Edisi 18-01-2019
KPK Bidik Anggota DPRD Bekasi


JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam kasus dugaan suap pengurusan sejumlah izin proyek pembangunan Meikarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, dari hasil pengembangan kasus suap pengurusan sejumlah izin proyek Pembangunan Meikarta milik Lippo Group di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan total luas lokasi proyek 438 ha, memang ada cukup banyak data dan fakta yang ditemukan penyidik. Satu di antaranya beririsan dengan tugas dan kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi. Hu - bungan tugas dan kewenangan tersebut tentang upaya untuk melakukan revisi atau per ubahan atas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam konteks perubahan tersebut, penyidik menemukan ada upaya dari pihak Lippo Group memengaruhi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk revisi RDTR. Ujungnya, sejumlah anggota DPRD Kabu - paten Bekasi menerima fasilitas liburan ke Thailand bersama keluarga. Bahkan ada dugaan penerimaan uang. “Kami mendalami hal ter - sebut dalam penyidikan kasus ini. Penerimaan pembiayaan fasilitas tersebut diduga terkait dengan kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi untuk pem - bahasan tata ruang. Tentu, kami menemukaninformasidanbukti yang baru terkait dengan itu. Jika tersedia petunjuk yang cukup atau bukti yang cukup, tentu ditindaklanjuti lebih lan jut,” tandas Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK inimengatakan, kemarinpenyi dik memeriksa lima ang gota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi untuk tersangka penerima suap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Mereka adalah Abdul Rosid Sargan, Sarim Sae - pudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno. “Secara variatif, ada yang didalami terkait dengan posisi di Pansus RDTR yang tentu saja terkaitdenganpengetahuandan perannya dalam proses per - ubah an aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi tersebut serta ada saksi yang juga diklarifikasi terkait dengan perjalanan ke Thailand,” paparnya. Pada Rabu (16/1), penyidik menerima pengembalian uang Rp70 juta dari seorang pim pin - an DPRD Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya juga sudah ada pengembalian total Rp110 juta dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Febri meng - gariskan, KPK mengingatkan agar para anggota maupun pim - pinan DPRD segera mengem - balikan uang ke KPK. “Karena kami menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait perizinan Meikarta ini. Kami juga sudah mengidentifikasi pihak-pihak yang menerima tersebut,” ungkapnya. Sarim Saepudin dan Suganda Abdul Malik meram pungkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.48 WIB. Keduanya menolak mem - berikan komentar atas materi pemeriksaan maupun dugaan penerimaan fasilitas liburan ke Thailand dan uang dari Lippo Group.

“Mohon maaf, mohon maaf,” ungkap Sarim. Sebelumnya saat sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin mengatakan dirinya diberi tahu bahwa akan ada rapat paripurna DPRD soal revisi RDTR yang salah satunya mengubah fungsi kawasan in - dustri ke permukiman. Neneng pun mengakui ada pemberian uang. “Laporan dari Neneng (Kabid PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi) ada pemberian uang. Saya juga dilapori oleh Neneng Rahmi bahwa dia sudah fasilitas anggota DPRD Bekasi untuk jalan-jalan ke Thailand. Biayanya dari Meikarta,” ungkapnya. Meski demikian, Neneng mengaku tidak tahu jumlah uang yang diberikan tersebut. “Untuk jumlahnya saya tidak tahu,” ujarnya.

Namun, dalam BAP Neneng untuk terdakwa Henry Jasmen tercantum ada - nya uang Rp1 miliar terkait per - setujuan revisi RDTR. Neneng juga mengatakan semula pihaknya hanya tahu bahwa pengembang PT Lippo Cikarang akan membangun proyek properti. Mantan Kabid Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Yusuf Taufik kemudian datang bersama Edy Suswanto(pihakpengembang) ke rumah dinas Neneng. Dalam pertemuan itu, Edy Suswanto menyebutkan meminta Izin Pe - manfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk proyek properti yang dibangun oleh PT Lippo Cikarang. Jadi saat itu belum ada nama Meikarta.

“Sebelum IPPT terbit, saya diberi uang tidak resmi Rp480 juta. Tapi pada waktu ketemu dengan pihak pengembang di rumah saya, kami belum tahu bahwa proyek itu brand-nya Meikarta,” ung kap Neneng.

Sabir laluhu