Edisi 12-02-2019
Perlunya Hukuman Berat untuk Koruptor


Korupsi memang men jadi momok ba gi proses demokrasi. Korupsi dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrat atau pemerintahan yang berjalan.

Korupsi tidak hanya merugikan instansi pemerintahan terkait, tetapi juga merugikan seluruh ma syarakat Indonesia. Tak hanya itu, ko rupsi juga bisa me nyebabkan ter ganggunya proses pem bangunan ekonomi dan politik di suatu negara. Begitu besar nya keru gi an yang ditimbulkan ko rup si, na mun tetap saja banyak pa ra pe jabat melakukan korupsi. Kasus korupsi yang men je - rat para pejabat khususnya kepala daerah seolah tidak pernah ada habisnya. Para kepala daerah seperti silih berganti keluar masuk bui karena tersandung kasus korupsi.

Bahkan, tak tang gung-tanggung, kepala dae rah yang sudah dianggap baik dan mempunyai kapa bi li - tas tinggi untuk memimpin sua tu daerah juga harus ber - urus an dengan aparat penegak hu kum karena korupsi. Se be - nar nya apa yang salah dengan pa ra kepala daerah, mengapa me reka berani menye le weng - kan jabatannya demi uang? Rusaknya moral para pe ja - bat korup dan hukuman yang tak menimbulkan efek jera men jadi salah satu penyebab mengapa masih banyak pe ja bat melakukan korupsi. Rusaknya mo ral me reka ditandai de ngan tin da kan tak ber tang gung jawab da lam melakukan ko rupsi.

Mereka dengan se enak nya me - nye le weng kan ja batan yang me reka terima de mi ke se nang - an pribadi dan golongan me re - ka sendiri tan pa memikirkan ke ru gian apa yang ditim bul - kan, mes kipun hal itu dapat me ru gi kan satu ne gara seka li - pun. Sum pah dan janji yang mereka ikrarkan ke tika di lantik hanya menjadi omong ko song belaka ketika mo ral mereka telah rusak ka rena uang. Hukuman yang tak me nim - bul kan efek jera bagi para ko - ruptor juga menyebabkan te - rus bermunculannya ko rup - tor-ko ruptor baru di In do ne - sia. Hu kum an diberikan ke pa - da ko ruptor dirasa terlalu ri - ngan jika dibandingkan de ng - an kerugian yang harus ditang gung negara. Apalagi ditam bah dengan ke nik matan yang dapat koruptor ra sakan ketika di penjara se perti kasus mewahnya Lapas Su ka miskin yang belum lama ini terjadi, semakin membuat pen jara menjadi tempat tidak lagi me - nakutkan bagi sebagian orang dan tidak dapat m e nim bul kan efek jera bagi na ra pi da na.

Sangat perlu kiranya meng - hu kum para koruptor dengan hu kuman berat sesuai dengan apa yang telah ia perbuat untuk me nimbulkan efek jera. Meng hukum koruptor dengan waktu ku rungan penjara yang mak si mal dan menempatkan ko rup tor di pen jara yang sama dengan tahan an kelas bawah bisa men jadi pi lih an hukuman untuk pa ra koruptor. Para koruptor sudah se ha - rus nya merasakan dinginnya ka mar tahanan dan dimasuk - kan ke sel sempit tak ber fa si li - tas sama seperti para ta han an ke las bawah lainnya. Tentu hal ini juga akan menimbulkan efek jera dan menekan jumlah k o ruptor baru yang ber munculan nanti.

Namun, ke we na ngan un tuk memberikan hu ku man ke pada koruptor te taplah ber - ada di tangan peme rintah. Untuk itu, pemerintah di - harapkan bi sa de ngan bijak merumuskan per atur an pe r - undang-undangan yang mampu memberantas ko rup si demi menciptakan ling ku n gan ker - ja birokrasi yang se hat dan me ningkatkan ke per cayaan ma - syarakat terhadap sistem pe - merintahan yang ada.

ANGGI OKTARIANA
Mahasiswa FISIP. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta







Berita Lainnya...