Edisi 11-02-2019
Hukum Kita Mau Dibawa Kemana


Negara Indonesia ada lah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Selain itu, negara Indonesia juga merupakan negara yang menganut kedaulatan rakyat sebagaimana juga disebut dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945.

Namun, pada tataran praktik entitas hukum dan kedaulatan rakyat se - olah dibuat terpisah berbeda dengan konsepsi awalnya, di mana negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsepsi me ka - nisme kekuasaa dalam penye - leng garaan pemerintahan. Kedua konsepsi tersebut sa - ling menopang berjalan secara si - multan, bahkan dapat dikatakan saling melengkapi sehingga tidak bisa dipisahkan. Franz Magnis Suseno mengatakan, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti se sung guhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk memper ta - han kan kontrol atas negara hukum.

Hukum dan demokrasi awalnya diharapkan menjadi tiang penyangga pasca setelah run tuh - nya rezim Orde Baru, dalam upaya mewujudkan rasa keadilan dan kepastian di kehidupan masya rakat. Akan tetapi, berdasarkan rea - litas yang ada, masih jauh dari ekspektasi apalagi dikaitkan dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto, yang artinya, kese la mat - an rakyat merupakan hukum tertinggi. Seperti halnya dalam pro - ses penegakan hukum, untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi belakangan ini masih dirasa tebang pilih. Adapun penyelesaian kasuskasus hukum yang dirasa masih tebang pilih bahkan ironisnya bisa dikatakan tidak mem be ri - kan keadilan dan kepastian hukum.

Seperti kasus “penyiraman air keras Novel Baswedan” yang sudah hampir dua tahun kasus ini masih pada tahap proses inves ti - gasi. Apabila dibandingkan de - ngan kasus yang hoaks yang men - je rat Ratna Sarumpaet, dirasa sa - ngatlah timpang karena proses investigasi dalam mengungkap kasus Ratna Sarumpaet relatif sa - ngat singkat. Terlepas alasan apa pun itu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sementara hukum tidak akan tegak apabila substansi dari hu - kum tersebut tidak meng ako mo - dasikan keinginan masyarakat sehingga acap kali tidak mem berikan keadilan dan kepastian hukum.

Jerome Frank dalam bukunya berjudul Law and The Modern Mind menyebutkan, penye - bab utama ketidakpastian hu kum adalah ketidakpastian pera turan. Hukum menjadi salah satu produk penting dari para pe nguasa. Hal ini terjadi bukan sematamata karena dorongan kekua saan yang mengatur atau karena pa - da kekuasaan membentuk hukum. Akan tetapi, kurangnya par - tisipasi civil society dalam pem - ben tuk hukum (undang-undang) sehingga memar gi nal kan kepentingan dan kebutuhan ma - syarakat. Secara simbolis sering digam bar kan bahwa pemerintah bekerja hanya untuk rakyat (daulat rak yat) sebagaimana ucapan Abrham Lincon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (from the people,of the people, for the people) .

Maksud “dari rakyat” adalah mereka sebagai penyelenggara negara atau pemerintah harus didukung oleh rakyat. Maksud “untuk rakyat” adalah apa pun yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pe nyelenggara pemerintahan haruslah berdasarkan mencerminkan kehendak masyarakat. Lebih lanjut yang dimaksud dengan “oleh rakyat” adalah penyelenggara negara dilakukan sendiri oleh rakyat atau atas nama rakyat atau mewakili rakyat tersebut.

ADAM SETIAWAN
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia










Berita Lainnya...