satu kewajiban. Beberapa kewenangan itu menguji undang-undang di bawah UUD 1945, memutus sengketa ke wenangan lembaga negara yang kewenangannya dibe rikan oleh UUD 1945, memutus pem bubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajib annya, MK dibebani untuk mem berikan putusan atas pendapat DPR menyangkut upaya pemberhentian (impeachment ) presiden dan/wakil presiden da lam masa jabatannya. Tentu cu kup menarik untuk dicermati. Dalam beberapa praktik ketatanegaraan, MK kerap di be rikan otoritas untuk memutus seng keta lembaga negara.

Alasan nya dipengaruhi oleh dua hal.

Pertama, akibat karak teristik lem baga negara sebagai living body, maka potensi sengketa ke wenangan lembaga negara men jadi hal yang tidak bisa dihin dari.

Kedua , karakteristik MK sebagai peradilan politik.

Dalam hal ini MK berperan sebagai pengadil untuk memutus seng keta politik yang ditimbulkan oleh lembaga negara, termasuk di dalamnya soal otorisasi kewenangan (Tom Ginsburg, Constitutional Courts in New Democracies: Un der standing Variation in East Asia , Global Jurist Advance: 2002).

Antinomi yang kemudian mun cul, apakah lembaga negara yang dimaksud dalam arti jamak (plural )? ataukah tunggal (singular)? Jika interpretasi di la kukan dalam bentuk jamak, seng keta itu wajib di mohonkan dengan melibatkan minimal dua lembaga negara yang ber seng keta.

Sebaliknya, jika inter pretasi bisa dilakukan dalam ben tuk tunggal, maka tidak ha rus dua lembaga negara yang ber seng ke ta. Seperti halnya per mohonan Ratu Hemas da lam menyelesaikan konflik in ter nal di DPD me lalui jalur SKLN. Jika kembali mem buka intensi pembentukan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, perdebatan sengketa kewenangan lembaga negara dilimitasi dalam bentuk yang jamak.

Artinya, dalam format SKLN original intent para pelaku perubahan UUD 1945 dimak - sudkan agar MK menangani penyelesaian seng keta “antar”- lembaga nega ra (buku VI, Naskah Kom pre hensif Perubahan UUD : MKRI 2010). Intensi ini berimplikasi bahwa sengketa kewenangan yang dipersoalkan melibatkan dua lembaga negara.

Soal siapa lembaga negaranya, kriteria yang dimaksud ialah lembaga negara yang diatur di dalam undangundang dasar (cons titutional importance ). Hal ini juga yang kemudian menjadi alasan, mengapa dalam pe do man ber acara MK perihal SKLN meng atur ketentuan bah wa “Seng keta adalah perselisihan atau perbedaan pen da pat yang berkaitan dengan pe lak sanaan kew nangan antara dua atau lebih lembaga negara, “ (Pa sal 1 ayat (7) PMK Nomor 8/2006).

Melihat konstruksi norma di atas, maka ruang gerak Ratu Hemas mengajukan permohonan melalui jalur SKLN menjadi cukup sulit.

Logika Interpretasi

Jika merujuk pada praktik di MK, ini menjadi kasus pertama SKLN yang dimohonkan guna menyelesaikan konflik inter - nal kelembagaan. Saat ini lo - gika in terpretasi MK menjadi faktor pe nentu diterima atau di to lak nya permohonan Ratu Hemas dalam proses ajudikasi. Dalam beberapa contoh per - kem bang an kewenangan di MK, logika interpretasi MK bisa saja keluar dari original in - tent dan original text UUD 1945.

Sebagai contoh dalam konteks judicial review, MK melompat dari pendekatan historis dan tekstual ketika me nyatakan peraturan pe me rin tah peng - ganti undang-undang (perppu) dapat diuji oleh MK. Secara historis, pengujian perppu hanya dilakukan me la - lui jalur legislative review di DPR.

Ke mudian, secara tekstual, dalam Pasal 24C ayat (1) hanya di se but kan bahwa MK ber we - nang meng uji undang-undang ter ha dap UUD 1945. Namun, da lam pandangannya, MK mem ba ngun persepsi kons ti tu - sional de ngan menyatakan perppu se ting kat dengan un - dang-un dang, maka perppu dapat di min ta kan uji materi di MK.

Kemudian dalam contoh lain, baik melalui original intent maupun original text, MK ber - wenang memutus hasil per se - lis ihan pemilihan umum. Na - mun di dalam per kem bang an - nya, MK keluar dari intensi dan bunyi teks. MK membangun per sepsi konstitusional de - ngan menyatakan rezim pe mi - lu itu sama dengan rezim pil - kada.

Aki batnya, saat itu hasil per selisihan pemilihan kepala dae rah bisa dimintakan aju di - ka si di MK. Logika MK ini bisa di be nar kan jika didasarkan pada basis interpretasi living constitution. Strauss me nye butkan kons - titusi merupakan sekumpulan norma yang hidup dan ber kem - bang me nye suai kan ke bu tuh - an masyarakat.

Pandangan ini di gunakan oleh mereka yang ber keyakinan bahwa pe naf sir - an dengan meng gunakan pen - de kat an his toris belum tentu da pat me nye lesaikan seluruh persoalan yang muncul saat ini. Dengan kata lain, pandangan ini mem beri kan pilihan untuk tidak selalu berkeyakinan sama dengan ori ginal intent dan text konstitusi. (David A Strauss, “Do We Have a Living Cons - titution?” Drake Law Re - view:2011).

Melihat beberapa preseden dan basis teoritik di atas, maka sangat dimungkinkan MK mem bangun logika inter pre tasi dengan menyatakan lembaga negara yang bersengketa ti dak harus diartikan “jamak”, melain kan bisa dimaknai “tunggal”. Dengan demikian, maka pe nyelesaian konflik in ter nal ke lembagaan DPD dapat dilakukan melalui jalur SKLN.

IDUL RISHAN

Pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN Wilayah DIY Pengajar Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia Bawa Celurit, Dua Pelajar SMP Nekat Jambret Ponsel




Berita Lainnya...