Edisi 18-01-2019
Dehumanisasi Muslim Uighur


Kebijakan sinofikasi yang dijalankan Presiden Xi Jinping terhadap masyarakat adat Uighur sontak memicu kemarahan dunia internasional.

Hal ini menyusul di berlakukannya revisi undang-undang yang melegalisasi pengawasan pemerintah terhadap praktik-praktik keagamaan di Turkestan Timur atau Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). Di samping itu kebijakan tersebut juga melegitimasi kewajiban masyarakat adat Uighur untuk menjalani program reedukasi. The Guardian (Desember 2018) melaporkan, sedikitnya 1 juta muslim Uighur dipaksa un tuk menjalani program reedu kasi di Pusat Pelatihan Keteram pilan Kejuruan yang dibangun di Xinjiang.

Tak berle bih an apabila pemaksaan ini sarat pelang gar an hak asasi manusia seperti pe misahan paksa anakanak usia sekolah dengan orang tua nya, kawin paksa antara Uighur dan keturunan Han, serta pela rang an pemakaian ba hasa dan adat-istiadat Uighur da lam kehi dup an sehari-hari. Inilah proses de humanisasi Uighur yang dipra karsai Xi Jinping. Sejarah mencatat, Dinasti Manchu menganeksasi Kerajaan Islam Uighur pada 18 November 1884 setelah melalui perang berdarah selama 8 tahun sejak 1876. Hal pertama yang dilakukan China adalah mengganti nama Turkestan Timur dengan sebutan Xinjiang (new frontier, tapal batas baru). Dengan perubahan inilah lambatlaun China mulai menjalankan kebijakan sinofikasi, tak terkecuali di Xinjiang.

Lantas apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut? Tak lain adalah memperbaiki sikap politik muslim Uighur agar sejalan dengan Partai Komunis China. Tak pelak, apa yang terjadi di Uighur jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) yang disepakati pada September 2007. Hal ini se tidaknya tergambar di dalam laporan yang diterbitkan Uyghur Human Rights Project (UHRP) dan Amnesty Inter na tional (2018), yakni pertama, China memperlakukan ma sya ra kat Uighur secara diskri minatif, tak ter kecuali di pen tas olah raga dunia. Hal ini di alami atlet asal Uighur yang berlaga di Olimpiade 2008.

Betapa tidak, mereka dila rang menginap di Beijing selama pentas olahraga tersebut berlangsung. Kedua, adanya pe labelan “eks tremis” dan “teroris” ter hadap masya rakat muslim Uighur. Situ asi ini jelas membatasi ekspresi keaga maan dan kebudaya an orang-orang yarlik (of the land), sebutan lain muslim Uighur, baik secara in di vidu maupun kolektif. Iro nisnya China juga berupaya meng - hilangkan identitas Uighur dengan membangun kembali masjid dan kuil yang tersebar di Xinjiang. Selain itu China membiarkan rusaknya makam Tomur Helipe, pang lima perang Uighur yang me nentang Jenderal Yang Zengxin pada 1910.

Setali tiga uang, China juga melakukan pemugaran ter hadap makam Mahmud Kashgari, ahli bahasa yang masyhur dengan Kamus Bahasa Turki (Turki Tillar Divani ) yang ditulis nya pada abad ke-11 serta makam Yusup Has Hajip, intelektual dan sastrawan kenamaan Uighur pada abad ke-11. Pemugaran ini dilakukan selain untuk menjadikan makam keduanya sebagai destinasi atraksi patriotik China, juga diarah kan untuk mempertegas kekua saan Beijing atas Xinjiang. Pa dahal, secara genealogis, mere ka memiliki kedekatan kultural dengan Turki. Ketiga, di laboratorium pendidikan, banyak intelektual Uighur yang mengalami perlakuan semena-mena dari pemerintah.

Hal ini tampak pada penahanan 2 sejarawan Uighur, yakni Nurmemet Yasin dan Tohti Tunyaz, yang tidak di dahului proses peradilan yang transparan. Bahkan pada 2002, se banyak 52 dari 118 buku dibakar karena bertentangan dengan Partai Komunis China. Keempat, di lapangan ekonomi, masyarakat Uighur menerima bayaran 20% lebih rendah ketimbang pekerja keturunan Han. Padahal mereka bekerja di bidang dan level yang sama. Lebih parah lagi, ong kos trans portasi, konsumsi, dan ako modasi sepenuhnya menjadi beban orang-orang yarlik . Perlakuan sebaliknya justru diterima pekerja keturunan Han. Dalam pengelolaan sumber daya alam, eksploitasi gas dan minyak gencar dilakukan Pemerintah China di Xinjiang, di antaranya di Korla.

Sayangnya pelbagai aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang di sponsori pemerintah ini justru tidak menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat Uighur. Kelima, di pentas politik Xinjiang, masyarakat Uighur justru sering kali dianggap sebagai warga negara kelas dua. Pasalnya setiap kebijakan yang diam - bil tak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada mereka. Alih-alih memiliki perwakilan di lembaga eksekutif dan legis latif, masyarakat Uighur justru tak memiliki kebebasan ber kum pul dan berserikat guna me nyuara - kan kepentingan poli tiknya. Pada konteks inilah pe me rintah lebih mempriori tas kan suara komunitas China ketu runan Han ketimbang Uighur.

Bertolak dari pelbagai pelanggaran hak asasi ma nusia yang terjadi di Tur kestan Timur, seyogianya Pemerintah Republik Indo nesia mem pertegas kembali apa yang dike mukakan Presi den Soe kar no, “Saya membenci impe rialisme dan kolonialis me. Saya mengkhawatir kan kon se kuensi yang teramat pahit dari perjuangan mereka yang me nentang keduanya. Oleh ka rena itu, kita bertekad, bahwa bangsa kita dan dunia secara keseluruhan tidak akan men jadi per mainan dari satu sudut kecil dunia.” Per ta nya annya, dari mana harus me mulainya? Setidaknya terdapat 3 langkah diplomatik yang bisa diperankan Indonesia un tuk meng - atasi kian mem buruknya situ asi dehu mani sasi yang ter jadi di Turkestan Timur.

Per tama, men - desak Pe merintah Repu blik Rakyat Chi na untuk sung guh-sungguh meng henti kan pelbagai ben tuk pelang gar an HAM yang dialami lebih dari 22 juta masyarakat Uighur di Tur kestan Timur. Ba gaimana cara nya? Salah satu upa ya yang bisa dilakukan ada lah men de sak China untuk ber sikap ter buka dan bekerja sama dengan PBB guna memastikan bahwa situ asi pelanggaran HAM ter atasi dengan men ja lan kan prin sip-prinsip dasar peng hor mat an ter hadap ma syarakat adat Uighur seba gaimana diatur di dalam Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Ma syarakat Adat (UNDRIP). Kedua, merevitalisasi hakhak masyarakat Uighur untuk berekspresi sesuai dengan aga ma dan nilai-nilai kebudayaan yang telah membentuk jati diri mereka.

Berbagai bentuk pem batasan yang diterapkan oleh China harus dihentikan seperti penutupan masjid secara se wenangwenang, larangan mem bangun masjid baru, per sekusi terhadap ulama, dan menghentikan pengiriman pe muka-pemuka agama yang ber tolak-belakang dengan nilai-nilai yang diyakini muslim Uighur. Ketiga, memberikan ke sempatan kepada masyarakat Uighur untuk menjalankan peme rintahannya secara otonom.

Terlebih lagi hal ini sudah diatur di dalam Regional Ethnic Autonomy Law. Ikhtiar ini bisa ditempuh melalui penyediaan me kanisme partisipatoris bagi masyarakat Uighur untuk terlibat langsung dalam meru muskan dan menjalankan pem bangunan otonomi di Turkestan Timur. Dengan ikhtiar diplomatik yang dikontribusi Indonesia inilah, niscaya masya rakat Uighur sanggup meng hadir kan kebahagiaan dan kemak muran rakyatnya.

Abdul Halim
Analis Geopolitik dan Diplomasi Internasional, Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanity Jakarta










Berita Lainnya...