Edisi 12-02-2019
Mengontrol Caleg Mantan Napi Korupsi


KPU telah mengumum kan 49 caleg mantan napi korupsi pada Rabu (30/01).

Jumlah tersebut masih bertambah karena menurut penelusuran Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ada 14 caleg lagi yang belum masuk dalam daftar yang harus diumumkan KPU (nasional.sindonews.com, 07/02/2019). Keputusan meng umumkan nama caleg mantan napi ko rupsi ini tentu menjadi berkah bagi pemilih. Berkah ka rena dengan begitu, pemilih dapat mengetahui caleg yang per nah menjadi narapidana ka sus korupsi. Karena itu, tidak selaiknya mereka dipilih oleh rakyat. Data menunjukkan, DPR men jadi salah satu lembaga sa rang koruptor.

Di sana ko - rupsi tumbuh subur. Kompas (25/01) menulis, selama 2018 KPK me lakukan 30 kali OTT. Dalam pro ses itu, 21 kepala dae rah di tangkap, tiga hakim, dua ang gota DPR, dan sejumlah pejabat birokrasi. Data yang sama me nun jukkan, sampai 2018 DPR dan DPRD menempati ranking teratas pelaku korupsi. Di sebut kan, kasus korupsi yang me libatkan anggota legislatif sebanyak 174 kasus, swasta 151 kasus, pejabat eselon I-III se banyak 86 kasus, wali kota dan bupati 68 kasus, penegak hu kum 18 kasus, kepala lem - baga/kementerian 15 kasus gubernur 10 kasus, dan pengacara 7 kasus. Data itu menggambarkan tamaknya elite kekuasaan di Indonesia. Jabatan politik menjadi ruang bagi individu ter tentu untuk melakukan ko rupsi dan memperkaya diri.

Ma nusia Indonesia memang te ngah menangis karena peri laku koruptif elite politik. Itu lah alasan, langkah bijak KPU meng umumkan caleg mantan napi korupsi laik diacungi jem pol. Pertanyaan kritis ke mu di an ialah apakah de ngan begitu korupsi bakal mati di bumi ini? Tidak. Ko rupsi akan tetap ada se lama sistem politik kita be lum ditata dengan baik. K orup si akan ada se lama manusia korup te rus diberi kesem pat an un tuk men jadi pemimpin di re publik ini. Atas dasar itu, keputusan KPU meng umumkan caleg mantan napi ko rupsi bo leh dianggap sebagai gerbang pertama untuk mem - buka cara lain dalam proses pem be ran tasan korupsi.

Sebagaimana harapan banyak pihak, pengumuman ca leg mantan napi korupsi oleh KPU diharapkan mampu men jadi energi positif berdampak po si - tif tidak saja bagi kinerja lembaga legislatif, tetapi ter uta ma bagi penyelesaian be ra gam peri laku korup di negara ini.

Kejahatan Sistemik

Green dan Ward (2004) menyebut korupsi yang meli batkan elite politik, partai politik, dan elite kekuasaan sebagai ben tuk kejahatan terhadap ne gara. Di sana elite kekua saan menggunakan organisasi sebagai tameng untuk melakukan tindakan korupsi. Suapmenyuap dalam proses pengambilan kebijakan strategis yang melibatkan eksekutif dan legislatif merupakan varian penting motif korupsi. Dengan be gitu, ko - rup si da pat dipakai seba gai alat untuk tu ju an organisasi, mela yani tu juan organisasi, dan menge jar keuntungan melalui ko rup si untuk tujuan or ganisasi.

Me - nurut studi ekonomi politik, korupsi di jalan kan untuk tiga tujuan organisasi; se bagai alat, sebagai pe la yan, dan s e ba gai me - kanisme mencari ke un tungan organisasi. Realitas korupsi yang me li - batkan aktor negara, elite po - litik, elite kekuasaan, dan par - tai politik menunjukkan bah wa korupsi memang dilakukan se - cara sistematis. Menurut An - drei, Ro’ca, dan Matei (2009), korupsi yang dilakukan oleh tiga aktor di atas de ng an sistem yang sis te matis ma suk dalam kategori ke ke rasan negara ter hadap masyarakat. Fakta menunjukkan, se bagian besar pelaku korupsi di Indonesia adalah mereka yang memegang kekuasaan.

Kalau bukan pejabat eksekutif, mere ka adalah anggota legislatif. Kalau bukan elite korporat, mereka adalah pengambil ke - bijakan penting ekonomi di re - publik ini. Karena itu, beragam pendekatan moral dan etis di - anggap tidak cocok alias gagal dalam memerangi korupsi. Sebab, jika pengetahuan dan pendidikan dianggap se - ba gai kecerdasan seseorang, mi nimal mereka itu tidak akan melakukan tindakan korupsi. Se menjak mengikuti pen di - dik an di berbagai tingkatan, me reka telah memperoleh il - mu etika dan moral. Idealnya, ke tika menjadi pemimpin, itu - lah saat di mana mereka mem - praktikkan beragam nilai etika dan moralitas.

Resolusi Sistemik

Berdasarkan penyebaran dan intensitas korupsi, pem - be rantasan korupsi di Indo - nesia memang harus dila ku - kan melalui cara-cara luar bia - sa. Pertama, korupsi me - mang ha rus dianggap se - bagai ke ja hat an luar biasa dan bukan ke jahatan biasa. Karena ke jahatan luar biasa, hukumannya pun harus luar biasa. Maka, hu kuman po - litik KPU dengan meng - umumkan nama-nama napi mantan korupsi bias men - jadi langkah awal inter ven si sistemik korupsi. Pengumuman nama-nama caleg mantan napi korupsi oleh KPU hemat saya di se bab - kan karena berbagai pen de kat - an hukum dan politik selama ini terkesan gagal dan berjalan di tempat. Pendekatan demi pendekatan berujung pada semakin maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Dalam kerangka itu, pakta integritas menjadi hal urgen yang perlu disebut di sini. Dalam standar bahasa pakta integritas, harus pula di ser ta - kan bahwa pemimpin yang melakukan korupsi harus siap menerima hukuman mati. Pak ta integritas itu harus di - tan datangani pada saat pe lan - tikan. Model ini disebut se ba - gai intervensi sistemik. In ter - vensi sistemik mengandaikan ada perubahan sistem hukum dan sistem politik. Seperti di - sebut pada bagian pertama di atas, hukuman mati bisa di ja - di kan pola sistemik dalam mem berantas korupsi. Lang - kah ini diambil dengan bera - gam pertimbangan politik di dalamnya. Intervensi sistemik dalam dua aspek itu, hukum dan politik, harus saling men - dukung dan saling menopang.

Kedua, hukuman sosial bisa berjalan selama masyarakat me lepaskan tabiat pe rm isi vi - tas terhadap perilaku korupsi. Masalahnya, saat ini ma sya ra - kat justru membiarkan peri la - ku buruk ini terus terjadi. Gejala pemberian suap untuk tu - juan memperlancar berbagai urusan administrasi menjadi bukti nyata realitas per mi si vi - tas itu. Indonesia butuh caleg yang berwibawa. Indonesia ti - dak butuh caleg yang ber k a - rak ter jumawa. Korupsi merupakan perilaku jumawa elite kekuasaan yang segera diin - ter vensi secara sistemik.

LASARUS JEHAMAT
Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang








Berita Lainnya...