Edisi 12-01-2019
Dewas BPJS Ketenagakerjaan Akui Pengawasan Lemah


JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) mengakui kasus dugaan asusila yang dilakukan anggotanya terhadap stafnya di sebabkan lemahnya pengawasan etika dan moral.

Kasus asu sila ini dinilai berbeda dengan pengawasan proses bisnis yang memiliki aturan main dan sanksi yang jelas. Pelanggaran etika yang lebih umum seperti marah dan menggebrak meja juga merupakan wilayah abuabu untuk ditindak.

Ketua Dewan Pengawas BPJSTK Guntur Witjaksono menjelaskan, selama ini dalam hal kinerja untuk proses bisnis mendapatkan pengawasan ketat. Pihaknya diaudit banyak pihak seperti OJK, BPK, KPK hingga dua akuntan publik.

Sanksi yang diberikan juga jelas seperti teguran hingga denda uang apabila ada keterlambatan, terutama pelanggaran. Na mun dalam hal etika bekerja dirinya mengaku masih sulit menanganinya. Sikap seperti ma rah berlebihan, memukul meja, atau semacamnya dapat saja terjadi hingga yang fatal seperti tindakan asusila.

“Kami tidak tahu menangani kalau ada hubungan khusus seperti itu karena itu masalah personal. Saya tidak mau ungkit kalau masalah pribadi. Kasus berbeda sebelumnya juga pernah terjadi, tetapi tidak ada tindakan dari DJSN,” ujar Guntur di Jakarta kemarin.

Namun dia juga mengeluhkan penilaian publik semakin melebar tanpa memandang r levansi atas permasalahan uta ma yang sedang diproses pihak yang berwenang. Menurut dia, kinerja Dewan Pengawas BPJSTK dan jajaran direksi BPJSTK dalam kondisi baik. Pihaknya juga menolak disebut me lindungi pelaku sesama De was BPJSTK.

hafid fuad

Berita Lainnya...