Edisi 11-02-2019
13 Pejabat Kementerian PUPR Kembalikan Rp3 M


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan informasi dan bukti penerimaan uang belasan penerima lain selain empat tersangka penerima suap proyek SPAM dan HDPE Kementerian PUPR yang sudah ditetapkan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penanganan penyidikan kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dan proyek pengadaan pipa high density polyethylene (HDPE) Kementer ian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2017-2018 mengalami se jumlah perkembangan yang sangat signifikan. Atas perkembangan ters e but, kemudian penyidik me la ku kan pendalaman dengan p e me - riksaan sejumlah saksi baik dari unsur Kementerian PUPR, pengusaha, maupun pihak ter kait. Dari hasil pemeriksaan, ada sejumlah saksi yang kemudian mengembalikan uang ke KPK. Selain itu, ada beberapa saksi yang belum diperiksa juga kemudian mengembalikan uang.

Pekan lalu, ungkap Febri, ada total 13 pejabat pembuat komit men (PPK) di lingkungan Kementerian PUPR yang sudah mengembalikan uang dengan total Rp3 miliar ke KPK. “Di pekan ini (pekan lalu) sampai hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 ada 13 orang PPK proyek-proyek SPAM di Ke - menterian PUPR telah me - ngem balikan uang ke penyidik nilainya sekitar Rp3 miliar. Kemudian uang tersebut kami sita dalam proses penyidikan ini. Penyidik memang me-ne - mukan ada sejumlah pihak yang menerima uang yang diduga suap. Jadi, masih ada selain 13 orang yang mengembalikan Rp3 miliar tersebut,” tutur Febri saat dikonfirmasi kemarin.

Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini mengatakan, 13 orang PPK tersebut tidak masuk da - lam kategori empat tersangka penerima suap yang sebe lum - nya sudah ditetapkan. Selain itu, 13 orang PPK itu kalau di li - hat, maka ada sebagian yang juga menjabat sebagai kepala satuan kerja (kasatker). KPK mengingatkan secara keras bagi para pihak dari unsur Kementerian PUPR yang juga menerima uang agar segera mengembalikannya.

“Kami har gai sikap koperatif tersebut ka rena pengembalian dan pe ngakuan itu akan di per - tim bangkan secara hukum se - bagai faktor meringankan. Dan, kami ingatkan juga pada pihakpihak lain yang diduga telah m e - ne rima dan mendapatkan ali - ran dana sebelumnya terkait se - jum lah proyek SPAM di se jum - lah daerah agar segera mengem - balikan uang tersebut dalam proses hukum yang sedang ber - jalan di KPK,” tandasnya. Di awal penetapan delapan tersangka, penyidik saat itu baru menemukan empat pro - yek SPAM dan dua proyek pe - ngadaan pipa HDPE yang menjadi objek suap terkait PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Per - kasa (TSP).

Berikutnya ber kembang te - muannya menjadi total 12 pro - yek yang dimenang kan dan dikerjakan dua per usahaan tersebut. Ke mu dian dalam pro - ses penyidikan juga ditemukan ada 20 proyek lain yang menjadi objek suap se lain berhubungan dengan dua perusahaan ter - sebut. “Temuan adanya para pe ne - rima lain dan pengembalian sekitar Rp3 miliar tadi sekaligus juga memperkuat bukti-bukti bahwa suap terjadi juga di se - jumlah proyek-proyek SPAM lainnya. Proyek itu di luar pro - yek sebelumnya yang kami ta - ngani pada saat tangkap ta - ngan,” ungkapnya.

Karena itu, KPK berani me - mastikan ada cukup banyak proyek-proyek SPAM yang ber - sumber dari anggaran dan di - ampu Kementerian PUPR men - jadi lahan bancakan akibat ter - jadi korupsi. Sekali lagi, KPK mengimbau para pejabat Ke - men terian PUPR yang diduga juga menerima uang segera mengembalikan uang ke KPK. “Karena sudah ada 13 orang ini mengembalikan, saya kira mung - kin sikap kooperatif ini bisa ditiru oleh yang lain karena kami duga masih ada yang lain,” ucapnya.

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, dari pengembangan kasus dugaan suap proyek SPAM dan pengadaan pipa HDPE Ke men - terian PUPR memang ada ba - nyak fakta baru yang di te mu - kan penyidik. KPK bahkan me - nemukan bukti dugaan ke te r - libatan dan transaksi uang para pejabat Kementerian PUPR baik PPK maupun kepala satker dan para pengusaha selain delapan tersangka yang sudah di - tetapkan. “Para pejabat Kementerian PUPR dan para pengusaha se - lain yang sudah ditetapkan jadi tersangka lagi proses pen da - laman oleh penyidik, kita tung - gu hasilnya,” ungkap Saut ke - pada KORAN SINDO . KPK telah menetapkan de - lapan orang sebagai tersangka.

Sebagai pemberi suap yakni Di - rektur Utama PT Wijaya Ku su - ma Emindo (WKE) Budi Su har - to, Direktur PT WKE Lily Sun - darsih, Direktur PT Tashida Se - jahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yu - liana Enganita Dibyo. Penerima suap yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Ko - mit men PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Si - maremare, PPK SPAM Ka tu - lampa Meina Woro Kustinah, Ke - pala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Secara spesifik Anggiat menerima Rp350 juta dan USD5.000 untuk pem ba ngun an SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SP AM Umbulan 3 Pasuruan Jawa Timur. Meina menerima Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Si - ngapura untuk pem ba ngun an SPAM Katulampa. Teuku me - nerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Terakhir, Donny me - nerima Rp170 juta untuk pemba ngunan SPAM Toba 1.

Sabir laluhu