Edisi 11-02-2019
Pemerintah Perlu Telusuri Dana LSM Asing


JAKARTA –Pemerintahan Jokowi- JK diingatkan tentang perlunya menelusuri sumber aliran dana yang diperoleh LSM asing berkedok lingkungan.

Pasalnya, selama ber tahun-ta hun organisasi ini disinyalir men jadi kaki tangan asing un tuk melakukan kampa nye hi tam terhadap industri sawit dan kebijakan Pemerintah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anggota DPR Fraksi Gol kar Firman Subagyo menang gapi sikap tegas Perdana Men teri India Narendra Modi yang mem - blokir rekening bank Greenpeace karena menerima sumbangandanatidaksah. Akibatpem - blokiran rekening itu, Green - peace menutup dua kantor per - wakilannya di New Delhi dan Patna serta me mangkas 40 karyawannya.

Se lain Gree n - peace, Pemerintah India men - cabut izin bagi ri buan kelom - pok yang didanai asing. Firman menambahkan, ke - te gasan terhadap Greenpeace juga ditunjukkan Pemerintah Brasil. Ketika bertemu Men - teri Kehutanan dan per wakilan par lemen di Brasil secara te - gas me reka menolak kehadiran Gree npeace. “Brasil punya aturan yang harus dihormati semua pihak termasuk mengenai urusan lingkungan. Pemerintah Brasil tidak pernah memberikan pe - ng akuan bagi Greenpeace yang tidak menghormati kebijakan pemerintah,” kata Firman di Jakarta belum lama ini.

Firman berharap Indonesia punya keberanian sama seper - ti Pemerintah India dan Brasil. Apalagi selama bertahun-ta - hun beroperasi di Indonesia, Green peace tidak menun juk - kan keberpihakan pada ke pen - tingan nasional. Bahkan, dalam banyak ak si - nya, Greenpeace selalu me nyu - dutkan pemerintah. Tin da - kannya sangat merendahkan kedaulatan dan hukum di In - donesia. “Presiden saja tidak be rani melanggar aturan dan hu kum, masa Greenpeace di - biarkan melakukan pelang garan selama bertahun-tahun. Ka rena itu, perlu sikap tegas pemerintah agar Indonesia dihor mati dunia,” kata Firman. Pengamat ekonomi Ins ti - tute for Development of Eco - no mics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira ber pen da - pat, kam panye hitam Green - peace serta LSM lain yang me - nyerang in dustri sawit harus cepat ditangani agar dampaknya tidak me luas terhadap ne - raca per da gangan dan inves - tasi luar ne geri.

Apalagi Indo - nesia meng ala mi defisit neraca pem ba yaran serta harga CPO terus terkoreksi. Selain tetap melobi negara importir serta membuka akses pasar baru, pemerintah perlu tegas terhadap aksi kampanye hitam. “Sikap tidak peduli ber - akibat pada kehancuran in dus - tri sawit. Masalah seperti ini per nah terjadi dengan ko mo - ditas lain, seperti rempah-rem - pah yang kini hanya kita dengar cerita kejayaannya saja,” kata Bhima. Pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soe do - mo sepakat bahwa sebagian besar LSM asing di Indonesia tidak mematuhi prosedur dan atur an hukum. Karena itu, te - pat jika pemerintah bersikap tegas dan tanpa kompromi.

“Investigasi perlu dilakukan terhadap Greenpeace, ser-ta LSM lain untuk mengetahui ke - patuhan terhadap hukum In do - nesia. Ada indikasi kuat NGO asing yang beroperasi di In donesia pada umumnya me nye - rang kepentingan industri sa - wit dan kebijakan peme rin tah, tanpa menghormati pro sedur dan aturan hukum,” ujarnya.

Sudarsono