Edisi 11-02-2019
DKI Tertibkan Ratusan Reklame


JAKARTA–Pemprov DKI Jakarta bakal menertibkan ratusan reklame pada tahun ini. Reklame tersebut diketahui melanggar dan telah diberikan surat peringatan pembongkaran.

Terdapat 175 titik reklame terdiri atas 125 titik reklame besar dan 50 titik reklame yang sedang ditertibkan. ”Alokasi Rp11 miliar telah disiapkan untuk mencabut tiang-tiang reklame tersebut,” ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu kemarin. Pada 2018 Pemprov DKI sudah membongkar atau merobohkan 47 tiang reklame. Sementara 13 lainnya belum ditertibkan oleh pemilik meski telah diberikan surat peringatan pembongkaran sendiri dengan batas waktu sudah terlewati. ”Tahap pertama ada 60 reklame ditertibkan, 47 sudah dirobohkan, dan 13 lainnya belum, pemilik biro bakal mendapatkan catatan hitam,” tegasnya.

Tahap pertama sebanyak 60 reklame yang ditertibkan berada di kawasan kendali ketat seperti Jalan Gatot Subroto, Rasuna Said, MH Thamrin, Sudirman, Hayam Wuruk, serta Harmoni. Yani menjelaskan, anggaran Rp11 miliar itu untuk menyewa alat berat mengingat ada reklame yang konstruksinya sangat besar dan membutuhkan crane dengan kapasitas angkut 70 ton. Belum lagi biaya operasional kerja sama dengan beberapa instansi seperti kepolisian dan TNI untuk pengamanan serta Dinas Perhubungan guna rekayasa lalu lintas sekitar. ”Pertengahan bulan ini kami akan berikan surat pemberitahuan agar mereka yang sudah disegel untuk membongkar sendiri konstruksi reklame. Kalau tidak juga, kita akan tertibkan,” ungkapnya.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafrudin berharap, dengan penertiban reklame ini, para pemilik reklame segera mengikuti aturan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 148 Tahun 2017 tentang Reklame yang di dalamnya mengatur perihal penggunaan reklame LED apabila tetap melanjutkan usahanya. Selain mempercantik kota, pendapatan pajak reklame juga bisa naik mencapai 100% dari yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp1 triliun. ”Adanya penertiban target pajak reklame pada tahun ini diturunkan. Dengan LED pastinya lebih mahal karena hitungannya per detik, per menit, dan per jam,” ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Media Luargriya Indonesia (AMLI) Nuke Mayasaphira mendesak Pemprov DKI segera menerbitkan pergub hasil revisi Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Hampir 50% lebih dari 2.400 titik reklame di Jakarta tidak bisa memperpanjang izin lantaran belum ada pergub tersebut. ”Ini dapat menyebabkan ketidakpastian usaha sekaligus merugikan pelaku usaha kecil reklame,” katanya.

Dia mendukung operasi terpadu penertiban reklame yang dilakukan Pemprov DKI sejak 19 Oktober lalu bagi seluruh reklame Media Luar Griya (MLG) yang tidak memiliki izin atau ilegal maupun reklame yang izinnya telah habis masa berlaku. Namun, AMLI sebagai salah satu asosiasi yang bernaung di bawah Kadin DKI Jakarta meminta Pemprov DKI terlebih dahulu menerbitkan pergub hasil revisi Pergub Nomor 148 Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat masukan dan usulan AMLI sejak 19 Desember 2017 ke Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).

”Operasi penertiban seharusnya dilakukan setelah revisi penyempurnaan Pergub Nomor 148 Tahun 2017 selesai supaya pola penataan bangunan reklame MLG menjadi lebih jelas dalam menunjang estetika dan keindahan tata ruang Jakarta bagi seluruh pemangku kepentingan,” ucap Nuke.

Bima setiyadi