Edisi 12-02-2019
Menyoal Dasar Penempatan TKI ke Saudi


Tanggal 8 Februari 2019 kemarin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi membuka pendaftaran bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ke Kerajaan Saudi Arabia (KSA).

Episode baru penempatan kembali TKI yang kini disebut Pekerja Migran In - do nesia (PMI) ke KSA itu didasari pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 (Kepmenaker 291/ 2018), tanggal 18 Desember 2018. Masalahnya, kepmen tersebut ramai dipersoalkan ka rena dinilai hanya meng un tungkan kelompok tertentu se hing - ga dianggap tidak adil.

Problem Hukum

Di samping problem ke ti - dakadilan, penerbitan Kepmenaker 291/2018 sejatinya juga bermasalah menurut hukum. Sebab, masih terdapat kepmen lain, yaitu Kepmenaker 260/ 2015, tanggal 26 Mei 2015, yang berisi tentang pelarangan penempatan PMI ke sejumlah negara di Timur Tengah, ter ma - suk KSA. Melalui media seorang pejabat Kemenaker menya ta - kan bahwa Kepmenaker 260/ 2015 tidak perlu diubah sebab penghentian dan pelarangan penempatan PMI ke KSA me nu - rut kepmen tersebut ditujukan untuk 19 negara, sedangkan KSA hanya satu dari 19 negara dimaksud.

Argumentasi itu perlu di - luruskan sebab jika KSA hendak dikeluarkan dari daftar negara penempatan sebagaimana di se - butkan dalam Kepmenaker 260/2015, hal itu semestinya di nyatakan secara tegas di da - lam Kepmenaker 291/2018. Faktanya, tidak terdapat satu pun diktum dalam Kepmenaker 291/2018 yang menyatakan perubahan atas sebagian isi Kep menaker 260/2015. Pada - hal, setiap perubahan atas isi sua tu keputusan badan atau pe - jabat tata usaha negara (TUN) semestinya dituangkan dalam suatu keputusan baru.

Peng - ubah an dimaksud dilakukan baik untuk kepentingan revisi sebagian materi muatan atau untuk pencabutan keseluruhan isi keputusan. Sebagai organ yang me ner - bitkan keputusan, Menaker se - mestinya tidak memiliki ham - batan apa pun untuk menya takan perubahan atas sebagian materiKepmenaker260/2015di dalam Kepmenaker 291/ 2018. Sebab, berdasarkan asas con tra - rius actus, pejabat TUN memiliki kewenangan untuk mengubah keputusannya sendiri.

Keputusan atau Peraturan?

Permasalahan hukum lain dari penerbitan Kep - menaker 291/2018 adalah terkait de ngan produk hu - kumnya. Pada pokoknya, Kep menaker 291/ 2018 ber - isi pedoman tentang pe lak - sanaan penempatan dan per lindungan PMI di Arab Saudi melalui sistem satu kanal. Pro blemnya, jika di - kaji se cara men dalam, Kep - me na ker 291/2018 lebih tepat di golongkan sebagai produk hu kum peraturan, bu kan ke putusan sebab materi mua tan nya bersifat mengatur. Hal-hal yang diatur di da - lam nya terkait persyaratan dan seleksi calon PMI, peng - aturan sistem satu kanal, persyaratan dan seleksi P3MI, dan sebagai nya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, dibedakan antara per aturan (rege - ling) dan keputusan (beschikking). Peraturan ber si fat me - ngatur, sedangkan keputusan sifatnya tidak mengatur. Pe r - aturan merupakan produk regulatif, sedangkan kepu tus - an adalah produk ad mi ni s - tratif. Peraturan berisi norma abstrak yang berlaku umum (abstract and general norm), sedangkan keputusan berisi norma ko n kret dan individual (concrete and individual norm). Peraturan mengatur hu - bu ng an antar-warga negara dan antara organ negara de - ngan warga negara, sementara ke putusan berisi penetapan ten tang berlaku-tidaknya se - suatu atau memutuskan ten - tang sah atau tidaknya se - suatu.

Itulah mengapa per - atur an menteri digolongkan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, sedangkan keputusan menteri yang merupakan pro duk ad mi nis - trasi negara tidak ter golong sebagai peraturan per undangundangan. Dalam hal suatu peraturan menteri dianggap tidak adil, maka pengujiannya dilakukan ke Mahkamah Agung melalui proses judicial review. Se dang - kan jika ketidakadilan muncul pada keputusan menteri, maka gugatan atas keputusan itu di - majukan ke pengadilan tata usa ha negara (PTUN).

Masalah nya, dituangkannya pedoman tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI ke KSA melalui produk kepme na ker, dan bukan dalam bentuk per menaker, membuka pe luang kerancuan di dalam proses peng ujiannya. Merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Per ubahan Atas Undang-Un - dang Nomor 5 Tahun 1986 Ten - tang Peradilan Tata Usaha Ne - gara, Keputusan TUN yang me - rupakan pengaturan yang ber - sifat umum dinyatakan tidak termasuk dalam pengertian Ke - putusan TUN. Jadi, jika Kep me na ker 291/2018 hendak dibawa ke ranah yudisial, muncul per ta - nya an: Apakah pengujiannya dilakukan melalui mekanisme gugatan ke PTUN ataukah di - uji ma terikan ke Mahkamah Agung? Saya berpandangan opsi pertama perlu di prio ri - taskan.

Masa Pemilu

Isu hukum lain yang penting disoroti dari materi muatan Kep - menaker 291/2018 adalah ter - kait dengan pembebanan sya rat kepada calon PMI yang akan di - tempatkan ke KSA. Da lam Pasal 5 Undang-Undang Nom or 18 Tahun 2017 Tentang Pelin du ng - an Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) calon PMI hanya dibebani lima per syaratan; (1) berusia mi ni mal 18 tahun; (2) memiliki kom petensi; (3) sehat jasmani dan rohani; (4) ter daf - tar dan me miliki nomor ke pesertaan ja minan sosial; dan (5) memiliki do kumen lengkap yang dipersyaratkan.

Masalahnya, lima per sya - ratan dalam UU 18/2017 itu diperberat oleh Kepmenaker 291/2018denganmemberikan satu syarat tambahan: calon PMI wajib memiliki Nomor In - duk Kependudukan (NIK). Pe - nam bahan persyaratan itu per - lu di pertanyakan sebab sean - dai nya NIK dianggap sebagai sya rat yang mutlak, semestinya tidak ada kendala bagi DPR dan Presiden untuk menetapkannya di dalam undang-undang. Tetapi faktanya syarat itu sama sekali tidak diminta oleh UU 18/2017. Lebih dari itu, UU 18/2017 juga sama sekali tidak me me - rin tahkan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan calon PMI, baik di dalam peraturan pemerintah (PP), peraturan pre siden (perpres), perm e na ker, atau peraturan badan (BNP2TKI?), misal - nya.

Hal itu menunjukkan lima persyaratan tersebut di - anggap sudah me ma dai oleh pem bentuk un dang-undang sehingga pem be rian syarat kepemilikan NIK semestinya menjadi tidak per lu. Ketika UU 18/2017 mene tap kan persyaratan calon PMI wajib memiliki dokumen leng kap, di dalamnya pastilah sudah meliputi pula dokumen KTP yang memuat nomor NIK. Jadi, ketika Kepmenaker 291/2018 meminta secara khu - sus nomor NIK, hal itu memberi kesan ada sesuatu yang sangat penting dan sedemikian dibu - tuhkan ol eh menaker dari no - mor identitas kependudukan para calon PMI.

Pertanyaannya, adakah kepentingan lain yang hendak disasar oleh Menaker dari kewajiban calon PMI me - miliki NIK? Mengingat penempatan PMI ke KSA dilakukan pada ma - sa Pemilu, sedangkan NIK merupakan salah satu elemen yang dinilai penting di dalam penyelenggaraan Pemilu, maka kemungkinan adanya korelasi antara penetapan persyaratan kepemilikan NIK calon PMI dengan kepentingan Pemilu ada baiknya ditelusuri. Untuk diketahui, pada pe - nyelenggaraan Pemilu 2019 KPU membuat kebijakan yang menetapkan NIK sebagai in for - masi terbatas yang tidak bisa di - akses secara bebas.

Hal itu di te - rapkan KPU dengan cara me nutupi sebagian nomor NIK Pe mi - lih yang terdapat di dalam daf - tar pemilih. Kebijakan KPU itu sempat dipersoalkan oleh ba - nyak pihak, terutama dari pe - serta pemilu. Bagi partai politik dan para calon anggota legis la - tif, nomor NIK pemilih me ru pa - kan elemen penting yang di - butuhkan untuk membantu me reka dalam penjaringan ca - lon pemilih. Dengan mengetahui data ke pendudukan perseorangan itu, peserta pemilu dapat me la - ku kan mapping politik untuk mem proyeksikan jumlah pero - lehan suara.

Masalahnya, pada posisi yang lain, penerbit Kep menaker 291/2018 juga adalah bagian dari peserta pemilu. Be rangkat dari hal tersebut, pe ne lusuran terhadap kemungkinan adanya pertautanantarape netapansya - rat kepemilikan NIK bagi calon PMI dengan kepentingan pe mi - lu menemukan urgensinya. Apalagi, calon PMI yang akan ditempatkan ke KSA ber da sarkan Kepmenaker 291/ 2018 pada masa pemilu ini jum lahnya disebut-sebut seba nyak 30.000 orang.

Dan puluh an ribu orang itu adalah juga pemilih pemilu. Sebab itu, selaku peng awas atas pe laksanaan UU 18/2017, DPR perlu memanggil Me naker un tuk meminta pen je lasan lebih lanjut terkait se jum lah per soal an hukum di atas.

Said Salahudin
Konsultan Independen/ Pemerhati Hukum Perburuhan











Berita Lainnya...