Edisi 12-02-2019
Waspada , Tren Hoaks Meningkat


JAKARTA–Waspadai gempuran hoaks jelang Pemilu 2019. Peringatan ini perlu disampaikan mengingat ada tren kenaikan hoaks yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pada Januari 2019 ditemukan lebih dari 70 hoaks. Jumlah ini meningkat dibanding 10 bulan lalu sebanyak 60 hoaks. Keprihatinan peningkatan hoaks ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Walaupun tidak mudah untuk menangkalnya, mereka menandaskan pemerintah akan melakukan langkah aktif untuk mencegah penyebarluasan hoaks.

“Januari ini 70 lebih. Ini baru satu bulan dan perkiraannya akan meningkat,” kata Rudiantara di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin. Menurut Rudiantara, un - tuk menghadapi masalah ters - ebut, pihaknya tidak hanya menunggu laporan ma sya rakat, tapi juga melakukan pe nyi - siran. Di sisi lain, Ke men ko m - info tetap akan berusaha trans - paran kepada masyarakat. Dia menyebut, setiap hoaks yang sudah diverifikasi dapat dilihat di portal stophoax.id .

“Sekarang kami membuat jaringan setiap hari bukan orang mengambil akses ke stop hoax.id, tapi kami sarikan da lam bentuk pdf. Kami berikan kepada te - man-teman media, teman-tem - an network yang je jaringnya memang sa ngat concern pada masalah hoaks agar masyarakat lebih tahu lagi bahwa ini hoaks atau bukan,” ungkapnya. Dia pun meminta agar ma - syarakat turut terlibat aktif da - lam penanganan hoaks. Par tisipasi bukan hanya me la - porkan ada temuan hoaks, me - lai nkan juga dengan mem ba gikan informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Termasuk me - dia untuk melaporkan kalau ada hoaks, kami akan veri fi - kasi, kami validasi, dan kami akan kembalikan ke temanteman media,” ucapnya. Rudiantara lebih jauh men - jelaskan, idealnya pe nang kal - an hoaks dilakukan dengan me ning katkan literasi ma sya - rakat. Namun, hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan hoaks sangat merugikan, ter - ma suk bagi pemerintah sebab keberadaan hoaks me ma tahkan kerja yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah.

“Pemerintah sudah bekerja luar biasa, tapi dipatahkan de - ngan semburan berita tidak je - las, berita bohong, dan fit nah,” tuturnya. Menurut dia, jika hoaks te - rus diembuskan secara kon sis - ten, maka akan melahirkan se - buah post-truth . Dalam hal ini ada kecenderungan orang ti - dak lagi menggunakan logika dalam mencari kebenaran, tapi lebih pada pembenaran sesuai de ngan opini pribadi. “Ini me - munculkan keragu-raguan ka - re na disemburkan terus-me - ne rus dan konsisten. Maka, sebagian besar kita kehilangan logika dan menyatakan itu benar. Ini sungguh berbahaya siapa pun dia yang me nyam - paikan,” katanya.

Mantan panglima TNI ini lantas menyebut kondisi saat ini sebagai fenomena revolusi lima jari. Revolusi jari me ru - pakan perubahan arus in for - masi yang bisa dilakukan siapa pun hanya bermodalkan gad - get dan kecepatan jarinya. Dia mengakui tidak mudah menghadapi hoaks. Apalagi ber - dasarkan data sebuah lem baga menunjukkan sebanyak 88,4% masyarakat Indonesia berbicara tentang SARA. Ka re na itu, pe ne - gakan hukum harus dila kukan secara tegas. “Tidak peduli siapa pun dia, harus penjarakan, pen - jarakan saja.

Tidak ada takut kita. Ka rena apa? Ini sumber per pe - cah an. Kalau tidak di ta ngani se - cara tegas, kita nanti me nuju pa - da the point of no return. Se telah kita berantakan, baru kita sadar bahwa kita telah rusak,” pa par - nya. Senada, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa saat ini ter - jadi fenomena tsunami in for - masi. Fenomena ini cenderung mengaburkan sejumlah fakta. Dia mengaku sering kali infor - masi yang dikeluarkannya ti - dak disampaikan secara utuh sehingga berdampak pada pe - ngaburan fakta.

“Namun, kadang pula informasi yang saya sampaikan di kutip tidak lengkap, yang ke - mudian berkembang jadi hoaks. Agar informasi publik tidak kabur, saya minta humas pemda dan pemerintah pusat tidak ragu-ragu saling koor di - nasi agar menginformasikan secara utuh dan lengkap program pemerintah,” jelasnya. Tjahjo juga berharap peran kehumasan mampu me ne tra lisasi dan merespons cepat jika ada berita yang bermuatan ujar - an kebencian, fitnah, hoaks, berita bohong, ataupun poli ti - sasi SARA.

Hal ini untuk meng - hadirkan suasana kondusif dan masyarakat tidak terbawa arus informasi salah. Sementara itu, pakar tek - nologi informasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yog ya - karta Ismail Fahmi menilai hoaks sebenarnya sudah ada sejak lama dengan berbagai macam isu. Selain itu, tren hoaks juga selalu meningkat di setiap event politik, apalagi jelang pilpres dan pileg seperti saat ini. “Jenis hoaks politik saat pilpres meningkat, yaitu untuk kepentingan dalam me - mengaruhi opini publik. Ha - nya saja hoaks ini keba nyak an diciptakan orang yang tidak jelas,” terangnya.

Kendati begitu, agar hoaks ini tidak berkepanjangan, yang merasa tidak membuat hoaks harus segera melakukan kla ri - fikasi sehingga publik me nge - ta hui berita hoaks itu tidak be - nar. Selain itu, juga perlu ada literasi kepada masyarakat dalam mencermati pem be ri ta - an hoaks ini. Hanya saja untuk literasi tersebut memang me - merlukan waktu. Adapun sosiolog media Uni - versitas Gadjah Mada (UGM) M Sulhan mengatakan, meski ti - dak ada riset yang cu kup kuat un tuk mengaitkan hoaks de - ngan pilpres, namun secara ka - sar-mata hoaks me mang cen derung naik saat mo mentum pe - milu maupun pilkada.

Hal ini me mang ka re na arus hoaks me - ngalir dengan kepentingan po li - tik dan eko nomis. “Ada dua pemicu hoaks ini. Pertama, karena partisipasi dan simpatisan. Kedua, mun cul ka - rena momentum dan ke sem - patan. Keduanya ke mu dian bersinergi sedemikian rupa. Mungkin karena hajat po litik yang membuat mag ni tude-nya bertambah,” paparnya.

Dita angga/ priyo setyawan