Edisi 13-01-2019
Menkeu Resmikan Proyek Jembatan Leta Ora Ralan


JAKARTA -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) kembali meresmikan proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk).

Proyek tersebut adalah Jembatan Leta Ora Ralan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Sri Mulyani mengatakan, jembatan ini merupakan prasarana penghubung antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat, yang digunakan oleh masyarakat kedua pulau untuk mendukung aktivitas seharihari dan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut.

Jembatan Leta Ora Ralan yang dulunya bernama Wear Arafura ini memiliki panjang 323 meter, dibangun dengan skema multiyears contract tahun anggaran 2016–2018 dengan anggaran lebih dari Rp123 miliar.

”Infrastruktur ini penting bagi masyarakat agar mereka mampu mendapat akses perekonomian yang lebih baik lagi,” ujarnya dalam siaran pers kemarin. Sri Mulyani menuturkan, tujuan dibangunnya jembatan ini untuk mobilisasi barang dan jasa seperti hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan.

Pasokan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari Pulau Larat ke Yamdena semakin lancar dan dapat menekan biaya logistik, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.”Jembatan yang terhubung dengan jalan nasional ini akan mempermudah akses untuk menjangkau daerah pariwisata di Pulau Yamdena, yakni Saumlaki dan pelabuhan di Pulau Larat.

Manfaat lainnya, warga tidak perlu lagi menyeberang dengan kapal berbayar sehingga dapat menghemat biaya,” tuturnya. Menkeu melanjutkan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) masih memiliki anggaran sebesar Rp880 miliar untuk keperluan alokasi umum, alokasi khusus, dan dana desa.

Menurut Sri Mulyani, masih banyak desa tertinggal di Kabupaten MTB yang perlu memanfaatkan dana desa.”Kami berharap desa tertinggal akan mendapat anggaran lebih banyak dan dukungan dari bapak camat dan bupati dalam memanfaatkan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Menkeu juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR karena telah menggunakan dana untuk membangun daerah sehingga masyarakat dapat merasakan pemerataan kesejahteraan.

Komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyebarkan infrastruktur di Indonesia sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk pembangunan yang merata di seluruh Tanah Air.”Kita akan menggunakan instrumen fiskal untuk sungguh-sungguh membangun daerah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian secara cepat,” tandasnya.

oktiani endarwati


Berita Lainnya...