Edisi 12-02-2019
MA Tolak Kasasi Bos First Travel


JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan tiga terdakwa kasus pencucian uang biro perjalanan umrah PT First Travel Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan.

Atas putusan MA tersebut, ke ti ganya tetap menjalani hu kum an sesuai vonis Pengadilan Ne geri Depok. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok men - ja tuhkan vonis 20 tahun pen ja - ra terhadap pemilik agen umrah First Travel, Andika Surach - man. Istrinya, Anniesa Hasi bu - an, divonis 18 tahun penjara. Ha kim juga menjatuhi pasang - an suami-istri tersebut dengan hukuman membayar denda se - besar Rp10 miliar subsider ku - rungan penjara selama delapan bulan.

Sementara adik Anniesa, Siti Nuraida alias Kiki Hasi bu - an, dihukum 15 tahun penjara. Putusan itu diadili ketua majelis Andi Samsan Nganro de ngan anggota Margono dan Eddy Ermy. Andika-Anniesa di - adili dalam nomor perkara 3096 K/Pid.Sus/2018 dan Kiki de - ngan nomor 3095 K/Pid.Sus/ 2018. “Itu sudah putus ya . MA tingkat kasasi menolak kasasi ter dakwa dan kasasi penuntut umum,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat di - kon firmasi kemarin. Putusan MA tersebut ter - tuang dalam nomor 3096 K/ PID.SUS/2018 tertanggal 31 Ja nuari 2019. Andi menga ta - kan, pertimbangan MA me no - lak karena kasasi yang diajukan terdakwa tidak memiliki alasan kuat terkait barang bukti.

“Ar tinya (MA) menganggap alasan kasasi terdakwa bahwa itu tidak beralasan sehingga itu ditolak. Dengan ditolaknya kasasi itu, berarti berlaku putusan sebe - lumnya,” tandasnya. Kuasa hukum jamaah First Travel Riesqi Rahmadiansyah menyayangkan keputusan MA yang menolak kasasi Andika dan Anniesa. “Dengan aset di - ram pas negara, berarti tidak ada lagi cara memberangkatkan ja maah dan nasib jamaah se ma - kin jelas untuk tidak berangkat. Ada jumlah korban sebanyak 63.000 jamaah menurut dak - wa an jaksa, dan menurut status hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ada 58.000 jamaah. Advokat prorak yat akan segera melakukan upaya hukum dalam 2-3 hari ke depan,” kata Riesqi.

Menurut dia, jika aset ma suk dalam sita negara sesuai SK Menteri Kehakiman RI No M.04.PR.07.03/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ru tan dan Rupbasan sehingga tu gas Rupbasan adalah penyim pan an benda sitaan dan barang ram - pasan negara. “Berda sar kan Pasal 44 dan 46 KUHAP, apa bila benda disita dalam pro ses hukum dan dirampas ne ga ra, maka benda itu dimus nah kan dan dirusak agar tidak da pat dipergunakan lagi,” ungkapnya.

Binti mufarida/inews