Edisi 12-02-2019
DKI Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih


JAKARTA –Pemprov DKI Jakarta segera mengambil alih pengelolaan air bersih dari pihak swasta.

Pengambilalihan melalui jalur perdata ini merupakan rekomendasi Tim Evaluasi Tata Kelola Air karena melihat adanya ketidakadilan dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang dibuat pada 1997. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi terkait dengan po lemik pengelolaan air. Me - nurutnya, rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air adalah pengam - bil alihan pengelolaan air di Jakarta dari swasta.

“Pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai hak dasar warga Jakarta adalah prioritas Pem - prov DKI. Untuk itu, sikap kami jelas yakni mengambil alih pe - ngelolaan air di Jakarta. Ini juga sekaligus mendukung terca - painya percepatan target per - luasan cakupan layanan air ber - sih,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Anies menjelaskan, peng - ambilalihan pengelolaan air sa - ngat penting untuk mengoreksi perjanjian yang dibuat pada 1997 lalu. Selama 20 tahun ber - jalan, pelayanan air bersih tidak berkembang sesuai harapan, di antaranya cakupan pelayanan tidak tercapai dari target 82% yang dijanjikan dan tingkat kebocoran air yang mencapai 44,3%.

Menjadikan Jakarta sa - lah satu yang memiliki kebo cor - an air tertinggi dari kota-kota metropolitan di dunia. “Sementara pihak swasta diberikan jaminan keuntungan yang akan terus bertambah jum lahnya setiap tahun. Keti - dak adilan perjanjian ini meru - pa kan perhatian kami,” ujar - nya. Anies menginstruksikan ke - pada Dirut PAM Jaya dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air untuk mempersiapkan langkah teknis pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta, sesuai dengan se - mangat keputusan MK Tahun 2013 dan PP 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Nila Ardhianie me - ngatakan, tim menemukan PKS yang dibuat 1997 tersebut mengandung beberapa keti - dak adilan, seperti adanya hak eksklusivitas yang menye bab - kan Pemprov DKI Jakarta ke - hilangan kontrol kewenangan atas pengelolaan air bersih. Kemudian, seluruh tata ke - lola air dilaksanakan sepenuh - nya oleh mitra swasta mulai pro - duksi sampai pelayanan ke pe - langgan, serta adanya jaminan keuntungan yang dipastikan jumlahnya terlepas dari keter - capaian target kinerja swasta yang pada 2023 akan mencapai Rp6,7 triliun.

Berdasarkan kajian kompre - hensif yang meliputi aspek hu - kum, aspek ekonomi, serta opti - malisasi dan keberlanjutan air bersih, Tim Tata Kelola Air meng gambarkan tiga pilihan kebijakan dan konsekuensinya, yaitu pertama, status quo atau membiarkan kontrak selesai sam pai dengan waktu berakhir - nya yaitu 2023; kedua, pemu - tus an kontrak kerja sama saat ini; ketiga, pengambilalihan pe - ngelolaan melalui tindakan perdata.

“Opsi status quo tidak kami sarankan karena memiliki ba - nyak kelemahan bagi kepen - ting an Pemprov DKI dan ma - sya rakat Jakarta pada umum - nya karena Pemprov DKI tidak akan mampu mencapai target penambahan layanan air pe - mipaan karena adanya hak eks - klusivitas mitra swasta dalam in vestasi dan pengelolaan,” ujarnya. Opsi pemutusan kontrak se - pihak, lanjut Nila, juga bukan opsi yang realistis dari kajian legal dan pelayanan. Opsi meng akibatkan biaya termi nasi yang besar sebagaimana yang tercantum dalam per jan ji an kerja sama, yaitu Rp1 triliun lebih.

“Maka opsi yang akan kami sarankan adalah pengam - bilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata,” ujarnya. Dirut PAM Jaya Priyatno Bambang Her nowo me nu tur - kan, opsi peng ambilalihan pe - nge lolaan mela lui tindakan per - data akan dibi carakan terlebih da hulu dengan kedua operator Aet ra dan Palyja sebelum per - jan jian kerja sama dilakukan atau Head of Agree ment.

Bima setiyadi