Edisi 12-01-2019
Kebijakan Jepang untuk Pajak Sayonara


JIKA Anda berencana liburan ke Jepang, Anda harus bersiap membayar pajak wisatawan saat pulang nanti.

Kementerian Badan Pajak Nasional Jepang di Bidang Keuangan mengumumkan akan menerapkan “Pajak Turis Internasional” atau dikenal sebagai “pajak sayonara” pada sebagian besar pelancong internasional yang mengunjungi negara itu ketika mereka meninggalkan Jepang.

Menurut USA Today , pajak tersebut berjumlah sekitar 1.000 yen atau USD9 (Rp123.000) per orang. Menurut situs web Kementerian Pajak Nasional, pihak yang dibebaskan dari pajak adalah kru pesawat, orang yang dideportasi atau meninggalkan negara dengan cara khusus, seperti pesawat pemerintah, orang yang tinggal di Jepang selama kurang dari 24 jam, penumpang kapal pesiar yang hanya berada di negara itu karena cuaca atau sebab-sebab lain yang tidak terduga, diplomat, tamu negara, personel angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta anak-anak di bawah usia 2 tahun.

Kebijakan baru yang sudah dimulai sejak pekan lalu ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung yang datang pada Olimpiade Tokyo tahun 2020 mendatang. Jepang berharap dapat menyambut 40 juta pengunjung wisatawan pada tahun 2020.

“Pada dasarnya, pajak akan digunakan untuk infrastruktur pariwisata dalam upaya menjadikan Jepang sebagai tujuan wisata utama dan menciptakan lingkungan wisata yang lebih nyaman dan bebas stres, meningkatkan akses ke informasi tentang berbagai objek wisata Jepang, dan mengembangkan sumber daya wisata dengan memanfaatkan aset budaya dan alam yang unik dari masing-masing daerah,” ungkap juru bicara di situs web Kementerian Badan Pajak Nasional.

Nantinya pajak ini diselipkan di biaya tiket yang dikeluarkan maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan jalur pelayaran. “Jepang ingin uang untuk membayar terminal teknologi agar proses pengunjung lebih cepat dan untuk menambah rambu bahasa internasional yang ditingkatkan di seluruh negara,” sebut Direktur Riset World Travel & Tourism Council Rochelle Turner, kepada Yahoo Finance .

Selain itu, melalui uang pajak ini, Jepang berencana meningkatkan pusat informasi wisata, membuat lebih banyak tanda bagi pengunjung, dan menyediakan tablet dengan konten multibahasa.

Pajak ini juga diharapkan digunakan untuk memasang terminal pembayaran tanpa uang tunai untuk transportasi umum. Turner juga mengatakan pemerintah telah membuat langkah dalam membuka negara dengan kebijakan visa yang difasilitasi.

Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil karena pengunjung internasional memberikan pendapatan ekspor yang cukup besar bagi negara tersebut, yakni USD35,3 miliar (Rp495 triliun) pada 2017 dan jumlah itu tumbuh pada tingkat lebih dari 4% per tahun.

Turner mengatakan pajak wisatawan ini umum di seluruh dunia, namun karena dimasukkan ke dalam tiket perjalanan, banyak pengunjung mungkin tidak menyadarinya.

“Dan ketika pariwisata dan perjalanan meluas dan menjadi bagian yang lebih besar dari ekonomi suatu negara, tentu saja ia harus berkontribusi pada bagian perpajakannya yang adil dan mendukung pengeluaran sektor publik untuk layanan dan infrastruktur yang memungkinkan sektor ini berkembang,” kata Turner.

Namun, dia menegaskan pada akhirnya, pajak turis ini tidak akan berdampak serius terhadap rencana perjalanan atau wisata. “Bagi sebagian besar pengunjung asal AS, Jepang adalah tujuan jangka panjang dan sudah dikenal karena tidak menjadi tempat yang murah untuk dikunjungi,” sebutnya.

Kendati demikian, ada beberapa penentang pajak yang mengatakan jika hal ini dapat merugikan industri pariwisata di Jepang. Berbicara kepada surat kabar Jepang The Mainichi , profesor keuangan di Meiji Universityís Graduate School of Governance Studies, Hideaki Tanaka, mengatakan uang itu harus digunakan dengan baik untuk menghindari tekanan balik dari wisatawan.

“Penting untuk memeriksa jika dana tersebut tidak digunakan pada langkahlangkah yang kurang produktif, tetapi dengan cara yang menurut para pembayar pajak meyakinkan,” sebut Tanaka, dikutip N ews.com.au .

Seperti diketahui, Parlemen Jepang mengesahkan kebijakan baru ini pada April tahun lalu dan mengharapkan peningkatan 6 miliar yen (sekitar USD55,4 juta atau Rp777 miliar) dalam pendapatan tahun fiskal 2018 hingga Maret 2019, dan 50 miliar yen (USD461,6 miliar atau Rp6.479 triliun) pada tahun fiskal 2019.

Adapun perjalanan atau pariwisata berkontribusi kurang dari 7% dari PDB Jepang. Adapun wisatawan terbanyak berasal dari China, lalu diikuti Korea Selatan (Korsel) dan Taiwan. Meskipun pengunjung AS hanya mencapai 4,8% pada tahun 2017, jumlah ini terus meningkat.

Antara Januari hingga November tahun lalu, hampir 1,4 juta wisatawan AS mengunjungi Jepang. Menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang, pada tahun lalu Jepang mencetak rekor dengan menerima lebih dari 30 juta pengunjung asing. Tak hanya Jepang yang membebankan pajak wisatawan.

Sejak 2016, Amerika Serikat (AS) juga membebankan biaya kepada pelancong internasional sebesar USD13,41 (Rp188.000) saat mereka masuk dan keluar. Selain itu, negara-negara termasuk Australia, Kamboja, dan Filipina juga membebankan biaya keberangkatan yang termasuk pajak sebagai bagian dari tiket pesawat atau mengharuskan penumpang untuk membayar tunai di pelabuhan keberangkatan.

susi susanti

Berita Lainnya...