Edisi 11-02-2019
RI-Belanda Kerja Sama Peningkatan Kesetaraan Hukum


JAKARTA –Indonesia dan Belanda menjajaki kerja sama meningkatkan kesetaraan hukum bagi semua warga, termasuk kelompok yang rentan dan tidak mampu.

Apalagi, Pemerintah Indonesia melalui kerja sama dengan lembaga ban tu an hukum memberikan bantuan hukum kepada 92.000 orang kurang mampu selama 2018. “Pemerintah Indonesia me - ngeluarkan program bantuan hukum gratis bagi orang-orang miskin dan kelompok ma sya - ra kat rentan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis yang diterima KORAN SINDO saat menghadiri pertemuan tingkat men - teri di Den Haag, Belanda.

Yasonna mengatakan, da lam pertemuan membahas pe luang dan tantangan mencapai ak ses keadilanuntuksemuaorang, ter - masuk tukar pengalam an dan prak tik di negara dua belah pi - hak. Dia menyebut sa lah satu halangan terbesar meng akses keadil an adalah be sarnya biaya pendampingan hukum. “Salah satu halangan ter be - sar untuk mengakses keadilan adalah besarnya biaya pen dam - pingan hukum. Kami me nyadari program pendampingan hukum merupakan komponen penting dan strategis un tuk meningkatkan akses keadilan bagi semua. Meski pe me rintah meningkatkan ang gar an bantu an hukum sebesar Rp53 miliar untuk 2019 dari Rp48miliar pada 2018, ang gar an tersebut belum dapat memberikan bantu an hukum ke pada seluruh la - pisan masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Akan tetapi, lanjut Ya son - na, anggaran tersebut belum bi sa memberikan bantuan hukum kepada seluruh lapisan ma syarakat yang membu tuh - kan. Untuk itu, dia telah meng - instruksikan kepada pemerintah daerah mengalokasikan ang garan bantuan hukum. “De ngan demikian, se ma - kin ba nyak orang miskin dan ke lompok masyarakat rentan dapat mengakses keadilan. Se - lain itu, kami bekerja sama de - ngan organisasi advokat ter - kait pemberian bantuan hu - kum gratis (probono ) seperti di - amanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ad vo - kat,” ucapnya. Kemenkumham juga men - dorong komunitas membentuk Desa Sadar Hukum di se lu - ruh provinsi di Indonesia.

Menkumham menyadari bah wa peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum, undangundang, regulasi dalam berbagai kehidupan akan menjamin akses keadilan bagi semua. Pe - me rintah bahkan memberikan penghargaan kepada desa-desa yang berhasil meningkatkan ke sadaran hukum warganya. Sementara itu, Kabag Hu - mas, Kerja Sama, dan Tata Usa - ha Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Er - na Priliasari mengungkapkan, saat ini ada 5.000 desa yang di - tetapkan sebagai desa/ke lu - rah an Sadar Hukum dari 81.000 desa/kelurahan di se lu - ruh Indonesia.

“Desa sadar hu - kum telah lama dilaksanakan sebagai program dari BPHN dan targetnya semua de sa/ke - lurahan di Indonesia menjadi desa/kelurahan sadar hukum,” ungkapnya. Menurutnya, dalam mem - ba ngun desa sadar hukum men - jadi upaya Kemenkumham mem bangun masyarakat cerdas hukum, pemerintah se ma - kin mendekatkan dan memperluas akses keadilan, khususnya ba gi masyarakat yang tidak mampu. Prioritas ini diwu judkan dengan me nam bah jumlah or ganisasi ban tuan hukum yang terveri fikasi dan ter akreditasi, ter masuk meningkatkan kualitas layanannya.

Binti mufarida