Edisi 12-02-2019
Penerimaan Negara Diprediksi Meningkat


JAKARTA – Sejumlah anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat berharap pemerintah tetap melanjutkan rencana penggabungan volume produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) pada 2019 ini.

Peng ga bungan kedua segmen tersebut akan menghindarkan negara da - ri kebocoran penerimaan cu kai. Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia mengatakan, peng - ga bungan SKM dan SPM akan meningkatkan penerimaan negara dari cukai. Selain itu, peng - gabungan ini juga akan men ghentikan praktek peng hindaran pajak pabrikan rokok asing besar yang saat ini masih me - nikmati tarif cukai murah. Jika hal ini dilakukan, kebijakan tersebut juga akan melindungi pabrikan rokok kecil dari per - saingan harga dengan pabrikan asing besar.

“Salah satu isi dari PMK 146/2017 adalah pengga bung - an batas produksi untuk SKM dan SPM. Ini (penggabungan) ten tunya akan menciptakan per saingan yang lebih sehat di mana pabrikan kecil tidak perlu bersaing dengan pabrikan besar asing,” kata Indah di Jakarta baru-baru ini. Dalam PMK 146/2017 di - jabar kan rencana pengurangan jumlah tarif cukai dari 10 layer menuju 8 layer tahun 2019. Se - lain itu, terdapat juga ketentuan menggabungkan jumlah pro - duksi SKM dan SPM apabila di - produksi oleh perusahaan yang sama. Artinya, setiap pabrik rokok yang memproduksi rokok me sin jenis SKM, SPM, atau ga bung an keduanya dengan jumlah lebih dari 3 miliar batang, maka per - usahaan tersebut wa jib mem - bayar tarif cukai ter ting gi di se - tiap jenisnya.

Hal ini ber tujuan menutup kesempatan per usahaan besar memanfaatkan celah batasan produksi un tuk mem - bayar cukai lebih ren dah. Kenyataannya sampai saat ini beberapa pabrikan asing be - sar masih bisa menikmati cukai murah untuk jenis rokok yang diproduksi, meskipun secara total sudah memproduksi ro - kok buatan mesin lebih dari 3 miliar batang. Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara mengata - kan, penggabungan SKM dan SPM harus tetap direalisasikan.

Dia tidak ingin pabrikan besar asing terus menikmati tarif cu - kai yang murah. Penundaan peng gabungan justru akan me - nyulitkan bagi pabrikan rokok kecil. “Kenapa kebijakan yang baru berjalan setahun diubah? Jelas-jelas kebijakan tersebut un tuk melindungi pabrikan kecil,” katanya. Seperti diketahui, Kemen - teri an Keuangan pada Desem - ber 2018 mengeluarkan PMK 156/2018 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Dalam beleid terse - but, Kemenkeu menghapus Bab IV pada PMK 146/2017 yang salah satu tujuannya meng atur penggabungan batas produksi SKM dan SPM.

Ketua Harian Forum Ma sya - rakat Industri Rokok Heri Susi - anto menuturkan, penundaan penggabungan volume pro duk - si SKM dan SPM sebanyak 3 mi - liar batang akan memberikan keleluasaan pada pabrikan ro - kok besar asing untuk mem ba - yar tarif cukai murah. “Jika tidak diakumulasikan antara pro duk - si SKM dan SPM justru men jadi pertanyaan dari aspek ke adilan, berarti perusahaan ro kok besar menikmati tarif yang lebih murah,” ujarnya.

Rakhmat baihaqi