Edisi 11-02-2019
Perlajaran Berharga Meikarta


Kualitas hukum, baik dalam lingkup regulasi maupun penegakan hukum, akan berpengaruh pada kemudahan berusaha di Indonesia.

Regulasi yang buruk akan berpengaruh pada munculnya kendala perusa haan dalam menjalankan usa hanya. Seba gai contoh regulasi yang meng atur perizinan banyak mem be ri kan kendala dalam menja lan kan usaha. Pelaku usaha mencari celah untuk mengatasi kendala ter - sebut dengan bernegosiasi meng gunakan kekuatan modal nya kepada penguasa pem - be ri izin. Masih segar dalam ingat an, pada kasus Meikarta, pelaku usaha terpaksa membe ri setoran dan ditengarai mem fa si litasi perjalanan ke luar negeri se jumlah pejabat di lokasi usa ha nya. Situasi tersebut men ja di kan pelaku usaha mengambil ri siko besar berha dapan de ngan hukum.

Berurusan dengan kasus hu kum bagi suatu perusahaan menjadi masalah serius. Ada pe kerjaan penting harus disele sai kan untuk menjaga reputa si perusahaan tersebut. Sege ra menyelesaikan kasus hu - kum nya dan menjaga atau bah kan harus mengembalikan reputasi perusahaan. Meng - ikuti proses hukum meru pakan kon se kuen si yang harus di jalani untuk menyelesaikan kasusnya. Tak kalah penting - nya konsentrasi reputasi kor - po rasi agar tidak tergerus dan terjun bebas. Kualitas penegakan hukum pun mempunyai andil besar da lam menciptakan kemu dah - an atau kendala dalam men ja - lan kan usaha.

Kepastian hu - kum men jadi satu ukuran yang harus bisa menjadi acuan da - lam situa si apapun. Kepastian hukum ini akan berjalin ke lindan dengan kepastian beru - saha. Karut marutnya penegakan hukum akan ber dampak pada hengkangnya inves - tor dan se ca ra otomatis akan menangkal arus masuknya investasi baru di suatu negara, termasuk Indo ne sia. Mul tiplier effect dari inves tasi pun akan terpegaruh di antaranya melambatnya per tumbuhan ekonomi, meni pis nya lapang - an kerja, dan berku rang nya kon tribusi sosial dari peru - sahaan. Sejumlah perusahaan saat ini berurusan dengan KPK.

Beberapa di antaranya dijerat de ngan pidana korporasi, seperti Nindya Karya, Duta Graha Indah, PT Tuah Sejati, dan PT Putra Ra - madhan. Belum lama ini juga muncul kasus suap per izinan proyek Mei karta yang me libatkan se - jum lah pejabat Pe - merintah Kabupaten Bekasi dan personel perusahaan itu. Ten - tu kasus ini ber pe nga - ruh pada nama besar korporasi, Lippo Group, induk peru sa ha an yang membawahi proyek ter - sebut.

Prestasi dan Reputasi

Lippo Group yang lebih dari lima puluh ta - hun men jalan kan beragam usahanya mem pu nyai jejaring bisnis besar. Me mulai usaha dengan men di rikan Bank Lippo yang kini menjadi CIMB Niaga, hingga kini bermacam industri bisnis dijelajahi mulai dari properti, hunian, hiburan, pendidikan, media, teleko mu - ni kasi, ritel, sampai dengan ke - sehatan. Kiprah ini membuat layanan bisnisnya men jang - kau luas publik. Beberapa brand kor po rasi ini akrab di telinga, sebut saja Lippo Village, Lippo Cika rang, Lippo Karawaci, Lippo Mall, Uni ver - sitas Pelita Harap an, Cinemaxx, dan Rumah Sakit Siloam.

Terbaru proyek Meikarta yang digadang menjadi sebuah mega proyek da lam mem ben tuk suatu kota mandiri di ka wasan Kabu pa - ten Bekasi. Mei kar ta dica - nang kan akan me mi liki kom - pleks tempat ting gal, pusat perbelanjaan, tem pat hiburan, rumah sakit, hing ga pen di - dikan. Merujuk data di Wi ki - pe dia, pada 2010 kor porasi ini ter catat memiliki jumlah kar - yawan lebih dari tu juh ratus ribu karyawan ter se bar di berbagai lini bisnisnya. Jum - lah yang besar untuk me nekan bertambahnya angka peng - ang guran. Jejaring bisnis dengan jang kauan layanan luas ini juga didukung dengan pe ngem - bangan aksi social cor po rate.

Bagi korporasi besar se perti Lippo Group, aksi ini men - jadi konsekuensi logis sebagai bentuk tanggung ja - wab bisnisnya terhadap sosial, eko no mi, dan ling kungan, sekal i gus mening kat kan repu - ta si nya di hadapan publik. Di bi dang pendidikan, grup ini me ngelola Universitas Pelita Ha rap an. Sementara di bidang kesehatan memiliki jaringan Rumah Sakit Siloam dan Moch tar Riady Institute for Nanotechnology. Lembaga riset kesehatan ini mem fo kus - kan penelitiannya di bidang kanker hati dan kolon. Kasus Meikarta menga bur - kan reputasi dari kiprah bisnis dan aksi sosial yang dijalankan bertahun-tahun tersebut. Tak ber selang lama dari kasus itu, saham milik Lippo Group mu - lai melemah di pasar saham. Nilai saham milik Lippo Group di bursa saham harus meng - uap sebesar Rp1,43 triliun.

Membangun Integritas dan Tata Kelola yang Baik

Kasus hukum ibarat tsu na - mi bagi korporasi besar. Ia bisa memorak-porandakan struk - tur bisnis dan sosial di setiap lini. Dalam kasus Meikarta yang menjadi contoh tulisan ini, publik akan memper sep si - kan negatif pada institusinya. Kiprah positif yang sudah di - bangun puluhan tahun pun akan tergantikan, mung - kin untuk sementara waktu. Situasi ini juga terjadi pada beberapa institusi ne - gara. Pe ri laku korupsi pe - gawainya akan menutup re - putasi positif institusinya. Kasus korupsi yang meli bat - kan oknum pe ga wai pajak akan mengaburkan capaian positif institusi pajak.

Bahkan, bisa mengaburkan capaian positif lembaga induk nya, yakni Kementerian Ke uang an. Be - gitu juga pada insti tusi peng - adilan, terungkap nya kasus korupsi personelnya akan meng aburkan capaian po sitif dalam pembaruan pe ra dilan yang dilakukan Mah ka mah Agung. Besarnya pengaruh hukum pada suatu korporasi ini men - jadi pekerjaan bagi pengelola negara ini. Tentu bukan berarti penegakan hukum harus ber - ja rak terhadap korporasi besar dengan jaringan bisnis dan layanan yang luas. Akan tetapi, aspek kemanfaatan juga perlu dipertimbangkan sebagai ba - gi an pendekatan penegakan hu kum.

Menciptakan ke mu - dah an berusaha perlu dito - pang dengan instrumen hu - kum yang mampu mem be ri - kan kepastian bagi pelaku usa - ha dan perlindungan bagi pub - lik. Menutup celah transaksi antara pemegang kuasa de - ngan pelaku usaha juga perlu terus diupayakan. Bagi korporasi, penerapan tata kelola yang baik dengan mengedepankan profe sio na - lis me dan integritas merupa - kan faktor penting dalam men cegah “tsunami” akibat kasus hukum. Kasus Meikarta memberi pelajaran berharga bahwa kiprah positif, baik di lini bisnis maupun sosial yang dilakukan oleh kelompok usa - ha ini, dapat terdampak dengan kasus hukum terjadi pada salah satu usahanya.

Publik pun perlu melihat secara cermat dan memilah kasus hu kum yang menimpa suatu ins titusi dengan kinerja, prestasi, kontribusi, dan reputasi lem ba ga secara menyeluruh.

M NUR SOLIKHIN
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)







Berita Lainnya...