Edisi 12-02-2019
Jangan Sembarang Bikin Polisi Tidur


JAKARTA - Pembuatan polisi tidur atau tanggul pengaman jalan tidak bisa sembarangan. Ada ketentuan yang harus dipatuhi, namun kebanyakan warga tidak mengetahui aturan pembuatan polisi tidur.

Ini disebabkan minimnya sosialisasi. Sosialisasi harus melibatkan peran RT/RW melalui pamflet, brosur, hingga komunikasi lang sung, karena pembuatan polisi tidur tentunya diketahui pengurus RT setempat. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike me ngata - kan, warga atau pengurus RT yang membangun polisi tidur tanpa izin dan desain tidak sesuai spesifikasi diberikan sanksi. “Buat juga kawasan per contohan polisi tidur yang sesuai izin dan spesifikasi se hing ga masyarakat bisa lang sung mengetahuinya,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Kepala Seksi Bidang Ang kut - an Darat Dinas Per hu bung an DKI Jakarta Fajar Nu gra haini me - nyarankan warga me naati aturan se be lum membuat polisi tidur. We wenang pem ba ngunan tang - gul pengaman jalan ini di atur da - lam UU No 22 Tahun 2009 ten - tang Lalu Lintas dan Ang kutan Jalan (LLAJ) dan Per da No 12 Tahun 2003 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ke reta Api, Sungai, dan Danau, ser ta Pe nye - berangan di DKI Jakarta. Tidak ada perizinan untuk masyarakat umum membuat polisi tidur karena kewe na - ngan nya berada di pe me rintah, misalnya jalan provinsi ada di gubernur dan jalan lingkungan ada di wali kota atau bupati.

“Karena kurang sosialisasi, me - kanisme bagai mana perizinan dan spesifikasi desain polisi ti - dur membuat warga yang me ra - sa butuh langsung mem buat - nya. Jadi, kita akan terus so si - alisasikan hal ini,” ungkap Fajar. Dia menuturkan, model polisi tidur meliputi speed bumb, speed hump , dan speed table . Speed bump dikhususkan untuk area parkir, jalan privat, dan jalan di lingkungan ter batas dengan kecepatan di bawah 10 kilometer per jam. Polisi tidur ini dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar bagian atas minimal 15 cm, dan ke lan - daian 15% (selengkapnya lihat info grafis ).

“Fakta di lapangan banyak yang bangun polisi tidur enggak berizin dan enggak sesuai spesifikasi,” ujarnya. Minimnya sosialisasi dan mekanisme perizinan pem - buatan tanggul pengaman jalan menyebabkan polisi tidur kian menjamur di Jakarta. Polisi tidur menghambat laju ken da raan dan menimbulkan ke macetan. Berdasarkan pantauan, po - lisi tidur tidak sesuai spesifikasi banyak ditemukan di beberapa jalan permukiman. Tanpa ke - tentuan, polisi tidur dibuat cukup tinggi sehingga beberapa di antaranya mengenai bodi ba - wah kendaraan. Ada juga polisi tidur yang dibangun menyerupai jalanan tanpa perbedaan warna. Kon - disi ini diperburuk penerangan jalan yang minim akibatnya membahayakan pengguna ja - lan karena kaget saat me lin tasi polisi tidur tersebut.

Seperti di Jalan Palmerah Barat III, Jakarta Barat, polisi tidur di kawasan tersebut cu kup banyak. Sekitar delapan polisi tidur di jalanan sepan jang satu kilometer itu. “Dulu lebih ba - nyak lagi, tapi karena jalan di - beton jadi agak ber kurang,” kata Rian, 32, warga Palmerah. Taswin, 38, warga Ke man - doran, Jakarta Selatan, menga - ku tidak mengetahui pasti pembuatan polisi tidur. Selama bertahun-tahun tinggal dia tak pernah mendapatkan teguran maupun pelarangan mem ba - ngun polisi tidur. “Saya yang buat atas persetujuan warga se - kitar,” ujarnya.

Di depan rumah Taswin ter - dapat polisi tidur setinggi ham - pir 10 cm. Tanpa cat kuning, polisi tidur itu membahayakan pengguna jalan. Dia beralasan pembuatan polisi tidur lantaran di kawasan tersebut banyak anak-anak bermain. Adanya polisi tidur dapat mengurangi kecepatan kendaraan. “Kalau sampai ke ce - lakaan, nanti kita yang repot sendiri,” ucapnya. Di Tambora, Jakarta Barat, polisi tidur dibuat secara ber lapis dengan ketinggian 5-7 cm di Jalan Krendang, Jembatan Besi dan dekat Stasiun Duri. Jalanan yang menjadi tempat bermain anak-anak menjadi alasan warga membangun po lisi tidur di lokasi itu. Mereka khawatir tanpa polisi tidur akan membuat warga ter - luka atau mengalami kecelakaan akibat kecepatan tinggi ken da - raan.

“Mana kita tahu aturannya. Orang setahu kita dari dulu buat polisi tidur enggak ada aturan - nya,” kata Ramdan, 32, warga Tambora. Dia kemudian menantang tegas petugas Dinas Per hu bung - an DKI untuk melakukan pe - nertiban. Sejauh ini polisi ma - upun Pemprov DKI tidak pernah menyosialisasikan ke tentuan pembangunan polisi tidur. Dia juga berencana pa sang badan bila terjadi pe nertiban pembuatan polisi tidur di Tambora. “Ini enggak pernah ada sosialisasi, tibatiba penertiban, ya enggak mau lah ,” tandasnya.

Bima setiyadi/ yan yusuf