Edisi 12-02-2019
Lagi, 3 Pejabat Kembalikan Rp1,7 Miliar


JAKARTA - Tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kem bali mengembalikan uang sejumlah Rp1,7 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan, kemarin penyidik kembali menerima pengembalian Rp1,7 miliar dari tiga orang PPK proyek-pro yek Sistem Penyediaan Air Mi num (SPAM). Sebelumnya, da lam perkembangan pe na ngan an penyidikan kasus du ga an suap proyek SPAM dan pro yek pengadaan pipa high den sity polyethylene (HDPE) Ke men te - ri an Pekerjaan Umum dan Pe ru - mahan Rakyat (PUPR) TA 2017- 2018 sudah ada 13 PPK yang mengem ba li kan Rp3 miliar. “Sehingga total pengem ba - li an di bulan Februari 2019 ini adalah Rp4,7 miliar dari 16 orang PPK proyek-proyek SPAM di Kementerian PUPR.

Untuk nama 3 PPK yang me - ngem balikan Rp1,7 miliar di hari Senin, 11 Februari ini, dan 13 PPK sebelumnya yang su - dah mengembalikan Rp3 mi - liar selengkapnya baru akan di - bu ka di sidang,” ungkap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Ja karta, tadi malam. Mantan pegawai fung sio nal pada Direktorat Gratifikasi KPK ini mengatakan, KPK meng - hargai sikap kooperatif 16 PPK tersebut yang telah me ngembalikan uang dan me ng akui penerimaan uang. Me nu rut Febri, saat ini KPK telah me ne - rima pengembalian total Rp4,7 miliar dari 16 PPK dan menempatkannya sebagai ba gian dari berkas perkara untuk para tersangka yang sedang diproses.

“Jadi, kami hargai sikap ko - peratif tersebut. Ke-16 orang ini bukan hanya memegang 16 proyek, karena satu PPK bisa memegang satu proyek dan bisa memegang lebih dari dua proyek. Bagi pihak-pihak lain atau PPK lain di Kementerian PUPR yang juga diduga mene - rima uang terkait proyek SPAM atau proyek lainnya, agar se - gera mengembalikan uang ke KPK,” tandasnya. Febri mengatakan, dengan pengembalian Rp4,7 miliar oleh 16 PPK tadi maka me - nunjukkan banyak proyekpro yek SPAM dan HDPE di ling kungan Kementerian PUPR yang diduga terjadi transaksi dugaan suap.

Guru Besar Fakultas Hu kum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jamal Wiwoho menilai ada sedikitnya tiga hal yang harus dilihat atas pe ngem balian Rp4,7 miliar oleh 16 PPK di ling - kungan Kemen terian PUPR ke KPK. Pertama, tindakan pengem balian uang oleh 16 PPK itu patut di apresiasi. Kedua , pengembalian uang tidak menghilangkan pidana yang diduga dilakukan 16 PPK tersebut. Ketiga, lanjut Jamal, dengan melihat pengembalian uang yang dilakukan 16 PPK berarti ada masalah pada meka nisme pengawasan internal di lingkungan Kementerian PUPR.

Seharusnya Ke men te - rian PUPR meningkatkan peng awasan internal dalam satuan-satuan kerja agar tidak terjadi dugaan suap.

sabir laluhu